APBD Melawi Dead Lock

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1402

APBD Melawi Dead Lock
Grafis (Suara Pemred / Koko)
Panji, Bupati Melawi
“Karena itu, utang ini belum masuk ke APBD murni karena saat ketuk palu, utang tersebut belum kita ketahui,”

Abang Tajudin, Ketua DPRD Melawi
“Persoalan proyek yang belum dibayarkan pada pihak ketiga, bisa masuk dalam APBD murni 2018.”

MELAWI, SP - Belum ada titik temu antara DPRD dan Pemkab Melawi, terkait APBD 2018 hingga pengujung Januari 2018. DPRD bersikeras agar persoalan pembayaran utang jangka pendek pada pihak ketiga, terlebih dahulu dicarikan solusinya sebelum dilakukan penandatanganan APBD hasil evaluasi dan sinkronisasi.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin yang ditemui disela-sela verifikasi faktual partai Golkar, mengatakan, “Persoalan proyek yang belum dibayarkan pada pihak ketiga, bisa masuk dalam APBD murni 2018.”

Alasannya, hal itu bakal menjadi persoalan kalau tidak adanya kepastian dari Pemkab soal pembayaran utang. Karena utang itu punya legalitas formal, dimana ada kontrak antara kontraktor dengan Pemda. “Dan kegiatan itu juga ada dalam nomenklatur APBD 2017. Sudah kewajiban kita untuk membayar,” tegasnya Kamis (1/2).

Seandainya tak bisa masuk dalam APBD murni, Tajudin menyatakan tak dipermasalahkan pembayaran utang masuk dalam APBD penyempurnaan atau perubahan. Hanya tentu sumber dana untuk membayar mesti jelas. Sebab, bila terus digeser, pembayaran utang bisa memunculkan persoalan baru.

“Bisa malah piutang ini gagal bayar lagi, hingga tahun anggaran berikutnya. Dan ini sebenarnya penyebab utang proses APBD belum berjalan sampai saat ini,” katanya.

Selain itu, ada persoalan utang yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah ini, berkaitan dengan faktor sosial masyarakat. Dana yang besar berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. 

“Kan ini harus ada solusi. Selama ini kontraktor terlambat bekerja selalu dikenakan denda. Tapi kalau sekarang pekerjaan sudah selesai, utang belum juga dibayar,” keluhnya.

Tajudin membantah, ngototnya dewan memasukkan persoalan piutang pihak ketiga dalam batang butuh APBD murni, karena adanya kepentingan dirinya atau anggota DPRD. Namun, lebih karena dampak yang ditimbulkan pada pihak ketiga yang juga sudah mengeluarkan dana, untuk melaksanakan pekerjaan.

“Belum lagi aset yang belum bisa diserahkan karena belum tuntasnya pekerjaan,” katanya.

Tajudin memaparkan jumlah utang yang belum dibayarkan di sejumlah dinas berada pada kisaran angka Rp38 miliar, diluar proyek DAK yang gagal terbayarkan pada tahun lalu.

“Dinas Pendidikan ada sekitar Rp5 miliar belum dibayarkan, PU kurang lebih Rp34 miliar, khusus DAU-nya kurang lebih Rp20 miliar. Dinas Pertanian setidaknya Rp8 miliar dan Dinkes juga sekitar Rp 6 miliar,” katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen memaparkan persoalan pembayaran utang jangka pendek yang nilainya mencapai puluhan miliar ini memang sudah diminta agar bisa dicarikan solusinya. DPRD pun sudah menyarankan agar eksekutif merasionalisasi belanja yang dianggap besar, namun tidak terlalu urgen.

“Kita meminta agar rasionalisasi belanja yang besar untuk membayar pihak ketiga yang memang sudah ada kontrak dan sudah bekerja. Hanya dari pertemuan DPRD dan Sekda serta BPKAD, belum ada keputusan,” katanya.

Dikatakan Kluisen, belanja yang bisa dirasionalisasi diantaranya adalah, soal rencana pembangunan kantor bupati Melawi yang dianggarkan sebesar Rp21,9 miliar. Menurutnya, pelayanan publik di kantor bupati Melawi, saat ini masih berjalan lancar.

“Ya bisa saja nanti dianggarkan bertahap, karena kita lihat kantor bupati yang sekarang masih bisa berjalan. Kecuali memang orang antri di luar sampai berpanas-panasan, langsung kita selesaikan tahun ini,” katanya.

