Pemkab Evaluasi Izin Usaha Perkebunan

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 608

Pemkab Evaluasi Izin Usaha Perkebunan
KEBUN SAWIT – Hamparan kebun sawit tampak dari atas. Kabupaten Melawi akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan yang telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP). IST
NANGA PINOH, SP – Konflik horizontal dalam pengelolaan perkebunan kerap terjadi di Kabupaten Melawi. Di sisi lain, ada pula persoalan perusahaan yang telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP), namun tak juga menjalankan aktivitasnya, sehingga merugikan masyarakat dan juga pemerintah. Bupati Kebupaten Melawi, Panji mengaku di era pemerintahannya belum ada satu pun izin perkebunan yang pernah dikeluarkan. Saat ini dia sudah meminta dinas terkait untuk mengevaluasi izin perkebunan yang ada di kabupaten tersebut.  

“Dari catatan dan arsip yang kita miliki, memang menunjukkan di Melawi ini lumayan banyak perusahaan perkebunan. Saat ini kita bersama dinas pangan dan perkebunan sedang mengevaluasi dan menginventarisasi, sekaligus melakukan verifikasi semua perizinan ini,” terangnya.
Panji menginginkan ada laporan jelas terkait realisasi oleh perusahaan yang telah mengantongi perizinan atau IUP. Bila memang ada realisasi, ia ingin ada laporan apa progress yang telah dicapai perusahaaan, serta apakah seluruh syarat telah terpenuhi atau belum.

“Saya sudah tugaskan perkebunan untuk membuat matrik kolom dan baris untuk memberikan ceklis. Dimana nanti akan diketahui, apakah perkebunan ini sudah memenuhi syarat, atau apakah sudah dijalankan apa yang harus dia lakukan,” katanya. Setelah verifikasi, pemkab juga akan memantau perizinannya masih berlaku atau tidak, sudah mengambil perpanjangan atau belum. Kalau belum perpanjangan dan progress pekerjaannya tidak ada, maka dirinya akan memberikan peringatan.

“Mulai dari SP 1, SP2 sampai SP3, tak ada juga tanggapan, kita akan cabut (izin),” tegasnya. Panji menegaskan, langkah yang dilakukan bukan berarti tidak mendukung investasi di Melawi, tetapi diirnya berharap  agar semuanya berjalan sesuai dengan aturan main yang berlaku. “Begitu juga teman-teman sebagai pelaku dunia usaha, investor, benar-benar ikut mengangkat derajat kehidupan serta ekonomi masyarakat kita. Sehingga masyarakat bisa merasakan, menikmati dari perkembangan perusahaan,” jelasnya. Memasuki tahun kedua memimpin Melawi, Panji kembali menegaskan belum satupun izin baru yang diterbitkan. Proses evaluasi dan inventarisasi ini akan terlebih dahulu dikerjakan untuk melihat mana perusahaan yang akan berkembang dan maju.

“Yang berpeluang maju, akan kita dukung. Tapi kalau hanya nama jak di atas kertas, izinnya ada, tapi aktivitasnya tak ada akan kita cabut,” tegasnya. Begitu pula dengan informasinya adanya beberapa perusahaan perkebunan yang melakukan peralihan kepemilikan atau take over, Panji mengatakan sampai kini secara formal belum pernah ada disampaikan pada dirinya. “Berita lisannya belum cukup sampai ke saya. Hanya sekedar selentingan, saya ada dengar,” katanya. Namun, dirinya tak akan tinggal diam menyikapi soal isu take over. Ia menegaskan akan tetap mengejar itu, karena kalau benar terjadi take over, seharusnya pemerintah tahu soal ini. Karena syarat-syarat yang dipenuhi biasanya juga akan melibatkan pihak pemerintah.

“Sekarang untuk soal lokasi pabrik saja saya tidak mau asal letak. Harus berdasarkan ketentuan yang sudah ada. Bergeser tempat biasa menimbulkan hal yang berbeda,” katanya. Take over, tegas Panji bukanlah merupakan hal yang tidak mudah dilakukan. Karenanya bila ada yang diam-diam melakukannya, pemerintah tetap akan mengejar. Apalagi take over rentan dengan persoalan.

“Karena keberadaan perusahaan ini kan ada perjanjian-perjanjian dan MoU. Nah, dulu siapa yang membuat. Jangan sampai begitu ada masalah, pemilik baru dengan gampang mengatakan, wah ini bukan saya dulu, saya tak tahu. Ini yang tak mau kita dengar. Makanya jangan ada tutup-tutup kalau peralihan manajemen,” pungkasnya. (eko/ind)