BPTPMD: Jika Terkena Pungli, Segera Lapor

Melawi

Editor sutan Dibaca : 754

BPTPMD: Jika Terkena Pungli,  Segera Lapor
Ilustrasi
NANGA PINOH, SP - Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPTPMD) Kabupaten Melawi bertekad bersih dari Pungutan Liar (Pungli). Pasalnya, sebagai pelayanan perizinan satu pintu, instansi ini memang sangat rentan dengan Pungli. 

“Pengurusan perizinan selama ini kerap rentan dengan Pungli. Keinginan masyarakat yang mendapatkan pelayanan cepat dan tepat, terkadang terbentur dengan birokrasi yang rumit,” kata Kusmahendri, Kepala BPTPMD Melawi. 

Ia berharap, jika ada masyarakat terkena Pungli, segera melapor, agar bisa ditindak lanjuti. BPTPMD Melawi, berkomitmen memberantas Pungli. Bebas Pungli, sejatinya mempermudah masyarakat mengurus perizinan. 

Oleh karena itu lanjut Kusmahendri, BPTPMD telah menerapkan sistem komputerisasi, pada semua pelayanan. Termasuk penerbitan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) pada sertifikat izin yang dikeluarkan. 

“Misalnya untuk izin mendirikan bangunan ( IMB) berapa distribusinya dan retribusi bukan logam ( galian C) tertera di sertifikat IMB. Di SKRD, sudah jelas berapa biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam pengurusan izin sesuai aturan yang ada,” papar Kusmahendri.

Mantan Kepala DPPKAD ini juga tidak menampik masih ditemukan beberapa kendala dalam memberantas pungli, misalnya masih adanya masyarakat yang tidak mau mengurus izinnya sendiri, sehingga harus membayar jasa pihak ke tiga. 

Berkaitan dengan biaya pengurusan persyaratan yang tidak diatur, baik dalam Perda, maupun Perdes, berupa biaya rekomendasi perizinan yang dikeluarkan oleh desa atau camat. Menurut Kusmahendri, BPTPMD tidak punya wewenang dalam hal tersebut.

“Sebaiknya datang langsung ke kantor. Sekarang sudah berubah, jika persyaratan lengkap paling lama tiga hari kerja. Bahkan untuk izin yang tidak terlalu rumit dan tidak memerlukan peninjauan lapangan prosesnya cepat,” katanya.

Kusmahendri juga mengimbau masyarakat, pelaku ekonomi atau pengusaha, agar melengkapi usahanya dengan izin, sehingga usahanya terdaftar. Hal ini penting, jika ingin memerlukan jasa perbankan untuk tambahan modal usaha ataupun lainnya.  (eko)