Begitu pula dengan anggaran pembangunan jembatan rangka baja. Yang rencananya akan dibayarkan dalam kurun waktu dua tahun anggaran. Kluisen menilai dengan kondisi APBD yang defisit tahun ini, semestinya ada pertimbangan dari bupati, agar anggaran jembatan dibayarkan dalam tiga tahun anggaran.

“Sebenarnya dari DPRD ingin jembatan ini pembayarannya tiga tahun. Hanya bupati yang minta dua tahun. Sehingga membuat anggaran jembatan jadi membengkak tahun ini,” jelasnya.

Dari pengurangan terhadap belanja-belanja tersebut, Kluisen berharap nantinya bisa digeser, untuk membayar utang pihak ketiga yang gagal bayar pada tahun 2017. Karena bila pun menjanjikan pembayaran utang melalui APBD penyempurnaan atau perubahan, sumber dana untuk membayar utang ini juga mesti jelas.

“Kita tak ingin ini (APBD tak berjalan) berkepanjangan. Kami ingin bertemu langsung dengan bupati. Paling tidak ada keputusan soal jaminan pembayaran utang jangka pendek. DPRD bukan mau merubah nilai belanja dan pendapatan APBD 2018,” paparnya.

Tuntut Pembayaran 


Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional (Askonas) Kabupaten Melawi, Abang Sabirinsyah, ikut mempertanyakan sejumlah termin proyek yang belum juga dibayar Pemkab Melawi hingga 2018 ini. Termasuk pembayaran termin lima persen yang hampir belum diterima oleh seluruh kontraktor.

“Banyak anggota kami yang mengeluhkan persoalan ini. Bukan hanya kegiatan pada APBD 2017, tapi juga dalam APBD 2016 ada yang belum dibayarkan,” ujarnya.

Ia menegaskan, sebenarnya itu adalah kewajiban Pemda membayar utang karena sudah ada kontrak kerja. “Kalau tak dibayarkan, bisa-bisa dianggap penipuan,” katanya.

Askonas, akan menyampaikan persoalan ini ke DPRD. Sejumlah kegiatan yang belum dibayarkan rata-rata merupakan proyek penunjukan langsung (PL) dengan anggaran dibawah Rp 200 juta.

“Kontraktor ini kalau tak bisa melaksanakan pekerjaan langsung diberikan sanksi. Tapi kalau pemerintah, justru terus didiamkan,” keluhnya. 
 

Penyempurnaan APBD


Bupati Melawi, Panji mengungkapkan alasan mengapa persoalan utang pada pihak ketiga tak masuk dalam APBD Murni 2018. Penyebabnya, karena APBD 2018 diketuk pada 29 November 2017. Sementara perjalanan APBD 2017 baru ditutup pada 31 Desember 2017.

“Artinya saat ketuk palu, APBD 2017 ini masih berjalan satu bulan. Saat itu, kegiatan masih berjalan. Dan perhitungan utang baru diketahui setelah ada hasil audit oleh BPK,” jelasnya, di Nanga Pinoh.

Panji mengatakan proses pembahasan APBD dimulai jauh sejak pembahasan KUA PPAS, sehingga penetapan atau ketuk palu di akhir November tahun lalu. APBD ini kemudian dievaluasi oleh gubernur, dan muncullah rekomendasi gubernur, mana-mana saja yang perlu diperbaiki atau disesuaikan.

Evaluasi itu sudah disampaikan ke bupati. Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016, kata Bupati, “Kalau APBD belum sesuai, maka DPRD dan Pemda bisa menggelar rapat penyempurnaan hasil evaluasi atau disebut dewan kemarin adalah rapat sinkronisasi,” katanya.

Persoalannya, ada keinginan DPRD Melawi agar pengakuan utang pihak ketiga bisa masuk ke batang tubuh APBD murni. Sementara APBD 2018 sudah ditetapkan dan disepakati termasuk nilai total APBD, dan plafon belanja per SKPD sudah terkunci.

Sementara utang jangka pendek itu, baru diketahui setelah perhitungan saat berakhirnya tahun anggaran. Untuk perhitungan pasti, ada mekanisme pertanggungjawaban APBD tahun berjalan yang didasarkan pada hasil audit BPK. 

“Karena itu, utang ini belum masuk ke APBD murni karena saat ketuk palu, utang tersebut belum kita ketahui,” jelasnya.

Panji berharap APBD ini dapat segera diundangkan sehingga bisa berjalan. Ia juga menawarkan berbagai solusi, agar utang jangka pendek ini bisa dibayarkan, segera tanpa harus melanggar ketentuan. 

Menurutnya, keterlambatan proses APBD lebih berdampak pada orang banyak.

