Panji Klarifikasi Ketidakhadiran Pemkab Bahas KUA PPAS

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 608

Panji Klarifikasi Ketidakhadiran Pemkab Bahas KUA PPAS
Ilustrasi
NANGA PINOH, SP – Bupati Melawi, Panji mengklarifikasi persoalan terkait ketidakhadiran pihaknya dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) RAPBD 2018 dengan DPRD Melawi. Panji beralasan, pihaknya harus merubah KUA PPAS karena adanya item pinjaman daerah yang tidak dimasukan dalam KUA PPAS sehingga harus dilakukan perubahan.

“Ini bukan penolakan. Tapi kita membuat klarifikasi, kenapa kita tidak bisa melanjutkan KUA PPAS, karena pertama, Perda Pinjaman Daerah itu tidak masuk dalam kelompok yang disetujui dengan asumsi perda ini ditolak,” katanya, Kamis (14/9). Dengan penolakan Raperda Pinjaman daerah itu, maka, lanjut Panji, KUA-PPAS yang sudah mencantumkan anggaran untuk pengembalian pinjaman daerah pada APBD 2017 dan APBD 2018 harus diperbaiki.

   “Nah ketika pembahasan akhir itu keluar atau tidak diterima, maka otomatis KUA PPAS harus berubah. Angkanya sudah tak segitu lagi, plafonnya juga berubah. Padahal, pokok plus bunga sudah masuk dalam batang tubuh KUA-PPAS, bahkan pinjaman daerah sudah masuk dalam berbagai produk aturan daerah,” jelasnya.

Panji menjelaskan, pembangunan tiga jembatan rangka baja di Kabupaten Melawi sebenarnya sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam APBD 2017, pinjaman daerah juga masuk, bahkan APBD ini sudah diketuk dan dijalankan dan soal pinjaman daerah tersebut sudah ada di dalamnya.

“Kalau itu semua keluar, maka semuanya harus ada proses ulang, dan dikaji lebih matang. Jangan sampai nanti menjadi masalah,” ujarnya. Karena itu, tegas Panji, justru keliru kalau menilai pinjaman daerah dan multiyears tersebut tidak ada kaitannya dengan KUA PPAS.

“Siapa bilang tidak ada kaitannya. Salah itu. KUA PPAS di mana. Jangan bilang Raperda Pinjaman Daerah yang tidak disetujui itu tidak ada kaitannya dengan KUA-PPAS. Anggaran pinjaman daerah yang sudah masuk APBD 2017 itu mau di taruh di mana,” ucapnya. Tetapi menurut dia harus melalui diskusi secara matang dan dirinya menilai perlu campur tangan pimpinan di atas agar ada solusi dan tidak tarik menarik.

   “Kita juga tetap kerjasama dengan DPRD. Ini bukan karena ada masalah. Maka perlu di clear kan oleh atasan, mungkin itu gubernur, dan akhirnya nanti menemukan jalan yang terbaik,” paparnya. Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin menerangkan legislatif sudah kembali mengirimkan surat ke bupati yang menyatakan pembahasan RKA SKPD dan penyusunan rencana Perda tentang APBD Melawi belum bisa dilaksanakan.

“Karena belum ada nota kesepakatan KUA dan PPAS APBD 2018 antara bupati dan DPRD,” terangnya. Tajudin pun meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Melawi bisa duduk bersama membahas dan mengambil keputusan dan kesepakatan KUA PPAS APBD 2018, untuk mempercepat proses selanjutnya.

“Kita kembalikan dahulu Raperda APBD 2018 karena masih banyak kekurangan data dan perbedaan jumlah belanja masing-masing SKPD dengan PPAS yang disampaikan ke DPRD serta kesalahan nomenklatur dan lokasi kegiatan pada lampiran raperda tersebut,” katanya. (eko/jee)

Komentar