Langganan SP 2

Uang Pelicin Rp 18 Juta, Mutasi PNS Melawi ke Malang, Jawa Timur

Melawi

Editor sutan Dibaca : 1311

Uang Pelicin Rp 18 Juta, Mutasi PNS Melawi ke Malang, Jawa Timur
ILUSTRASI PNS (antarariau.com)
MELAWI, SP - Polres Malang, Jawa Timur, berhasil menangkap Kepala BKD Kabupaten Malang, Suwandi dari hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT). Suwandi ditangkap saat meminta uang pelicin kepada dua PNS asal Kabupaten Melawi, Kalbar, guna memuluskan kepindahan mereka ke Malang.

Dua PNS ini diketahui pasangan suami-istri, HEN dan DW. Keduanya tercatat masih PNS Kabupaten Melawi.  "Intinya begini lho, itu ada orang yang mau pindah dari Kalimantan ke Malang. Dia pegawai negeri. Kalau PNS kan harus seizin tujuan kalau mau pindah," beber Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Raden Argo Yuwono, kemarin.

Argo menjelaskan bahwa, penangkapan terjadi pada Selasa (25/10), sekitar pukul 18.30 WIB. Namun, Argo tidak mengetahui pasti lokasi penangkapan.

Di mana saat itu, pelaku diduga meminta imbalan uang untuk proses mutasi yang diinginkan korban tersebut.
"Mintanya Rp 18 juta, tetapi itu dicicil tidak dibayarkan langsung," tegas Argo.

Saat penangkapan, rencananya merupakan pemberian cicilan terakhir. Sebab, pada proses sebelumnya, korban sudah menyetor uang yang diminta pelaku.

"Pertama bayar Rp 10 juta, terus Rp 5 juta. Ini yang terakhir, jadi BB-nya (barang bukti) uang Rp 3 juta," ungkap Argo.

Kabar ini justru belum diketahui Kepala BKD Melawi, Paulus. Tapi ia memperjelas, bahwa kasus pindahnya dua PNS Melawi sebenarnya bukan diusulkan pada 2016. Karena sampai sekarang BKD maupun Pemda, belum pernah mengeluarkan rekomendasi persetujuan pindah.
“Sekarang kan sistemnya sudah berubah," kata Paulus.

Kalau dulu, proses kepindahan PNS, sistem pengajuan dilakukan satu-persatu. Tapi sekarang, pengajuan pindah harus dirapatkan sekaligus ke tim Baperjakat, setelah itu baru disampaikan ke bupati. "Kalau disetujui Baperjakat, tapi tak disetujui bupati, ya tak bisa pindah,” terangnya.

Terkait kasus OTT PNS ini, BKD Melawi sudah melakukan penelusuran berkas pegawai yang bersangkutan. Diketahui, persetujuan pindah dua PNS yang bertugas sebagai guru itu memang diterbitkan pada 15 Desember 2015 dan diparaf langsung oleh Sekda.

Diketahui, rekomendasi bernomor 824.3/173/BKD-C atas nama DWI serta 824.3/172/BKD-C atas nama HEN. Dua rekomendasi tersebut terbit dalam hari bersamaan. “Mereka mengajukan pindah saat masih dijabat Pj Bupati, Hatta. Surat ini sah, jadi memang pindahnya ke Pemkab Malang,” paparnya.

Soal OTT di Malang, kata Paulus, ia sama sekali tidak mengetahui permasalahannya. Apalagi saat itu dirinya belum menjabat Kepala BKD. Namun, ia menjelaskan surat pindah pegawai, baik antar kabupaten apalagi antar provinsi, hanya bisa diterbitkan gubernur.

Surat pindah juga harus dilengkapi dengan rekomendasi kabupaten asal. Yang memberikan persetujuan pindah, dan kabupaten tujuan yang memberikan rekomendasi menerima pegawai bersangkutan. “Ya, mungkin di sana yang bersangkutan masih berupaya melobi untuk bisa pindah menjadi PNS di Malang,” katanya.

Ia juga pernah mendengar kabar bahwa, PNS ini diduga bermasalah saat masih bertugas di Melawi. Bahkan, status mereka sekarang juga aneh. Status HEN disebut masih berstatus PNS Melawi. Sedangkan istrinya sudah berstatus sebagai PNS Malang. "Padahal waktu kita cek, keduanya masih pegawai Melawi,” kata Paulus. (eko/det/loh/sut)