Pabrik Citra Mahkota Terancam Ditutup

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 759

Pabrik Citra Mahkota Terancam Ditutup
HAK ANGKET - Ketua DPRD bersama jajaran Pansus Hak Angket DPRD menunjukkan surat Bupati Melawi terkait penghentian sementara operasi pabrik PT Citra Mahkota, lantaran proses adendum AMDAL belum selesai. (SP/Eko)

Perusahaan Menolak Diambil Sumpah


Ketua Panitia Hak Angket DPRD Melawi, Kluisen 
“Mereka tidak mau diambil keterangan di atas sumpah. Artinya mereka tidak siap diambil sumpah, tapi kalau memberikan keterangan saja mereka siap”

NANGA PINOH, SP – Panita Khusus Hak Angket DPRD Melawi gagal meminta keterangan pihak PT Citra Mahkota terkait dugaan pendirian pabrik kelapa sawit secara ilegal. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Gedung DPRD Melawi, Rabu (7/2), perwakilan perusahaan menolak diambil sumpahnya sehingga sidang batal digelar.

Ketua Panitia Hak Angket DPRD Melawi, Kluisen mengatakan, pengambilan sumpah sebelum memberikan keterangan adalah peraturan. Gunanya selain bisa dipertanggungjawabkan secara manusia, keterangan yang diberikan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan.

“Mereka tidak mau diambil keterangan di atas sumpah. Artinya mereka tidak siap diambil sumpah, tapi kalau memberikan keterangan saja mereka siap,” kata Kluisen. 

Kluisen tidak mengerti alasan pihak perusahaan. Namun dia menduga, bisa jadi ada hal-hal yang disembunyikan terkait proses pendirian pabrik kelapa sawit perusahaan tersebut. Apalagi sudah ada surat dari Bupati Melawi yang meminta perusahaan menghentikan operasi pabrik karena belum adanya izin lingkungan dan kelayakan mengingat lokasi pabrik tak sesuai dengan AMDAL yang telah disusun.

“Sementara pembangunan pabrik itu jalan terus, surat bupati yang disampaikan kepada perusahaan meminta pembangunan pabrik dihentikan, mereka abaikan atau mereka lecehkan, sehingga sampai hari ini mereka masih melakukan kegiatan itu,” tuturnya.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan persoalan pada pembangunan pabrik berada bukan pada posisi yang seharusnya sesuai AMDAL yang telah diterbitkan.

“Sampai sekarang kita belum tahu adendum atau revisi AMDAL yang sudah keluar atau belum. Tapi yang jelas, berdirinya pabrik tersebut tidak sesuai dengan AMDAL,” ungkapnya.

Jika berbicara tentang tata letak, secara estetika sudah tidak masuk, apalagi kalau dilihat secara aturan yang normatif. Karena keberadaan pabrik tersebut terlalu dekat dengan sungai.

“Bayangkan untuk menanam sawit saja, dalam aturan harus 100 meter dari sungai baru boleh. Apalagi kapasitas pabrik kelapa sawit yang tentu mempunyai konsekuensi yang besar terhadap lingkungan sekitar,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Malin, Wakil Ketua Panitia Angket mengatakan, pengambilan sumpah itu sebenarnya tata cara dalam pengambilan hak angket. Dimana sebelum memberikan keterangan harus diambil sumpah, supaya keterangan yang disampaikan itu benar.

“Angket itu bukan rapat kerja, bukan rapat dengar pendapat. Hak angket itu adalah hak yang melekat pada lembaga kedewanan,” ungkapnya.

Pengambilan sumpah dilakukan dengan tata cara yang diatur sehingga keterangan tersebut menjadi benar dan tidak mengarang-ngarang.

“Sekarang kalau tidak disumpah, artinya keterangannya masih diragukan. Mereka juga harus mengerti, ini juga amanah konstitusi yang harus dipenuhi,” ucapnya.

Pihaknya akan kembali memanggil perusahaan karena dalam sistem kerja hak angket itu ada tahapan-tahapannya. Seandainya tak hadir, maka pansus hak angket bisa memberikan rekomendasi dan meminta bantuan para penegak hukum.

“Saya pikir tidak usah sampai ke sana. Sebaiknya datang dan secara gentlemen, klarifikasi, sampaikan apa yang benar dan apa yang tidak benar,” harapnya.
Sementara itu pihak PT CM menolak memberikan komentar terkait alasannya menolak untuk diambil sumpahnya.

Siapkan Surat Penghentian Operasi


Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Melawi, Jaya Sutardi mengatakan, sampai saat ini proses adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) PT Citra Mahkota belum dikeluarkan. Dengan demikian operasional pabrik kelapa sawit (PKS) milik PT CM juga semestinya berhenti berjalan.

“Proses izin lingkungan memang sudah kita naikkan ke bupati. Sekarang sudah sampai meja Asisten II Setda. Walau sudah disetujui, namun prosesnya masih berjalan. Izin lingkungan ini belum keluar sampai sekarang,” terangnya.

Terkait sudah beroperasinya pabrik milik PT CM padahal proses adendum masih berjalan ini juga dipersoalkan. Jaya mengungkapkan pihaknya sudah mengeluarkan surat peringatan per tanggal 31 Oktober ditandatangani bupati meminta penghentian sementara operasional pabrik.

“Sebelum izin keluar, kami juga akan mengeluarkan surat kedua. Intinya kalau kemarin peringatan. Yang kedua ini sebuah keputusan pemaksaan agar PKS berhenti beroperasi,” tegasnya.

Dalam proses adendum AMDAL, mereka sudah mengecek langsung ke lapangan. Termasuk tempat pengolahan limbah pabrik. Dalam aturan, sudah seharusnya pabrik terlebih dahulu memperoleh izin lingkungan dan izin kelayakan sebelum bisa beroperasi.

“Potensi pencemaran lingkungan dari pabrik tentu ada. Tak cuma dekat sungai, yang jauh saja juga masih berpotensi,” ucapnya. (eko/ang)