Kayu Lokal Mulai Langka

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 85

Kayu Lokal Mulai Langka
PEMBALAKAN LIAR – Polisi mengamankan truk bermuatan kayu log atau gelondongan, hasil pembalakan liar. Di Melawi, Polres setempat gencar menindak praktik ilegal tersebut.

Imbas dari Ketatnya Pengawasan Illegal Loging


Warga, Suwardi
"Beberapa tahun lalu, pernah ada kesepakatan bersama yang dibangun antara pemerintah dengan Muspida, termasuk di dalamnya para penegak hukum. Intinya ada toleransi setidaknya bagi peredaran kayu khusus di lokal kabupaten Melawi saja walau memang tak ada dokumen resmi terkait kesepakatan ini."

MELAWI, SP – Kebutuhan kayu masih terbilang tinggi di Kabupaten Melawi. Kayu masih menjadi bahan bangunan utama untuk membangun rumah maupun bangunan lainnya. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, kayu justru terasa langka apalagi sejak Kapolda Kalbar, Brigjend Didi Haryono menekankan zero illegal di berbagai sektor.

Satu di antara warga Melawi, Suwardi ditemui Suara Pemred di Nanga Pinoh, Rabu (3/1) mengungkapkan, kayu masih menjadi primadona sebagai bahan bangunan berbagai infrastruktur. 

Persoalannya, kini banyak pelaku usaha di bidang perkayuan yang mengeluhkan sulitnya bisnis perkayuan di tengah semakin ketatnya upaya para aparat penegak hukum dalam menertibkan peredaran kayu ilegal.

“Sementara di sisi lain, kebutuhan kayu masih sangat tinggi, khususnya di Melawi. Banyak pembangunan yang masih mengandalkan kayu sebagai bahan bangunan utama, baik rumah, ruko sampai pembangunan rumah ibadah dan jembatan,” katanya.

Suwardi memaparkan dari keluhan sejumlah pelaku usaha di bidang perkayuan serta masyarakat umum, saat ini kayu justru langka di pasaran. Ia menyebutkan, banyaknya penindakan peredaran kayu oleh Polres Melawi menjadi penyebabnya.

“Kebijakan ini sendiri juga berefek domino bagi masyarakat Melawi. Mereka yang ingin membangun rumah kesulitan mendapatkan kayu dengan harga yang terjangkau. Yang bekerja di sektor perkayuan juga tak bisa bergerak. Mesti ada solusi untuk persoalan ini,” katanya.

Suwardi yang juga menjadi Ketua Nusantara Corruption Watch (NCW) ini menilai perlu ada solusi bersama untuk menjembatani persoalan ini. Karena di tengah kebutuhan kayu lokal yang masih tinggi, perlu ada kebijakan untuk memberikan ruang agar kayu lokal bisa terpenuhi bagi masyarakat.

“Beberapa tahun lalu, pernah ada kesepakatan bersama yang dibangun antara pemerintah dengan Muspida, termasuk di dalamnya para penegak hukum. Intinya ada toleransi setidaknya bagi peredaran kayu khusus di lokal kabupaten Melawi saja walau memang tak ada dokumen resmi terkait kesepakatan ini,” katanya.

Karena itu, ujar pria yang akrab disapa Jandam itu, diharapkan ada saling pengertian dan saling memahami dalam pelarangan peredaran kayu lokal di Melawi. Karena bila ini dilarang sepenuhnya, juga akan berdampak pada pembangunan Melawi juga.

“Setidaknya kita berharap kebutuhan untuk di dalam kabupaten bisa dipenuhi. Ada kebijakan khusus agar masyarakat juga bisa tetap bekerja di sektor perkayuan,” harapnya.


Tekan Zero Ilegal


Kapolres Melawi, AKBP Ahmad Fadlin yang dikonfirmasi terkait persoalan kayu lokal mengakui bahwa jajarannya memang terus berupaya melakukan penindakan terhadap peredaran kayu tanpa disertai dokumen yang sah. Tindakan itu sesuai dengan instruksi Kapolda Kalbar yang menekankan zero illegal, termasuk di sektor perkayuan.

“Penindakan terhadap illegal logging sejalan dengan program Kapolda terkait zero illegal. Kami menindaklanjuti perintah Kapolda mengingat sektor ini juga banyak kayu yang beredar adalah kayu ilegal,” katanya.

Ahmad juga meminta pengertian masyarakat bahwa upaya tersebut juga untuk menjaga kelestarian alam.

“Saran bagi masyarakat yang membutuhkan kayu sebagai bahan bangunan sebaiknya membeli kayu yang legal,” katanya. (eko/bah)