SMP Negeri 1 Nanga Pinoh Seleksi Calon Siswa

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 381

SMP Negeri 1 Nanga Pinoh Seleksi Calon Siswa
MEMBLUDAK - Ratusan calon peserta didik SMP Negeri 1 Nanga Pinoh, menunggu pengumuman penerimaan siswa baru. Lantaran jumlah daya tampung terbatas, pihak sekolah terapkan proses seleksi siswa baru. SUARA PEMRED/EKO SUSILO
NANGA PINOH, SP – Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Nanga Pinoh mengurangi jumlah siswa yang akan diterima dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2017-2018. Tingginya animo pendaftar yang tak sebanding dengan daya tampung membuat sekolah menerapkan seleksi kepada calon siswa. Kepala SMP Negeri 1 Nanga Pinoh, Theresia Idayani mengatakan, penerimaan siswa baru tahun 2017 ini cukup ramai peminatnya. Jumlah yang mengambil formulir sebanyak 422 orang dan yang mengikuti tes sebanyak 394 orang. Padahal siswa yang akan diterima hanya berjumlah 292 orang.

“Siswa yang kami terima hanya 292 orang untuk mengisi sembilan ruangan belajar,” ungkapnya di sela-sela pengumuman hasil seleksi siswa baru, Senin (10/7). Dikatakan Theresia, seleksi terhadap calon  siswa baru melalui tes tersebut untuk membatasi jumlah siswa sesuai dengan kuota yang akan diterima di SMP tersebut. Karena mulai tahun ini jumlah siswa baru dikurangi, biar di dalam kelas tidak sesak.

“Seleksi siswa ini melihat persentase penggabungan nilai hasil tes dan hasil USBN. Nilai USBN sebesar 30 persen dan nilai tes sebesar 70 persen,” ujarnya. Hasil USBN adalah hasil ujian sekolah berbasis nasional. Nilai itu yang menjadi salah satu ukuran kelulusan. Theresia mengaku, sebenarnya sekolah merasa kasihan karena harus ada calon siswa yang tidak lulus seleksi. Ia sebenarnya berharap calon siswa yang mau masuk ke SMP Negeri 1 Nanga Pinoh bisa diterima semua. Tapi hal itu tidak bisa dilakukan karena ada batas jumlah siswa yang ditampung.

“Tahun lalu, diterima 334 orang. Tahun ini mulai dikurangi supaya Kurikulum 2013 bisa dilaksanakan sesuai standar. Yakni setiap kelas berisi 32 orang siswa,” ucapnya. Lantaran tiap rombongan belajar hanya bisa diisi 32 siswa, maka dari peminat yang mendaftar di SMP Negeri 1 Nanga Pinoh sekitar 100 orang lebih yang dinyatakan tak diterima. 

Sebagai antisipasi adanya siswa yang berhenti dan pindah, ada dua rombongan belajar (rombel)  yang jumlah siswanya 33 orang sebagai cadangan.
Setelah mengikuti tes tersebut, siswa baru yang sudah dinyatakan lulus seleksi akan mengikuti kegiatan untuk siswa baru, di mana pelaksanannya dimulai tanggal 17 Juli mendatang. Dalam rencana awal untuk siswa baru tersebut diberikan pendidikan karakter, penambahan wawasan berkaitan dengan kebangsaan, iman dan takwa.

 “Tapi karena ada kegiatan pembangunan, maka semua kegiatan dilaksanakan di kelas, sedangkan kegiatan PBB ditiadakan,” pungkasnya.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi mengingatkan seluruh sekolah, terutama pada sekolah negeri untuk tidak memungut biaya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pasalnya sekolah telah memiliki dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang dapat dipergunakan membiayah seluruh tahapan seleksi siswa.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Melawi, Joko Wahyono, imbauan menyoal larangan melakukan pemungutan kepada calon siswa baru juga ditekankan Kepala Disdikbud Provinsi Kalbar, Aleksius Akim. “Dalam petunjuk teknis penerimaan siswa baru tahun ajaran 2017-2018, seperti tahun-tahun sebelumnya, sekolah dilarang keras untuk melakukan pungutan dalam pendaftaran dan penerimaan siswa baru,” tegas Joko, Minggu (2/7).

Joko beralasan, karena jika dalam tahapan pendaftaran atau penerimaan siswa baru sekolah perlu biaya, maka dapat menggunakan dana yang ada di sekolah yakni dana BOS. Dan jika telah ada larangan, sekolah jangan coba-coba untuk melanggar. 

“Terlebih lagi bila ada sekolah yang memungut biaya gedung dan lain-lain, sumbangan-sumbangan berbagai hal, khususnya bagi sekolah negeri. Itu kita larang keras,” serunya. Maka dari itu, Joko meyakinkan, jika calon siswa atau orangtua calon siswa menemukan masih adanya praktek pungutan tak jelas dari sekolah, sebaiknya langsung mendatangi sekolah yang bersangkutan, atau melaporkan kepada pihak Disdikbud.

“Kami tak mentolerir, jika hal itu terjadi, silakan sampaikan ke kami, sekolah mana yang masih melakukan pungutan itu,” ucapnya. Dia menjelaskan, dengan besaran dana BOS yang telah dikucurkan oleh pusat ke sekolah, dalam hitungan Disdikbud, seharusnya telah cukup untuk membiayai keperluan sekolah selama satu tahun. Bahkan besaran dana BOS dari tingkat SD hingga SMA kini juga sudah dinaikkan oleh pusat.

“Maka kita berharap pada sekolah, utamanya pada tingkat SMA dan SMK sebaiknya juga tak ada lagi sumbangan-sumbangan komite atau apalah bentuknya. Kalaupun harus terpaksa, harus melalui mekanisme rapat dan musyawarah dengan komite sekolah. Intinya tidak memberatkan siswa,” ucapnya. (eko/ang)