Baru 72 Persen Rekam e-KTP

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 321

Baru 72 Persen Rekam e-KTP
Aktivis yang tergabung dalam Masyarakat Sipil Prihatin Mega Korupsi KTP elektronik (E-KTP) menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Minggu (12/3). (Antara Foto)
Disdukcapil Pesimistis Kejar Target Pilgub 2018 

Kepala Disdukcapil Melawi, Aci Evensius Ekeh 
"Kendala perekaman ini, tidak semua kecamatan ada listrik. Seperti di Sayan, Ella Hilir dan Menukung, listrik hanya menyala malam hari. Termasuk juga di Kecamatan Pinoh Utara, di kantor camat tidak ada listrik"

MELAWI, SP - Hingga Desember 2017, masih banyak penduduk Melawi yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik (e-KTP). 


Data terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Melawi, baru sekitar 72 wajib KTP di Melawi yang sudah melakukan perekaman. Kondisi ini tentu bisa berdampak besar terhadap data pemilih pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2018 mendatang yang akan didasarkan pada Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Kepala Disdukcapil Melawi, Aci Evensius Ekeh ditemui di ruang kerjanya, Kamis (7/12) mengatakan, berdasarkan data penduduk terakhir hingga hari ini, jumlah penduduk wajib KTP di Kabupaten Melawi sebanyak 166.494 orang. 

“Sementara yang sudah lakukan perekaman data e-KTP hingga hari ini sebanyak 120.305 orang atau terealisasi sebesar 72 persen dari target wajib KTP,” ungkapnya. 

Menurut Aci, penduduk yang belum melakukan perekaman data e-KTP tersebut tersebar di 11 kecamatan. Persentase penduduk yang belum melakukan perekaman di tiap kecamatan kurang lebih sama, artinya tidak ada kecamatan atau desa yang lebih menonjol. 

Dengan masih banyaknya yang belum melakukan perekaman data e-KTP tersebut, maka Aci pesimistis untuk Pilkada Kalbar 2018 mendatang capaian target perekaman data e-KTP mampu mencapai 80 persen. 

“Kalau untuk Pemilu Legislatif tahun 2019, mungkin mampu mengejar target, itupun kalau tidak ada kendala melakukan perekaman,” ujarnya.

Dipaparkan Aci, pihaknya sebenarnya sudah berupaya untuk melakukan perekaman dengan sistem jemput bola pada desa yang meminta Disdukcapil datang. Disamping itu, pelayanan perekaman di kecamatan-kecamatan khususnya kecamatan yang ada listrik di siang hari tetap dilakukan.  Karena  terkadang ada muncul laporan hasil perekaman dari kecamatan.  

“Kendala perekaman ini, tidak semua kecamatan ada listrik. Seperti di Sayan, Ella Hilir dan Menukung, listrik hanya menyala malam hari. Termasuk juga di Kecamatan Pinoh Utara, di kantor camat tidak ada listrik,” tuturnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Melawi, Julita mengatakan seluruh lapisan masyarakat, pada ketentuan sekarang untuk bisa terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus sudah memiliki KTP elektronik.  

“Jadi bagi masyarakat yang belum terekam dalam KTP elektronik supaya segera melakukan perekaman, karena dalam ketentuan yang masuk dalam DPT itu harus sudah memiliki e-KTP,” ujarnya saat kegiatan jalan sehat KPU, beberapa waktu lalu

Menurut Julita, jangan sampai nanti terjadi kisruh saat penetapan DPT. Karena itu bagi yang belum memiliki KTP elektronik agar segera melakukan perekaman. Karena kalaupun nanti tidak terdaftar di dalam DPT, boleh menggunakan  hak pilihnya dengan menunjukkan e-KTP sesuai dengan alamatnya.

“Jadi KTP elektronik itu menjadi syarat untuk terdaftar menjadi pemilih,”  ucapnya.

Intens Jemput Bola 


Mantan Anggota DPRD Melawi, Ritaudin, menilai perekaman KTP Elektronik memang harus dikejar mengingat pelaksanaan pemilu sudah sangat dekat. Karena ini menjadi tugas berat pemerintah untuk mengejar target perekaman 

“Setidaknya, walaupun belum memiliki e-KTP, sudah melakukan perekaman, biar bisa mendapatkan Surat Keterangan (Suket) sebagai pengganti KTP,” ujarnya.

Ritaudin pun mendukung sistem jemput bola seperti yang pernah dilakukan Disdukcapil saat ini. Hanya saja lebih diperbanyak lagi turun ke lapangan. Termasuk juga perbaikan dan dukungan untuk perekaman KTP Elektronik di kantor kecamatan. 

“Kalau memang untuk melakukan itu butuh dana, apa salahnya dianggarkan secara khusus untuk kegiatan tersebut, demi tercapainya target perekaman terhadap wajib KTP di Kabupaten Melawi,” ucapnya.

Selain itu, lanjut Sekretaris DPD PAN Melawi ini, karena KTP elektronik juga salah satu syarat untuk masuk dalam daftar pemilih, artinya hal ini juga menyangkut hak pilih seseorang. Maka dia juga minta kepada DPRD Melawi melalui Komisi terkait untuk melakukan rapat kerja dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Melawi.  

Terlebih lagi saat ini sudah mendekati Pilkada dan Pemilu legeslatif. Dengan masih banyaknya warga Melawi yang belum melakukan perekaman KTP elektronik, tentu akan berdampak kepada jumlah pemilih. 

“Sesuai dengan aturan Pemilu sekarang, syarat masuk dalam daftar pemilih  harus memiliki NIK. Ini harus didorong bersama baik di legislatif maupun eksekutif,” pungkasnya. (eko/bah)