Langganan SP 2

Pemkab Bahas 10 Raperda Baru

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 235

Pemkab Bahas 10 Raperda Baru
BAHAS RAPERDA – Pemerintah Kabupaten Melawi menggelar rapat pembahasan 10 rancangan peraturan daerah, Rabu (31/5) di Kantor Bupati. Rapat itu melibatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta tokoh masyarakat Melawi. SUARA PEMRED/EKO SUSILO
Pemerintah Kabupaten Melawi mulai membahas rancangan peraturan daerah (raperda) baru sebelum kemudian dibahas bersama para anggota dewan. Pembahasan raperda ini sendiri melibatkan tokoh masyarakat serta berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai masukan dan penyempurnaan draf raperda tersebut.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Melawi, Hasanuddin saat Pembahasan Penyusunan Raperda 2017, Rabu (31/5),  di Kantor Bupati menerangkan, beberapa raperda yang telah diusulkan dari berbagai instansi di antaranya tentang Pajak Parkir, Pinjaman Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perubahan Atas Perda Nomor 2 tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Pengelolaan Sampah, Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan.
Serta raperda perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan, perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan serta raperda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Melawi.

“Semua itu nanti telah kita bahas. Nanti akan segera dibawa ke DPRD,” terangnya. Sementara itu, Bupati Melawi, Panji mengatakan, sebanyak 10 raperda yang akan dibahas dan ditetapkan tahun ini memang dianggap sangat penting sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum.

“Tidak ada kegiatan yang terkait dengan tugas pemerintahan tanpa payung hukum. Kita ingin bekerja sesuai dengan aturan hukum berlaku,” katanya. Panji menegaskan setiap produk hukum daerah harus mampu menjawab segala persoalan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat. Maka raperda yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya.

“Harus bersifat implementatif, harus bersifat akomodatif terhadap persoalan yang muncul ketika kita melaksanakan sesuatu,” ujarnya. Ia juga mengingatkan pembuatan produk hukum jangan sekedar copy paste. Menurutnya pemerintah harus bisa menerjemahkan aturan ini dengan catatan tak bertentangan dengan aturan di atasnya.

“Saya berharap perda yang dibuat dapat meningkatkan kualitas perancangan dan penetapan perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku, selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undnagan yang lebih tinggi,” ucapnya.

Beberapa raperda yang diusulkan di antaranya adalah revisi terhadap beberapa pasal perda yang telah dibuat atau dibatalkan oleh Kemendagri atau karena adanya perubahan kewenangan dari kabupaten ke provinsi terkait Galian C. (eko susilo/ang)