Kamis, 19 September 2019


Yakop: Sisa Enam Persen Melawi Raih Opini WTP

Editor:

sutan

    |     Pembaca: 702
Yakop: Sisa Enam Persen Melawi Raih Opini WTP

Bangunan kantor Bupati Melawi yang mangkrak, (Dok. SP)

NANGA PINOH, SP – Kabupaten Melawi mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), terhadap laporan keuangan Pemkab. Salah satu penyebabnya, belum seluruh temuan ditindaklanjuti. 

“Sementara tindaklanjut di BPK, berdasarkan informasi yang kami peroleh, kurang lebih 64 persen, dari semua rekomendasi BPK sejak 2005 hingga sekarang,” kata Yakop Tangkin, Inspektur Daerah Melawi di Pendopo Rumjab Bupati, Selasa (20/12).

Yakop menyebutkan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilaksanakan oleh inspektorat, penyelesaian tindak lanjut yang sudah dilaksanakan baru 83 persen. Sedangkan Irjen atau tugas perbantuan mencapai 92 persen, dan inspektorat provinsi 83 persen.
 
Padahal untuk WTP lanjut  Yakop, syaratnya harus mampu mencapai 70 persen. "Berarti tinggal enam persen lagi bisa mendapatkan WTP. Namun, karena rekomendasinya ada ribuan, sehingga yang harus ditindaklanjuti dari enam persen tersebut, totalnya sekitar 40-50 rekomendasi," ujarnya. 

“Itu yang kita kejar, karena target kita ini WTP. Kalau itu bisa diselesaikan, saya kira di 2017 akan diawali dengan WTP. Makanya, dalam kegiatan ini, kita ingin menunjukkan pada SKPD, bagaimana caranya mengejar WTP tersebut,” imbuhnya. 

Yakop mengungkapkan, tindak lanjut oleh setiap SKPD, sudah dilakukan. Progres dalam dua tahun terakhir cukup bagus. Hanya persoalan yang dihadapi, mengingat temuan ini sudah sejak 2005, sehingga ada beberapa temuan yang tidak lagi ada arsipnya dan sulit ditindaklanjuti.

Sementara, Bupati Melawi, Panji menegaskan opini WTP tersebut bukan harus dikejar untuk semata-mata mendapatkan nama baik, tetapi opini itu sebagai alat untuk menilai kinerja pemerintah. 

“Dibalik itu, ada keuntungan yang akan didapat kalau WTP. Yaitu bonus yang besarnya antara Rp 25-50 miliar. Sehingga semua Pemkab, mengejar predikat tersebut,” kata Panji. 

Panji berharap, kinerja seluruh SKPD yang menggunakan keuangan dan fasilitas Pemkab, hendaknya diikuti secara ketat oleh administrasinya. (eko/mul)