Molornya Realisasi APBD Pengaruhi Perekaman e-KTP

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 255

Molornya Realisasi APBD Pengaruhi Perekaman e-KTP
Ilustrasi. Net
NANGA PINOH, SP - Kepala Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Melawi, Acie Evensius Ekeh mengungkapkan pelayanan masih normal hingga saat ini. Namun bila APBD 2018 lambat terealisasi maka pelayanan bisa saja terganggu.

“Kalau realisasi APBD tahun ini terlambat, kami tidak berani menjamin mampu mengejar target perekaman untuk Pilgub,” Kata Acie saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.

Adapun yang menjadi alasan Acie, kalau APBD tahun 2018 tidak segera terealisasi, tentu biaya operasional  turun lapangan untuk melakukan perekaman dengan sistem jemput bola ke desa-desa  tidak ada.

“Termasuk untuk biaya listrik dan biaya operasional internet yang digunakan untuk melakukan perekaman juga tidak ada,” ujarnya.

Acie menegaskan, kalau melihat dari kondisi yang ada di Disdukcapil sekarang, untuk pelayanan sampai bulan Februari 2018, kualitas pelayanannya masih bisa berjalan normal. Tapi selebih dari itu pihaknya tidak bisa menjamin kualitas pelayanan di Disdukcapil bisa maksimal.

Saat ini, untuk melakukan perekaman secara jemput bola kelapangan tergantung dari pemerintah desa.

“Sebab  kalau dari pihak desa siap membantu biaya operasional petugas di lapangan, seperti biaya transportasi dan biaya makan dan minum, maka kita siap turunkan tim ke lapangan,” ujarnya.

Acie menambahkan, soal persediaan blanko e-KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Akta, saat ini tidak ada permasalahn, persediaan masih cukup. Hanya saja khusus untuk blanko akta dan KK saat ini masih hutang.

“Karena untuk pengadaan blanko KK dan Akta sebanyak delapan ribu lembar di akhir tahun 2017 lalu belum dibayar alias hutang,” tuturnya.

Ia juga memaparkan, bila dalam APBD 2018 ini untuk pembayaran blanko tidak masuk, maka utang untuk pembelian blanko tidak bisa terbayarkan.

“Persoalannya, untuk pengadaan blanko e-KTP menggunakan anggaran dari pusat, sedangkan pengadaan blanko Akta dan KK menggunakan anggaran daerah,”  pungkasnya. (eko/ang)