Lelang Jabatan Terkesan Tertutup

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 471

Lelang Jabatan Terkesan Tertutup
ilustrasi
NANGA PINOH, SP – Proses lelang jabatan kini memasuki tahap akhir setelah sebelumnya pelaksanaan seleksi dan tes telah berjalan selama sepekan penuh. Anggota DPRD Melawi, Heri Iskandar pun meminta adanya proses lelang yang transparan dengan mengumumkan hasil seleksi. Sehinga lelang jabatan tak sekadar formalitas atau memenuhi aturan semata.

“Lelang jabatan yang tidak dibarengi dengan transparansi justru bisa melahirkan pejabat yang tidak kompeten,” kata Heri, kemarin. Senada dengan kebijakan Bupati Melawi, Heri memberikan apresiasi atas terobosan yang diambil pemerintah untuk menghasilkan pejabat yang mampu berkerjasama dan bersinergi dengan DPRD nantinya.

“Karena lelang jabatan itu dalam rangka rekrutmen secara transparan dan terbuka yang berpatokan pada kompetensi yang dimiliki masing-masing calon,” ujarnya. Oleh karena itu DPRD mendorong agar panitia seleksi dan Bupati Melawi Panji membuka nilai hasil tes secara transparan, sebab di era reformasi ini semua wajib dibuka untuk umum sebagai dari keterbukan kebijakan publik.

Dia melanjutkan, sebab pemimpin itu yang dituntut adalah konsistensi, apalagi ini juga pernah disampaikan juga oleh Bupati Melawi saat membuka lelang jabatan lalu. kalau ada kecurangan atau tidak layak terjadi dalam seleksi jabatan itu maka bisa ke wilayah hukum.

   “Jangan sampai lelang jabatan dinilai hanya formalitas. Jangan nama yang tidak lolos dalam fit and propert tes jadi pejabat, maka ini menjadi masalah baru,” ucapnya. Heri Iskandar mengingatkan pedoman dan mekanisme untuk melakukan lelang jabatan tersebut juga disebutkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Di mana tujuan lelang jabatan menghasilkan pejabat yang mempunyai kemampuan manajerial dan bisa dipercaya merupakan bagian semangat dari reformasi, sebab cita-cita dari reformasi akan good government dan clean government jangan menjadi semboyan belaka.


“Semua tata cara dan mekanismenya sudah diatur, pedomannya sudah ada. Tapi yang paling penting yang saya sebutkan tadi, yaitu proses pelelangannya itu harus transparan, tidak boleh tertutup. Semua harus tahu agar semua yang berkompeten bisa ikut,” ujarnya.

Heri juga berharap, dalam proses keputusan bupati nanti, tidak ada kepentingan politik yang masuk di dalamnya. Artinya, fit and proper test tersebut harus murni tanpa ada kepentingan siapa pun di dalamnya.
“Kalau ada kepentingan politik, ya nggak usah dilakukan lelang. 

Sebab pasti ada pihak yang tidak puas, itu wajar-wajar saja.  Dan yang menjadi catatan kami, jangan ada intervensi pada panitia seleksi dan assessor yang kredibilitasnya dipertaruhkan untuk menjadi bagian tanggungjawab kepada komisi ASN,” katanya.


Heri Iskandar juga menambahkan, sebagai saran ke depan, posisi pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Melawi sudah saatnya dilakukan evaluasi secara merata agar mampu meningkatkan mutu kerja. “Pejabat ini adalah penerjemahan visi misi bupati. Sehingga apa yang menjadi janji politik di masa lalu dapat ditepati,” pungkasnya. (eko/ang)