Kejar Target Serapan DAK Melawi

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 449

Kejar Target Serapan DAK Melawi
ilustrasi
NANGA PINOH, SP – Mulai 21 Juli 2017 menjadi batas akhir pelaporan penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahap pertama ke Kementerian Keuangan. Target 75 persen wajib terpenuhi agar DAK berikutnya bisa dicairkan kembali oleh pemerintah pusat. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Melawi sendiri meyakini target 75 persen ini bisa dicapai. Mengingat hampir sebagian besar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah melakukan pencairan dana untuk uang muka proyek sebesar 30 persen.

“Seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), tinggal dua perusahaan yang belum mencairkan uang muka serta juga untuk Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan sedang kejar target,” kata Kepala BPKAD, Apelles Itang, kemarin. Apelles mengungkapkan sebagian besar dinas sudah selesai dalam pelaksanaan pelelangan seperti Dinas Kesehatan, Dinas PU, termasuk Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah.

Sementara Dinas Pendidikan, sebagian besar paket proyek tidak dilakukan pelelangan karena dikerjakan dengan menggunakan pola swakelola oleh pihak sekolah. “Dinas Pendidikan juga sudah sampaikan laporan ke kita. Pelaporan juga sudah kita sampaikan secara daring ke pusat. Hanya untuk berkas fisiknya akan disampaikan ke KPKN,” papar dia. Apelles mengaku ada sedikit persoalan dalam mengejar target realisasi DAK sebesar 75 persen. Di mana ada beberapa SKPD yang terkendala dalam proses lelang karena masih adanya proses sanggahan.

“Yang agak lama memang seperti Dinas Kesehatan, PU dan Disdik. Namun, sekarang hampir semuanya tidak lagi ada masalah,” terangnya. Terkait kegiatan DAK fisik bidang pendidikan, Plt Kepala Disdikbud Melawi, Joko Wahyono menerangkan pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi kepada sekolah-sekolah yang akan menerima pekerjaan DAK tersebut sejak 8 Juli lalu. Sekarang sudah pada tahap proses pencairan ke rekening sekolah.

“Karena pekerjaan DAK fisik pendidikan ini bersifat swakelola maka pihak sekolah melakukan perjanjian untuk melaksanakan pekerjaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penguna anggaran,” ujarnya. Dikatakan Joko, setelah perjanjian sudah lengkap, maka berikutnya dilanjutkan dengan proses pencairan dana tahap pertama. Pada Senin pekan lalu, rata-rata sekolah pengelola DAK sudah mulai melakukan penandatanganan perjanjian, kemudian dilanjutkan dengan usulan berita acara pencairan.

“Insya Allah target yang ditentukan oleh pemerintah pusat, kami yakin bisa terpenuhi atau bisa tercapai,” ucapnya. Kegiatan DAK fisik bidang pendidikan tahun 2017 ini meliputi pembangunan ruang kelas baru SD, rehabilitasi ruang kelas atau ruang belajar SD, pembangunan gedung Laboratorium IPA SMP, rehabilitasi ruangan kelas atau ruang belajar SMP, pembelian buku koleksi buku perpustakaan  dan pengadaan media pembelajaran atau komputer untuk SMP.

“Total anggaran yang dikucurkan oleh pusat sekitar Rp 19,5 miliar,” ujarnya. Anggota DPRD Melawi Pencon menyesalkan pengelolaan DAK yang belum terlalu maksimal oleh sebagian besar SKPD hingga harus berkejaran dengan batas waktu yang ditetapkan pusat. Bahkan ia sempat pesimis kalau Pemkab Melawi mampu mengejar target yang ditetapkan tersebut.

“Kalau kita tak mampu mengejar serapan DAK tahap pertama ini, pemerintah tentu akan dianggap gagal. Mengingat pusat sudah memberikan peringatan dengan tak mencairkan alokasi DAK tahap berikutnya,” katanya. Dia menilai, perencanaan menjadi salah satu penyebab sehingga DAK ini tak terserap lebih awal. Karena semestinya dengan penetapan APBD yang lebih awal, seluruh proses pelelangan proyek bisa dilakukan.

“Seharusnya setelah penetapan APBD, dinas bisa mempersiapkan perangkat seperti PPTK dan sebagainya. Begitu juga untuk perencanaan harusnya sudah selesai sejak tahun lalu,” katanya. Pencon mencontohkan soal paket di dinas kesehatan untuk pembangunan rumah sakit pratama serta puskesmas Nanga Pinoh yang informasinya belum jelas dimana lokasi pembangunannya.

Bagaimana nanti bangunan tersebut akan dibangun sementara lahannya saja belum jelas. “Yang seperti ini harusnya jangan sampai terjadi. Sebelum dilelang, semuanya sudah jelas, dimana nanti bangunan tersebut akan dibangun. Jangan sampai sudah ada pemenang, malah dinas masih kebingungan soal lokasi proyeknya,” pungkasnya. (eko/ang)