Desa Wajib Pasang Baliho APBDes

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 753

Desa Wajib Pasang Baliho APBDes
BALIHO APBDes – Seorang aparatur Desa Tebing Karangan, Nanga Pinoh menunjuk baliho APBDes. Desa tersebut menjadi satu di antara sedikit desa baru memasang baliho APBDes. Baliho ini diharapkan menjadi pintu keterbukaan informasi dalam pengelolaan Dana Desa
NANGA PINOH, SP – Menindaklanjuti instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta amanah Undang-undang tentang Dana Desa, kini seluruh desa diminta untuk mengelola Dana Desa secara lebih transparan. Memasang plang pengumuman berupa baliho yang memuat isi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi salah satu indikatornya.

Di Melawi, sudah banyak desa yang membuat baliho APBDes. Namun demikian, masih ada juga desa yang masih ingkar. Salah seorang pendamping desa di Melawi, Dedi Suparjo menilai baliho menjadi kewajiban bagi seluruh desa untuk membuat dan memasangnya sebagai bentuk transparansi.

“Khusus di Pinoh Utara, baru enam desa yang sudah buat baliho APBDes untuk tahun anggaran 2017. Selain itu, desa juga sudah diminta untuk memasang plang pembangunan di setiap pelaksanaan proyek fisik di desa,” kata Dedi. Secara umum setiap kecamatan setidaknya baru ada tiga atau empat desa sudah membuat pengumuman. Padahal telah ditekankan oleh kementerian, pengumuman itu harus dilakukan.  Dia menduga, jika masih ada yang belum memasang berarti ada persoalan terkait keterbukaan dari aparatur desanya.

“Mungkin ada ketakutan, padahal keberadaan baliho ini bisa menyelamatkan desa dari berbagai isu-isu penyimpangan atau dugaan tak baik dari masyarakatnya,” ucapnya. Sedangkan jika desa tak berani menyampaikan kegiatan atau program yang termuat dalam APBDes, berarti akan menjadi tanda tanya bagi masyarakat. Suparjo pun mengapresiasi desa yang berani menyampaikan baliho maupun pamflet karena akan memudahkan masyarakat mengkritisi atau melihat langsung ke mana dana desa ini difokuskan.

“Kita selalu mendorong bagi desa yang belum menyampaikan transparansi dana desa lewat baleho karena ini adalah amanat undang-undang,” ucapnya. Hanya penerapan di lapangan, kebijakan ini ada dipemerintah desa, sebagai pendamping dia akui tak bisa masuk terlalu jauh. Hanya bisa memberikan masukan dan saran kepada desa agar mau menerapkan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Camat Nanga Pinoh, Daniel pun meminta agar transparansi dan keterbukaan terhadap anggaran desa dilakukan oleh seluruh perangkat aparatur di wilayahnya.

“Sebagai bentuk keterbukaan atau transparansi publik, ada desa yang membuat APBDes dalam bentuk baliho. Baliho itu dipasang ditempat-tempat umum supaya mudah diakses oleh masyarakat,” katanya. Daniel menegaskan, pembuatan baliho menjadi bentuk dari transparansi pada masyarakat. Sebab sangat diwajibkan juga kepada desa untuk meningkatkan peran masyarakat guna membantu mengawasi pelaksaannya di desa.

“Memang belum banyak desa di sini yang sudah membuat baliho. Seharusnya kalau memang berkomitmen untuk lebih terbuka kepada masyarakat, tentu itu bukan masalah,” ujarnya.

“Untuk desa yang belum ada, kami berharap masyarakat, media dan LSM bisa mengingatkan,” timpalnya. Daniel juga menerangkan, Kecamatan Nanga Pinoh sudah melakukan pengawalan mulai dari proses pembahasan dan penetapan APBDes tahun 2017 di 17 desa yang ada. “Dibuktikan, 17 desa melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kades dan BPD dalam sebuah forum paripurna di desa,” ungkapnya.

Namun sekarang masalahnya bagaimana pengelolaan keuangan dan administrasi dari pelaksanaan fisiknya di lapangan. Apakah dalam pengelolaan keuangan dan adminsitrasi tersebut sudah sesuai peraturan atau tidak. “Kami berharap dalam pelaksanannya tetap sesuai dengan apa yang telah disusun di dalam APBDes yang sudah disepakati bersama antara Kades dan BPD,” pungkasnya. (eko/ang)

Komentar