Terkendala Status Tanah, Pemda Batalkan Irigasi Senain

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 435

Terkendala Status Tanah, Pemda Batalkan Irigasi Senain
IRIGASI – Sejumlah warga bersama dengan TNI membuat irigasi untuk saluran air bagi tanaman padi. Di Melawi, rencana pembangunan irigasi di Senain terpaksa dibatalkan pemerintah daerah, lantaran status tanahnya masuk dalam kawasan Hutan Lindung.
NANGA PINOH, SP – Desa yang berstatus sebagai kawasan hutan atau masuk dalam areal Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan disebut dapat menghambat pembangunan. Hal ini karena, kawasan-kawasan yang masuk di dalam areal itu tidak bisa mendapat proyek pembangunan yang dianggarkan dari dana pemerintah.

Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya saat membuka kegiatan Sosialisasi Aset Desa di Nanga Pinoh, baru-baru ini berujar, status lahan desa di atas kawasan hutan atau masuk areal perkebunan memang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. “Selain itu, lahan masyarakat atau desa yang berada di areal bekas Inhutani juga sampai saat ini tak bisa dibuat sertifikat di atasnya,” katanya.

Dadi mengungkapkan, banyak kasus proyek pemerintah batal dilakukan di suatu wilayah karena terhambat status kawasan. Seperti yang terjadi di Senain, Kecamatan Sayan, pemerintah tak bisa membangun irigasi karena ternyata di dusun yang menjadi sumber beras lokal Melawi ini ternyata berada di dalam kawasan Hutan Lindung (HL).

“Tak cuma masuk kawasan, tapi juga ada yang ternyata sudah masuk HGU perusahaan. Karena itu saya minta kalau desa ingin membeli tanah, sebaiknya cek dulu, masuk kawasan tidak. Masuk dalam HGU tidak,” terangnya. Sementara itu, Kepala Desa Nusa Pandau, Kecamatan Nanga Pinoh, Syamsul, kini berupaya agar wilayah desa mereka yang akan menjadi pusat pertanian tidak masuk dalam HGU perusahaan. Hal ini dikarenakan sudah banyak lahan masyarakat desa yang sudah diserahkan pada perkebunan sawit.

Ditakutkan banyak sawah atau kebun yang sebenarnya tak ikut diserahkan masyarakat malah masuk HGU perkebunan. “Nah, sekarang akan kami cek. Kalau ada sawah, kebun masyarakat atau jalan masuk dalam HGU, kami minta itu dikeluarkan segera. Kadang memang perusahaan juga sembarangan menetapkan wilayah yang masuk dalam HGU,” tegasnya.

Syamsul mengatakan, bila lahan di wilayahnya berada dalam HGU perusahaan, membuat desa juga sulit untuk melakukan pembangunan. Seperti di sawah tentu biasanya akan dibangun sarana irigasi hingga jalan usaha tani. Bila berada dalam areal perkebunan, ditakutkan akan menjadi temuan.

“Selain itu, soal status lahan bekas Inhutani yang berada di wilayah kami juga belum jelas sampai sekarang. Sehingga bingung masyarakat saat akan mengelola lahan ini,” katanya. Kasus terhambatnya pembangunan akibat kawasan hutan dirasakan masyarakat Dusun Ruinting, Nanga Pak, Kecamatan Sayan. Aldus Pranata, salah seorang tumenggung setempat  mengungkapkan salah satu kebijakan pusat yang menyulitkan masyarakat adalah status kawasan hutan lindung di kampungnya.

Status ini membuat mereka terkekang bertahun-tahun, terisolir akibat tak bisa membangun akses jalan karena status kawasan itu.
“Kami mau usulkan buat jalan juga tak bisa karena masuk kawasan lindung. Makanya kami ingin agar ada dasar hukum kuat bagi kami sehingga hutan ini bisa dikembalikan pada kami sebagai hutan adat. Dan bisa kami kelola sendiri,” katanya. (eko/ang)