Pansus Perpanjang Pembahasan Raperda Pinjaman Daerah

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 444

Pansus Perpanjang Pembahasan Raperda Pinjaman Daerah
TINJAU JEMBATAN - Tim dari Kemendagri didampingi Bupati Melawi Panji meninjau lokasi Jembatan Melawi II dengan menggunakan speedboat, belum lama ini. Peninjauan ini menjadi salah satu bagian dari proses persetujuan rekomendasi pinjaman daerah kepada pemer
NANGA PINOH, SP – Pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tersisa, yakni Raperda Pinjaman Daerah dan Multiyears sepertinya bakal berjalan alot. Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang membahas Raperda tersebut bersama Pemkab Melawi, telah meminta perpanjangan waktu pada pimpinan DPRD.

“Kami merasa bahwa dua Raperda yakni Pinjaman Daerah dan Multiyears ini masih perlu pembahasan lanjutan karena waktu yang diberikan tak cukup. Karena itu, hari ini masih dirapatkan di Bamus (badan musyawarah) untuk penentuan waktu pembahasan berikutnya,” kata Ketua Pansus Raperda, Taufik di Gedung DPRD Melawi, Kamis (10/8). Taufik menerangkan dalam pembahasan dua Raperda tersebut sebelumnya, dari eksekutif sudah memberikan pemaparan terkait pelaksanaan pinjaman daerah. Yang hadir dalam rapat pun mulai dari Sekda, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta pihak terkait lainnya.

“Hanya kita masih pertanyaan soal data perjanjian, termasuk rencana MoU dengan menteri keuangan dan juga rekomendasi dari Kemendagri,” katanya. Legislator Golkar ini mengungkapkan banyak data pendukung yang harus dilengkapi dan diberikan pada Pansus untuk dipelajari dan dibahas bersama terkait rencana pinjaman daerah Pemkab Melawi sebesar Rp85 miliar. Walau dari pihak eksekutif sudah memaparkan teknis dan proses pinjaman daerah.

“Semuanya ini kan mesti kita kaji, agar tidak salah dalam menetapkan kebijakan. Kita juga pertanyakan dana ini apakah cukup untuk menyelesaikan dan membangun tiga jembatan rangka baja tersebut,” katanya. Taufik juga mengungkapkan pansus Raperda meminta Pemkab memaparkan skema pembayaran cicilan pinjaman daerah yang informasinya hanya akan dibayar dalam tiga tahun anggaran. Cicilan ini, lanjut dia, belum dijelaskan secara rinci oleh pemerintah. Sementara DPRD juga ingin mengetahui bagaimana kemampuan daerah untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

“Data-data ini baru diserahkan dalam rapat kemarin. Kita ini juga ingin melihat kemampuan APBD kita. Kalau dalam tiga tahun itu berapa besaran cicilan. Mampu tidak APBD kita, karena dalam tiga tahun itu, informasinya setidaknya cicilan ini bisa sampai di atas Rp30 miliaran,” paparnya. Namun, lanjut Taufik, lamanya pembahasan ini, bukan diartikan bahwa DPRD akan menghambat pembangunan tiga jembatan tersebut. Hanya memang pihaknya ingin ekstra hati-hati sehingga tak terjadi kesalahan dikemudian hari.

“Karena yang dibangun ini menggunakan anggaran yang begitu besar. Kita juga ingin pertanyakan soal aboutmen (pondasi) jembatan ini bagaimana kondisinya. Masih layak atau tidak untuk dilanjutkan di sana,” katanya.
Pembahasan Raperda Pinjaman Daerah, tambah Taufik juga dilakukan bersamaan dengan Raperda Multiyears karena masih terkait antara satu dengan yang lainnya. Multiyears ini dilakukan karena pembangunan jembatan direncanakan berjalan dalam tahun jamak setelah diperkirakan proses kelanjutan pembangunan tak cukup dilaksanakan pada tahun ini.

Terkait pondasi jembatan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Melawi, Makarius Horong memang sudah meminta agar dilakukan pengkajian pondasi jembatan, utamanya pada pondasi Jembatan Melawi II, mengingat bangunan tersebut sudah dibangun sejak bertahun-tahun lalu.

“Tentu nanti kami minta sebelum dilakukan kegiatan fisik, perlu diukur dulu kekuatannya, bagaimana kemampuan fisik pondasi ini. Mengingat pondasi jembatan Melawi II sudah dibangun sejak 2006 lalu,” katanya. Dikatakan Horong, untuk tiga jembatan tersebut, PU sudah memiliki desain rencana pembangunannya. Termasuk kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan tiga jembatan ini, mulai dari Melawi II, Sungai Pinoh II serta jembatan Kebrak.

“Pembangunannya akan menyesuaikan hasil kajian itu nantinya. Rencananya nanti kita minta dari Kementerian PU langsung untuk mengukurnya. Sehingga diketahui, berapa sisa kekuatan fisik pada tiang abutmen jembatan. Karena ada beberapa pondasi seperti di Melawi II yang posisinya sudah tak lagi tepat,” terangnya. (eko/ind)

Komentar