Kades Khawatir Dana Desa Diawasi Polisi

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 313

Kades Khawatir Dana Desa Diawasi Polisi
Pengawasan – Anggota polisi melihat rincian rencana pembangunan desa menggunakan Dana Desa yang diumumkan oleh pemerintah desa. Pengawasan Dana Desa melibatkan kepolisian menimbulkan kekhawatiran kepala desa di Melawi.
NANGA PINOH, SP – Kerja sama pengawasan penggunaan Dana Desa telah ditandatangani oleh Kementerian Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Polri untuk menekan penyimpangan penggunaan Dana Desa di Indonesia, termasuk di Melawi.

Sosialisasi akan kerja sama ini telah mulai disosialisasikan, seperti halnya yang dilakukan Polsek Nangan Pinoh yang melakukan menyosialisasikan ke beberapa kecamatan. Namun demikian, muncul kekhawatiran sebagian pihak terhadap kerja sama tersebut. Salah satunya seperti yang diungkapkan Kepala Desa Nanga Man, Syafaruddin. Meskipun ia mendukung namun ia mengaku khawatir jika penggunaan Dana Desa mesti diawasi oleh korps bhayangkara ini.

“Dikatakan takut, ya takut kita. Tapi juga bersyukur karena ada pihak yang mengawasi, karena selain mengawasi, kepolisian juga ikut membantu kita agar jangan sampai muncul masalah dalam pengelolan Dana Desa,” katanya. Syafaruddin melanjutkan, masalah ini bukan soal korupsi atau ada penyalahgunaan, tapi lebih pada soal administrasi. Ia juga mengaku walau sudah menerima sosialisasi dari polsek, ia masih merasa janggal atau bingung terkait pola dan sistem pengawasan Dana Desa yang nantinya diterapkan.

“Pengawasan ini kan hasil MoU dari Kapolri yang akan juga dilakukan oleh jajaran kapolsek. Mudah-mudahan ini benar-benar bermanfaat dalam proses pembangunan di desa,” katanya. Sebelumnya, Kepolisian Resort Melawi melalui Kapolsek Nanga Pinoh mensosialisasikan tentang nota kesepahaman antara Kapolri, Kemendagri, Kemendes PDTT, yang berisikan kewenangan Bhabhinkamtibmas bidang pengawasan penyelesaian masalah terhadap Anggaran Dana Desa.

Dalam sosialisasi yang disampaikan Polsek Nanga Pinoh menyebutkan peran Bhabinkamtibmas sangat diperlukan untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalagunaan Dana Desa oleh oknum tertentu, Polri dalam hal ini ditunjuk sebagai pendamping kepala desa sebagai implementasi pengawasan dana.

Kapolsek Nanga Pinoh, AKP Yoyo Kuswoyo saat menyampaikan sosialisasi ini, beberapa waktu lalu juga menyampaikan, aparatur desa jangan takut dengan tugas tambahan Bhabhinkamtibmas tentang pengawasan Dana Desa karena tugas Bhabhinkamtibmas tidak mencari kesalahan aparatur desa, akan tetapi membantu mencegah penyimpangan, sehingga anggaran tepat sasaran.

"Selain dari pihak kepolisian kami juga mengajak seluruh elemen lapisan masyakat turut juga dapat mengawal dan pengawasi penyelenggaraan dana desa, baik kepala desa dan BPD untuk transparansi dalam dana desa sehingga kemudian bisa menghindari dalam bentuk penyimpangan," ujarnya. (eko)