Langganan SP 2

Guru SMAN 1 Nanga Pinoh Trauma

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 233

Guru SMAN 1 Nanga Pinoh Trauma
KUNJUNGAN DPRD - Komisi I DPRD Melawi mendatangi SMA Negeri 1 Nanga Pinoh serta mendengar secara langsung suara hati guru setempat yang mengalami trauma pasca operasi tangkap tangan (OTT) atas dugaan pungutan liar pengambilan ijazah.
NANGA PINOH, SP – Operasi tangkap tangan (OTT) oleh Polres Melawi terhadap praktik pungutan liar di SMA Negeri 1 Nanga Pinoh tak Cuma membuat geger, tapi juga menimbulkan trauma bagi para guru setempat. Akibatnya aktivitas belajar mengajar pasca kejadian belum kembali normal. Wakil Kepala Sekolah Triyono mengatakan, pihak sekolah terkejut swaktu Tim Sapu Bersih Pungutan Liat (Tim Saber Pungli) mendatangi sekolah.

Hal ini diungkapkannya saat menerima kunjungan Komisi I DPRD Melawi yang dipimpin Wakil Ketua DPRD, Kluisen, Senin (4/9). “Kami mohon pada bapak-bapak untuk meringankan beban psikologis para teman-teman guru di sini,” kata Triyono. Triyono juga mengklarifikasi terkait penetapan tersangka seseornag berinisial HPR yang disebut sebagai bendahara sekolah atas tuduhan sebagai orang yang menerima uang pungli. Ia menjelaskan posisi HPR sebenarnya hanyala guru biasa yang dimintai bantuan oleh bendahara sekolah karena sedang hamil.

“Jadi dia bantu untuk memberikan ijasah kepada mantan murid yang mau ambil ijazah. Dia ini bukan bendahara,” ucapnya. Menurut Triyono, tersangka hanya memperlancar pengambilan, karena kalau ijasah ini dibawa kepala sekolah kan malah susah nanti ambilnya.

   “Tapi malah dia dijadikan tersangka dan dianggap ikut membantu pungutan liar,” terangnya. Triyono juga mempersoalkan alasan kepolisian melakukan tindakan hukum pada pungutan pengambilan ijazah. Karena praktik seperti itu tidak hanya dilakukan oleh sekolahnya melainkan hampir seluruh sekolah di Kalbar bakan seluruh Indonesia dengan nilai pungutan jauh lebih besar.

Tapi Triyono mengaku akan tetap menghargai proses hukum. Namun dia minta DPRD bersama Komite Sekolah bisa ikut menyikapi hal tersebut. “Kami sedih dan anak-anak kami juga trauma. Kami bukannya tak mau mengajar, tapi guru ini juga merasa malu di depan anak-anak,” katanya.

Fitriana Octaviani, seorang guru setempat juga mempertanyakan soal kasus dugaan pungli ijazah yang dianggap jamak karena hal ini kerap terjadi bahkan sebelum ia masuk ke sekolah tersebut. Ia juga tak mengetahui keberadaan Tim Saber Pungli termasuk pelaksanaan sosialisasi sampai penerapan di lapangan oleh tim ini. Dia melihat dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tugas Saber Pungli disebutkan ada empat fungsi, mulai dari intelijen, pencegahan, penindakan hingga yustisi.

Seharusnya kan ada pencegahan dahulu. “Kami juga belum mendengar adanya sosialisasi. Sudah adakah sistem pencegahannya,” katanya. Menurutnya, ada langkah yang belum sesuai karena tindakan pencegahan belum dilakukan. Begitu juga soal pengaturan sumbangan, pungutan karena dalam Permendikbud 75 Tahun 2016, semuanya diatur melalui komite sekolah, terkait batasan besaran sumbangan, bantuan dan pungutan. “Kami berharap citra positif kami bisa dikembalikan.

Kemudian kami berharap, bila ada permasalahan dalam lingkungan sekolah, sebaiknya proses sesuai dengan porsi sekolah sebagai lembaga pendidikan,” ujarnya. Ketua Komite Sekolah SMAN 1 Nanga Pinoh, Abang Mangkota mengaku sudah menjelaskan pada kepala sekolah agar perlunya pengawasan dan ke hati-hatian dalam menerapkan pungutan di sekolah. Abang yang juga sebenarnya menjadi bagian dari Tim Saber Pungli karena jabatannya sebagai Sekretaris Inspektorat Melawi ini sudah mengingatkan hal tersebut.

“Kami memang tidak diberitahu soal pungutan ijazah ini. Hanya apakah soal pungutan ini juga dilakukan oleh sekolah lain, namun di sana ada persetujuan komite dalam hal ini saya tidak tahu,” katanya. Bendahara Sekolah, Ria Asti Nugroho meminta penangguhan penahanan terhadap kepala sekolah karena banyak kegiatan operasional yang terhambat, termasuk masalah pencairan uang sekolah yang mesti melalui persetujuan kepala sekolah.

“Saya menyayangkan perlakuan pada kedua rekan kami ini seolah-olah mereka ini penjahat. Kami semua butuh kejelasan atas kebijakan saber pungli yang masih simpang siur,” kata Ria. Dia menganggap kepala sekolah korban ketidakmatangan sistem. “Kalau memang tak bisa dibebaskan, kami minta ada penangguhan karena sekolah butuh kepala sekolah,” ucapnya. (eko/ang)