BPKH Inventarisir Potensi di Tiga Kecamatan

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 226

BPKH Inventarisir Potensi di Tiga Kecamatan
PEMBUKAAN – Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya saat membuka Diskusi Publik Penyusunan Tata Hutan Dan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Melawi, Kamis (23/11). (SP/Eko)

Tingkatkan Produksi Hasil Hutan 


Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah III Se Kalbar akan menginventarisir potensi kehutanan yang berada di tiga kecamatan. Potensi ini ke depannya diharapkan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga bermanfaat dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.


SP - Kepala BPKH Wilayah III, Yopie, mengatakan, inventarisir oleh instansinya dipusatkan di tiga Kecamatan yakni Belimbing, Sokan dan Menukung. Pada program ini BPKH akan menginventarisir apa saja potensi yang ada didalam hutan tersebut.

“Mulai dari tegakan di dalamnya, flora maupun faunanya, serta menginventarisir sosial budaya yang ada di sekitar hutan tersebut seperti apa," ungkap Yopie dalam Diskusi Publik Penyusunan Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Melawi, Kamis (23/11). 

Lebih lanjut Ia mengatakan, setelah mengetahui potensi yang ada, maka baru dilakukan perencanaan, ke mana nantinya potensi tersebut dikembangkan. Misalnya dari jenis tanaman yang ada di hutan tersebut ada Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), seperti tanaman kemiri atau buah jengkol, atau mungkin buah-buah hutan lain yang nantinya dilakukan secara bisnis.

Sehingga ke depannya, pemerintah tidak lagi menganggarkan untuk pengelolaan kawasan hutan itu, karena pengelolaannya bisa dibiayai langsung dari pengelolaan hasil hutan itu sendiri. 

"Yang kami lakukan, mulai dari inventarisir, potensinya apa, persoalannya apa dan solusinya seperti apa serta pengelolaan seperti apa yang bisa kita lakukan dengan waktu yang tidak begitu lama. Dalam hal ini juga memberdayakan masyarakat,” paparnya. 

Yopie mengatakan, persoalan yang selama ini terjadi, masyarakat tidak diberdayakan sehingga melakukan perambahan hutan yang membuat kawasan hutan itu hancur. Maka dengan pengelolaan ini, masyarakat juga diberdayakan sehingga hutan bisa menjadi lestari. Potensi di dalamnya bisa dikembangkan dan masyarakat sekitar hutan juga nendapat manfaat dan sejahtera. 

"Dari hasil yang didapat akan menjadi kajian apa yang harus  kita lakukan. Nah selanjutnya tergantung dari hasil yang mana yang harus diprioritaskan antara 3 kecamatan tadi, karena ini kawasan yang sangat luas, yakni 600 ribu hektar yang kami kelola. Yang mana diprioritaskan, maka akan dimasukan dalam Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) yang nanti tahapannya antara 5 sampai 20 tahun," paparnya.  

Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya UY saat membuka kegiatan mengatakan, KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dibangun institusi pengelola yang professional pada tingkat tapak yang bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi.

“Terbentuknya organisasi pengelolaan hutan dalam bentuk KPH akan lebih mendorong implementasi desentralisasi yang nyata, optimalisasi masyarakat terhadap sumber daya hutan sebagai salah satu jalan untuk resolusi konflik. Kemudahan dan kepastian investasi, tertanganinya wilayah tertentu yang belum ada pengelolanya. Serta upaya untuk meningkatkan keberhasilan rehabilitasi dan perlindungan hutan,” paparnya.

Sebagai pengelola ditingkat tapak, KPH mempunyai peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan kehutanan di tingkat lokal. Konsekuensi dari keberadaan institusi pengelola di tingkat tapak ini, adalah adanya dokumen tata hutan dan rencana pengelolaan hutan yang mantap.

“Dokumen tata hutan rencana pengelolaan KPH ini merupakan salah satu instrument penting untuk menjamin terlaksananya tugas dan fungsi KPH dalam melakukan pengelolaan hutan secara efektip dan efisien,” katanya.

Kegiatan juga dihadiri Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Hutan Produksi (BPKHP) Wilayah VIII,  Iman Rusmana, serta sejumlah kepala dinas dan camat yang menjadi objek inventarisir. (eko/jee)