69 Desa Belum Dapat DD

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 420

69 Desa Belum Dapat DD
BANGUN JEMBATAN – Sejumlah pekerja tengah mempersiapkan pemasangan jalan untuk sebuah jembatan gantung. Di Melawi, sebanyak 69 desa dikabarkan belum mendapat kucuran dana desa di tahun 2017 ini. Tertundanya pencairan karena laporan yang dibuat masing-masi
NANGA PINOH, SP – Sebanyak 69 desa di Melawi diketahui masih belum mendapat kucuran dana desa (DD), padahal saat ini sudah memasuki pertengahan tahun 2017. Belakangan terungkap, desa yang belum memproses pencairan, karena pelaporan penggunaan dana desa di tahun sebelumnya belum tuntas. Junaidi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi mengatakan, dari 169 desa se Kabupaten Melawi, baru 100 desa yang sudah direkomendasikan oleh pihaknya untuk melakukan pencairan dana desa untuk tahun 2017.

“Jadi masih ada 69 desa yang saat ini masih dalam proses, karena belum mendapatkan rekomendasi dari camat,” ungkapnya saat ditemui kemarin, di ruangannya. Saat ini ada dua kecamatan yang ketat dalam pemberian rekomendasi, yakni Kecamatan Nanga Pinoh dan Kecamatan Ella Hilir. Menurut Junaidi, camatnya yang belum mau memberikan rekomendasi karena  laporan penggunaan dana desa belum selesai.

 Padahal tanpa rekomendasi dari camat, dana desa tidak akan bisa diturunkan.

“Saya setuju dengan camat yang ketat seperti itu. Sebab kalau terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, camat yang sudah memberikan rekomendasi pencaiaran juga bisa terkena,” ujarnya. Dikatakan Junaidi, sebenarnya laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tersebut rata-rata sudah diserahkan oleh masing-masing kepala desa, namun sebagian laporannya masih dianggap ada yang keliru dan salah, maka diminta untuk perbaiki kembali.

 “Bagus camat yang ketat dalam pemberian rekomendasi pencairan, karena hal ini juga  untuk kebaikan Kades tersebut juga,” ucapnya.
Junaidi menyampaikan, apalagi tahun depan, dengan jumlah dana desa  yang dikelola oleh tiap desa yang semakin besar, akan sangat berisiko penjara. Karena terkait pengelolaan dana desa ini diaudit langsung oleh BPK. “Bahkan KPK juga udah bisa masuk, terutama terhadap desa-desa yang rawan terjadinya penyimpangan,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Nanga Pinoh, Daniel menegaskan, saat ini pencairan dana desa memang diperketat. Desa mesti menyelesaikan seluruh laporan penggunaan dana desa serta berbagai syarat administrasi lainnya untuk bisa mendapatkan rekomendasi. “Sekarang untuk pencairan dana desa juga harus pakai SPP-SPM,” ujarnya.

Daniel menerangkan, jadi kalau dana masuk rekening 40 persen, tak semuanya bisa diambil. Harus terlebih dahulu ajukan rencana kegiatan dan rencana anggaran dan disampaikan ke camat. Maksudnya jangan sampai nanti ada yang dana desanya sudah habis, tapi kegiatan atau proyeknya malah tidak ada atau belum selesai. “Kita harus pastikan setiap pencairan di lengkapi dengan SPJ,” tegasnya. (eko/ang)

Komentar