Puluhan Guru ‘Ngadu’ di DPRD Melawi

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 729

Puluhan Guru ‘Ngadu’ di DPRD Melawi
TEMU DPRD – Ketua DPRD Melawi Abang Tajudin menerima kedatangan puluhan guru yang mengadukan nasibnya tidak menerima tunjangan khusus, kemarin.
NANGA PINOH, SP – Sebanyak puluhan guru kompak mendatangi DPRD Melawi, kemarin. Pasalnya nama mereka mendadak hilang dari dalam daftar guru penerima tunjangan khusus yang telah diumumkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Padahal sebelumnya, nama mereka termuat di dalam Surat Keputusan (SK) yang dikirim dari Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Adir, seorang perwakilan guru yang juga Kepala Sekolah Dasar (SD) 18 Tubung mengungkapkan, pada bulan April 2017 lalu, dirinya mendapatkan informasi bahwa guru-guru di sekolahnya termasuk yang mendapatkan tunjangan khusus tersebut.

Tak hanya pegawai negeri, tapi juga sejumlah guru kontrak. “Satu sekolah tempat kami dapat tunjangan khusus. Kemudian kami cek dalam SK Dirjen terkait penetapan tunjangan khusus yang kami dapatkan, ternyata nama saya dan kawan-kawan ini ada di dalamnya,” katanya.

Namun kemudian, dalam pengumuman yang ditempel oleh Dinas Pendidikan pada 22 Agustus, ternyata jumlah penerima tunjangan khusus ini berkurang. Hanya ada 445 guru pegawai negeri yang mendapatkan tunjangan tersebut. Sebelumnya ada sekitar 800 guru yang tercantum dalam SK Dirjen, termasuk 200 tenaga guru kontrak.

“Berarti ada sekitar 200 guru pegawai negeri termasuk kami ini yang hilang. Jadi anggapan kami ini uang sudah diambil atau dikembalikan. Tunjangan khusus ini informasinya didasarkan data dari Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal,” terangnya.

Adir menuturkan, para guru yang namanya tak masuk sebagai penerima tunjangan khusus sudah bertemu dengan kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Joko Wahyono. Sudah ada penjelasan dari kepala dinas bahwa memang ada 800 lebih guru yang namanya masuk sebagai penerima tunjangan khusus. Hanya saja setelah uangnya ditransfer pusat, jumlahnya ternyata tak sampai 800 orang. Sehingga tak sesuai dengan data tersebut. Karena itu, Disdik mengambil iniisiatif untuk mengutamakan guru dari daerah yang memang membutuhkan.

   “Artinya yang dari hulu dulu, kalau memang ada tambahan, baru nama kami yang akan dimasukkan,” katanya. Terkait aduan guru tersebut, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menilai seharusnya pemerintah pusat mentransferkan dana sesuai dengan kuota guru penerima tunjangan khusus yang terdaftar melalui SK Dirjen.

“Sehingga rasanya tak masuk akal kalau transfer pusat itu bisa kurang. Dana pendidikan di APBN kan sudah 20 persen lebih. Sementara tiba-tiba dirasionalkan di sini, itu yang jadi masalah,” katanya. Tajudin pun menegaskan akan membantu menuntaskan persoalan tunjangan khusus ini.

Karena hal tersebut terkait hak para guru sebagai penerima tunjangan khusus. DPRD juga berencana akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan prihal tunjangan khusus tersebut. “Ini perlu ditindaklanjuti mengapa jumlah guru yang ada dalam SK Dirjen ternyata menjadi berkurang setelah diumumkan Disdik. Kita akan cari permasalahannya,” tegasnya.

Di tempat yang sama, anggota DPRD Melawi Pose, mengungkapkan dirinya memang dihubungi oleh sejumlah guru dari Kecamatan Belimbing soal ketidakjelasan tunjangan khusus tersebut. Karena itu ia meminta para guru ini datang ke DPRD untuk menjelaskan persoalan tak masuknya nama mereka dalam daftar penerima tunjangan khusus di semester satu.

“Mungkin ada yang takut saat menyampaikan ini ke dewan. Kalau ada tekanan dari pihak manapun, silahkan sampaikan ke DPRD. Kami berusaha membantu kesulitan bapak dan ibu guru ini, karena ini menyangkut hak,” katanya. (eko/ang)

Komentar