DAK Dinkes Rp6 Miliar Tak Terbayarkan

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 81

DAK Dinkes Rp6 Miliar Tak Terbayarkan
Ilustrasi. Net

Jadi Tanggungan Pemkab Melawi


Kepala Dinkes Kabupaten Melawi, Ahmad Jawahir 
"Banyak masalah yang menyebabkan ini tak terbayarkan. Persoalannya adalah karena saat ini Kemenkeu (Kementerian Keuangan RI) menerapkan kebijakan fiskal yang dinamis."

MELAWI, SP
– Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Melawi menjadi salah satu instansi yang juga mengalami keterlambatan pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 2017 lalu. Setidaknya ada Rp6 miliar dari total lebih Rp80 miliar DAK yang tidak terbayarkan dan menjadi utang Pemkab Melawi.

“Banyak masalah yang menyebabkan ini tak terbayarkan. Persoalannya adalah karena saat ini Kemenkeu (Kementerian Keuangan RI) menerapkan kebijakan fiskal yang dinamis,” kata Kepala Dinkes Kabupaten Melawi, Ahmad Jawahir ditemui di ruang kerjanya, Senin (8/1).

Ahmad mengungkapkan, kebijakan Kemenkeu RI untuk menerapkan seluruh kontrak pengadaan dilakukan sebelum 31 Agustus, menjadi salah satu penyebab pencairan DAK untuk instansinya mandek. Sehingga ada Rp6 miliar DAK yang gagal terbayarkan oleh pemerintah pusat.

“Rp6 miliar ini pengadaan barang saja. Barang yang dipesan sudah datang, namun belum bisa dibayarkan karena dianggap terlambat oleh pemerintah pusat. Sementara e-catalog kita juga bermasalah, dimana seperti ambulans itu baru muncul di catalog bulan September. Jadi bagaimana mau menerapkan kontrak pengadaan sebelum 31 Agustus,” tanyanya.

Dikatakan Ahmad, dalam dua tahun terakhir Kemenkeu RI memang mengeluarkan kebijakan dalam bentuk edaran yang sifatnya sepihak saja. Misalnya pada tahun lalu, ada kebijakan untuk kegiatan yang belum mencapai 75 persen pada triwulan ketiga maka DAK hangus.

“Sementara dalam Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa menyatakan bahwa satu tahun anggaran itu dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember. Dan biasa ada juknis serta juklak DAK di awal tahun. Ini tidak, harusnya juknis muncul di Januari, justru baru muncul di bulan Juni,” keluhnya.

Kasus tak terbayarkan sejumlah proyek DAK, kata Ahmad, juga terjadi pada 2016 silam. Hanya saat itu, pemerintah pusat tetap membayar hutang DAK yang belum terbayar pada tahun berikutnya. Kasus ini kembali terulang pada 2017, namun pusat menyatakan tak lagi membayar sisa DAK yang belum terbayarkan.

“Terpaksa nanti Pemda bayar dengan DAU,” katanya.

Sementara terkait fisik di Dinkes yakni pembangunan Puskesmas Rawat Inap Nanga Pinoh serta Rumah Sakit Pratama di Batu Buil, Ahmad menyatakan keduanya tak bermasalah dan bisa dibayarkan oleh pusat sepenuhnya.

“Hanya penyerahan dari pihak ketiga ke Pemkab belum dilakukan karena masih akan dilakukan pemeriksaaan oleh Inspektorat dan Dirjen Kemenkes,” pungkasnya.

Bayar Pakai DAU


Bupati Melawi, Panji mengatakan, jika pelaksanaan proyek atau pembangunan sudah diselesaikan 100 persen, namun tidak sepenuhnya terbayarkan oleh DAK, maka akan dibayar menggunakan DAU.

“Kalau yang tidak selesai dibayarkan menggunakan DAK, maka itu wajib dibayarkan dari DAU untuk melunasinya. Makanya ada mekanisme pengakuan hutang, namun tentu juga disesuaikan dengan realisasi proyek di lapangan” ucapnya, beberapa waktu lalu.

Namun, Panji mengatakan, hingga saat ini belum ada hitungan terkait berapa banyak proyek DAK yang sudah selesai 100 persen.

“Belum muncul hitungannya, kami masih menginventarisir seperti apa rinciannya,” paparnya.

Dalam hal ini, kata Panji, pihaknya mengakui bahwa daerah memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dimunculkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang kurang disosialisasikan serta tidak tersambung juga dengan pemerintah daerah.

“Oleh karena itu, harapan kita APBD yang sifatnya itu tahunan terhitung 1 Januari sampai 31 Desember. Program pusat yang dikucurkan melalui APBD mestinya mengikuti itu. Jangan ada penggalan-penggalan di perjalanannya,” katanya. 

“Kita maunya, baik itu praktek fisik, maupun administrasi, sebaiknya berlakunya seperti hukum APBD, yang artinya memiliki masa sejak 1 Januari sampai 31 Desember,” katanya. (eko/bah)