“Saya tawarkan agar utang jangka pendek ini dimasukkan dalam APBD penyempurnaan. Sebelum ke sana nanti, saya bisa meminta agar Inspektorat membuat review terhadap utang tersebut, sehingga bisa masuk dalam APBD penyempurnaan,” katanya.

Karena bila dipaksakan masuk dalam APBD murni, Panji menilai akan merubah plafon total APBD yang dalam aturan seharusnya tak boleh lagi berubah. Perubahan struktur APBD juga berarti pemerintah menggugurkan keputusan sebelumnya.

“Saya tak berani mengubah APBD. Kalau ada yang salah dan dinilai tak penting, silakan sampaikan. Harusnya per 31 Januari ini APBD sudah kita laporkan ke Kemenkeu. Kalau tidak kita dikenakan sanksi pemotongan DAU 5 persen. Bahkan ada info kalau DAK bisa ditarik semua, kalau APBD kita tak segera disampaikan,” katanya.

Skema kedua adalah, dirinya bisa saja menunda sejumlah kegiatan yang dianggap tak penting. Dana ini nantinya bisa dipakai untuk dialokasikan pembayaran utang jangka pendek. Namun, Panji menegaskan, tak mau mengorbankan pembangunan jembatan rangka baja atau kantor bupati.

“Kalau untuk dua itu saya keberatan kalau ditunda atau dikurangi. Untuk jembatan dan kantor bupati jangan dibuang karena ini pembangunan milik pemerintah dan rakyat,” katanya.

Panji menilai kantor bupati merupakan hal yang paling penting karena menyangkut wibawa kabupaten. Karena kantor inilah menjadi supremasi dan tempat berjalannya pemerintahan. Setahu dirinya dari seluruh kabupaten di Indonesia, hanya Melawi yang tak lagi punya kantor bupati sendiri.

“Bagaimana kabupaten lain memandang kita. Dimana wibawa kita kalau kantor bupati pun kita tak ada. Sudah dua periode pemerintahan, dan saya bertekat agar agar periode saya kali ini bisa terbangun kantor bupati,” katanya.

Begitu juga dengan jembatan rangka baja, hal ini sangat berpengaruh dengan pembangunan di daerah yang akan dibangun infrastruktur jembatan tersebut. Seperti Pinoh Utara yang selama ini pembangunannya tak berjalan maksimal, karena ketiadaan akses angkutan menuju seberang kota Pinoh tersebut.

“Dengan jembatan, banyak yang hal bisa dirasakan masyarakat. Bila kita bisa membayarnya dalam dua tahun mengapa harus tiga tahun,” ucapnya. (bls/eko/lis)


Dewan Tak Boleh Main Proyek


Dr Erdi, Pengamat Kebijakan Publik menyatakan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009, yang mengatur MPR, DPR, DPD dan DPRD, melarang dewan main proyek. 

“Anggota dewan bukan dipilih untuk main proyek. Tugas mereka adalah mengontrol dan bersama pemerintah melaksanakan tugas negara dan menyampaikan aspirasi masyarakat,” ujarnya, Kamis (1/2). 

Ketika dia terlibat dalam mengerjakan proyek, haram hukumnya. Walau sudah ada aturan, tapi memang jika dilihat secara luas, banyak kasus korupsi besar yang melibatkan anggota dewan. 

Alasan pemerintah membentuk e-procurement sengaja untuk memastikan semua proyek dikerjakan berdasarkan kemampuan pelaksana. Tapi oleh oknum legislatif, mereka membuat perusahaan seakan-akan bukan bagian dari mereka. 

“Bisa kita lihat dari yang sudah ketahuan. Ada Setya Novanto, kemudian proyek besar zaman SBY, hingga tertangkapnya Nazaruddin, banyak proyek dimenangkan perusahaan miliknya,” ujarnya. 

Ia berharap, bagaimana pemerintah mengontrol dan membuat aturan, sehingga semua orang yang memiliki tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), mengerjakan sesuai Tupoksinya. Namun sebenarnya itu memang dari dalam diri. Sebaik apa pun aturan dari pemerintah, tapi kalau di dalam internal tidak diperbaiki, akan jebol juga. 

Korupsi terjadi salah satunya karena oknum di dalam sistem. Padahal sebenarnya, dengan pendapatan anggota dewan yang cukup, dan diakomodir pemerintah, mereka tidak perlu lagi menggarap proyek. 

Ia menegaskan, sudah wajar anggota dapat dana aspirasi, tak perlu menggarap proyek pemerintah lagi. (rah/lis)