BPKAD Melawi Undang Kades Minta Kepastian

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 404

BPKAD Melawi Undang Kades Minta Kepastian
PERNYATAAN – BPKAD Melawi melakukan penanda tangananberita acara bersama Kepala Desa dan masyarakat Kompas Raya menyoal kepastian pembebasan lahan di sekitar Jembatan Melawi II tak lagi bermasalah. SUARA PEMRED/EKO SUSILO
NANGA PINOH, SP – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi melakukan pengecekan kondisi lahan pembangunan untuk tiga jembatan rangka baja yang akan didanai melalui pinjaman daerah kepada pemerintah pusat. Pengecekan ini dilakukan selain untuk memenuhi persyaratan dari debitur pinjaman daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), juga untuk memastikan tidak adanya konflik atas lahan yang menjadi proyek pembangunan jembatan tersebut.

Staf dari Bidang Aset, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Melawi Budiman menerangkan, salah satu sosialisasi terkait kondisi lahan ddilakukan dengan masyarakat Desa Kompas Raya. Hal ini megingat areal desa tersebut akan menjadi akses menuju Jembatan Melawi II.

“Karena ini menyangkut pinjaman daerah, maka banyak persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk lokasi pembangunan jembatan yang harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar lokasi proyek,” ungkap Budiman, Selasa (18/7). Budi sapaan akrabnya menerangkan, masyarakat harus menyatakan tidak ada persoalan atau konflik lahan di lokasi pembangunan jembatan, tidak ada tuntut menuntut dari awal pembangunan jembatan hingga kegiatan pembangunan selesai yang dituangkan dalam berita acara.

Sebenarnya lahan di sekitar jembatan yang terletak di sebelah ujung yang berada di wilayah Desa Kompas Raya (dulunya bernama Desa Tekalak) tersebut sudah dilakukan pembebasan oleh Bagian Pemerintahan pada tahun 2006 silam di masa kepemimpinan Bupati Almarhum Suman Kurik. Bahkan lahan yang luasnya sekitar 7.285 meter persegi tersebut sudah dilakukan ganti rugi dengan nominal Rp185 juta. Bidang Aset bersama pemilik tanah di sekitar Jembatan Melawi II, juga sudah melakukan pematokan dan sudah dilakukan pengecatan patok batas.

“Karena memang diharapkan tak ada sengketa lahan dari awal pekerjaan proyek nanti hingga selesai. Kita maunya semua lahan di sekitar jembatan yang sudah dibebaskan pemerintah menjadi bersih,” jelasnya. Kepala Desa Kompas Raya, Saharman mengatakan tanah atau lokasi sekitar jembatan tidak ada masalah, termasuk jalan lebar delapan meter yang sudah dirintis tembus ke Jembatan Melawi II tersebut seharusnya sudah tak lagi bermasalah.  

“Kalau hanya membangun jalan poros dari Kompas Raya menuju jembatan sudah tidak ada masalah. Kalau ada yang mempermasalahkannya, akan berhadapan dengan masyarakat Kompas Raya, bahkan masyarakat Pinoh Utara,” tegasnya.
Saharman menuturkan, pembangunan Jembatan Melawi II tersebut sudah dari dulu ditunggu-tunggu oleh masyarakat di Kompas Raya, bahkan seluruh masyarakat yang ada di beberapa desa di wilayah Kecamatan Pinoh Utara.

Aspirasi untuk menyelesaikan jembatan ini juga sudah ratusan kali disampaikan, baik melalui DPRD, atau langsung pada kepala daerah. “Sebab kalau jembatan Melawi II ini tidak kunjung selesai pembangunannya, daerah kami ini akan selamanya seperti ini. Karena  untuk mengerjakan proyek, mengalami kendala pengangkutan material,” tuturnya. (eko/ang)

Komentar