30 Proposal Pemekaran Desa ‘Digantung’

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 689

30 Proposal Pemekaran Desa ‘Digantung’
ilustrasi
NANGA PINOH, SP – Usulan pemekaran sejumlah desa di Kabupaten Melawi sebenarnya telah banyak disampaikan masyarakat kepada pemerintah dan DPRD. Namun, setelah puluhan proposal diajukan, tak satu pun sampai kini berhasil direalisasikan. Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi mengungkapkan, aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran desa sebenarnya cukup besar di Melawi. Apalagi dengan keberadaan dana desa yang jumlahnya semakin besar, masyarakat menuntut adanya pemerataan pembangunan yang lebih luas, caranya dengan memekarkan desa.

“Sayangnya proposal pemekaran yang sudah banyak masuk ke pemda, belum ada satu pun yang ditindaklanjuti atau diambil langkah konkret. Sementara ada masyarakat yang datang ke dewan mengeluhkan ketidakjelasan usulan pemekaran mereka tersebut,” katanya, Jumat (18/8).

Iif meminta, seharusnya ada langkah dari Pemkab Melawi untuk menindaklanjuti usulan pemekaran yang masuk. Sehingga diketahui layak tidaknya desa ini dimekarkan. Dasar hukum pemekaran sendiri menurutnya sudah diatur dalam Undang-undang tentang Desa.

“Jangan sampai usulan desa ini diendapkan. Mestinya ada ditindaklanjuti dan diambil langkah. Pemkab kan bisa membentuk tim pemekaran sesuai yang disyaratkan oleh Undang-undang Desa,” ucapnya. Setidaknya, ada kurang lebih 30 proposal yang disampaikan oleh kelompok masyarakat yang meminta adanya pemekaran desa. Menurutnya, proses pemekaran memang harus melalui Pemda dengan keberadaan tim verifikasi.

“Tim nantinya yang verifikasi, layak tidaknya dimekarkan. Nanti dari verifikasi tim disampaikan ke bupati. Berapa yang layak dijadikan desa persiapan. 

  Kemudian tinggal nantinya bupati menetapkan desa persiapan sekaligus meminta nomor desa pada pusat,” katanya.
Setelah tiga tahun berjalan, desa persiapan akan dilihat apakah layak untuk dibentuk menjadi desa. Kemudian barulah diusulkan ke DPRD untuk dibuat peraturan daerahnya.

“Kalau layak ya kita mekarkan. Kalau tak layak ya nyatakan tak layak,” ucapnya. Sehingga tidak menggantung yang membuat masyarakat ikut bingung, sebenarnya wilayah mereka layak atau tidak untuk dimekarkan. “Seandainya ini bisa lewat DPRD mungkin bisa lebih cepat selesai,” ucapnya.

   Sebelumnya, Anggota DPR RI, Katherina Angela Oendoen mengatakan, mencermati banyaknya usulan rencana pemekaran desa di wilayah Kalimantan Barat, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang menginginkan pemekaran. Misalnya soal jarak rentang kendali desa yang bersangkutan dengan pusat pemerintahan kecamatan berapa jauh, atau kalau desa menuntut membuat desa baru, berapa jarak desa mereka dengan ibu kota desa yang sekarang.

"Karena syarat desa dapat dimekarkan haruslah mempunyai 750 KK dan 300 jiwa," ucapnya. Selain itu syarat yang harus dipenuhi adalah rentang penyebaran penduduk artinya penduduk pada suatu daerah tertentu tidak menumpuk penyebarannya jauh dari pada ibu kota desa yang lama. Harus dilakukan observasi untuk mengetahui secara langsung kondisi rill yang ada di lapangan terhadap desa yang sudah mengajukan untuk pemekaran.

"Observasi di lakukan untuk melihat mana yang layak dan tidak, jika layak akan dilakukan pembahasan untuk selanjutnya di bawa ke DPRD di Kabupaten tersebut," terang Katherina. Katherina menekankan, perlu dipahami bahwa berbicara soal pemekaran desa tidak hanya berbicara masalah jumlah penduduk dan KK, tetapi juga berbicara masalah batas wilayah. Misalkan di suatu tempat berkumpul penduduk sabanyak 300 jiwa secara kependudukan ini sudah boleh, tetapi wilayahnya harus menyebar, kalau penduduknya menumpuk tidak menyebar akan menyulitkan karena akan menyebabkan banyak wilayah yang kosong.

"Kalau memang jarak tempuh dekat dengan ibu kota induk untuk apa di mekarkan meskipun jumlah penduduknya banyak, lebih bagus tetap bergabung saja dengan desa induk," paparnya. Kemudian soal kemampuan anggaran desa yang akan dimekarkan, apakah desa tersebut mampu secara anggaran untuk membiayai desa baru yang tentu akan menambah jumlah pegawai di kantor desa baru.

Yang paling penting diperhatikan oleh pengusul pemekaran desa, apakah dengan pemekaran ini akan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat desa tersebut. (eko/ang)