Pansus Angket Panggil Enam Instansi

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 318

Pansus Angket Panggil Enam Instansi
RAPAT - Panitia Angket DPRD Melawi menghadirkan kepala BPN dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam lanjutan sidang angket terkait perpanjangan izin kebun dan pabrik sawit di DPRD Kalbar
NANGA PINOH, SP – Pansus Angket DPRD Melawi telah memanggil enam instansi, baik dari Pemkab Melawi maupun instansi vertikal seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Proses penyelidikan terhadap perpanjangan izin kebun dan pabrik kelapa sawit ini masih akan memakan waktu yang panjang.

Ketua Pansus Angket Izin Pabrik dan Perpanjangan Kebun, Kluisen, mengatakan saat ini sudah ada enam dinas yang telah dipanggil untuk dimintai keterangan. Namun demikian, Pansus masih butuh keterangan dari beberapa dinas terkait lagi. “Perjalanan pasus angket ini masih cukup panjang, serta masih meminta keterangan dari beberapa instansi teknis terkait. Lagi,” ungkapnya saat ditemui usai Sidang Angket, Kamis (2/11) di DPRD Melawi.

Menurut Kluisen, pada Kamis kemarin, Pansus Angket DPRD Melawi telah memanggil Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Melawi dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Melawi. 

“Yang sudah kami panggil itu ada enam yakni, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Kepala Dinas Pangan dan Perkebunan, Kabag Ekonomi Sekretariat Daerah, Kepala BPN dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,” ujarnya. Dikatakan Kluisen, dari hasil sidang angket yang telah digelar, pihaknya belum mendapatkan informasi yang jelas terkait tata ruang, karena Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang masih baru.

“Jadi waktu pemberian izin itu, kewenangan tata ruang belum di dinas PU tapi masih berada di Bappeda, karena Bidang Tata Ruang merupakan bidang baru di dinas PU,” ucapnya. Dengan berbagai informasi yang telah diperoleh, Kluisen mengakui, Pansus Angket belum bisa menyimpulkan apakah ada temuan atau mungkin terjadinya pelanggaran.

Untuk mendapatkan informasi yang lengkap, pihaknya akan terus memanggil dinas-dinas yang terkait dengan pemberian izin kebun dan pabrik tersebut. “Seperti pemanggilan BPN, kami meminta keterangan secara jelas mengenai status lahan perkebunan yang mereka tangani,” katanya. (eko/jee)