Alokasi Dana Desa Melawi Rp131 Miliar

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 310

Alokasi Dana Desa Melawi Rp131 Miliar
Ilustrasi. Net
NANGA PINOH, SP – Kucuran dana desa pada 2018 sepertinya tak akan mengalami peningkatan seperti tahun-tahun sebelumnya. Sementara peruntukkan dana desa juga tak lagi melulu untuk pembangunan infrastruktur.

“Informasinya dana desa ini tak mengalami kenaikan dalam APBN 2018. Belum tahu apakah karena kondisi keuangan negara atau adanya alasan lain,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Melawi, Junaidi, belum lama ini.

Dikatakannnya, walau tak mengalami kenaikan, jumlah dana desa yang akan ditransfer ke rekening desa masih terbilang tinggi. Dimana rata-rata satu desa mendapatkan lebih dari Rp1 miliar ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) yang bersumber dari APBD. Melawi sendiri mendapat kuota dana desa sebesar Rp131 miliar.

“Artinya dari sisi jumlah masih kurang lebih dengan tahun lalu. Yang terpenting, kita mengingatkan desa jangan sampai melakukan penyimpangan,” tegas dia.

Terkait peruntukkan, ke depan tak lagi desa hanya memprioritaskan pembangunan fisik. Namun juga sektor program pemberdayaan masyarakat harus lebih diperbanyak.

“Seperti program di sektor pertanian termasuk untuk peningkatan BUMDes dengan mengoptimalkan produksi lokal,” katanya.

Terpisah, Pendamping Desa Kecamatan Nanga Pinoh, Ali Anshori mengungkapkan pemerintah akan mempercepat pencairan dana desa pada 2018. Jika sebelumnya dana desa tersebut dicairkan dalam dua tahap yaitu 60 persen pada April dan 40 persen pada Agustus, pada tahun ini 20 persen dari dana tersebut sudah bisa dicairkan pada Januari 2018.

“Percepatan pencairan dana desa ini dilakukan agar program cash for work yang dimulai pada 2018 bisa segera berjalan. Maka dari itu diharapkan kepada para kepala desa di Melawi, khususnya di Nanga Pinoh bisa segera mencairkan supaya bisa segera melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan,” katanya.

Penundaan pencairkan dana desa hanya akan memperlambat proses pembangunan yang direncanakan, dan hal ini akan berdampak pada hasil yang dicapai, sehingga harapan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dari desa bisa terhambat.

“Presiden minta supaya cash for work bisa jalan secepatnya. Selama ini mekanismenya 60 persen langsung dibayar melalui APBD pada April. Sekarang kita bagi Januari yang 20 persen sehingga tidak ada alasan Januari tidak ada aktivitas karena tidak ada uang, yang 40 persen tetap April, yang sisanya tetap (40 persen di Agustus)," jelas Ali.

Percepatan pencairan dana desa ini bertujuan agar pembangunan insfrastruktur, pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat juga bisa secepatnya dilaksanakan, sebab dana desa ini memang sudah disiapkan anggarannya oleh pemerintah pusat.

“Maka dari itu persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana harus dilengkapi, jangan ditunda-tunda lagi seperti tahun-tahun sebelumnya, saya yakin jika kegiatan bisa dilaksanakan di awal tahun maka nantinya rencana pemerintah bisa berjalan sesuai target,” katanya.

Diakui sebelumnya masih banyak desa di Kecamatan Nanga Pinoh yang tidak mencairkan dana desa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan juga tidak bisa maksimal karena dilakukan dengan terburu-buru. Hal ini tentunya bisa berdampak pada kualitas pekerjaan. (eko/ang)