Sejumlah Partai Politik di Melawi Terbelah

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 83

Sejumlah Partai Politik di Melawi Terbelah
UJI PUBLIK - KPU Melawi menggelar uji publik penataan Dapil sebagai bagian persiapan pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 mendatang. Ada dua draf yang diajukan dan kini tengah ditanggapi berbeda oleh Parpol serta masyarakat. (SP/Eko)

Warga Pinoh Selatan Ingin Tampah Dapil


Hilarius Lagi, Camat Pinoh Selatan
“Keinginan masyarakat kami ingin Dapil ini dimekarkan dan bergabung dengan Kecamatan Sayan. Alasannya agar ada keterwakilan DPRD dari Pinoh Selatan,” 

NANGA PINOH, SP – Camat Pinoh Selatan, Melawi, Hilarius Lagi mengatakan sebagian besar masyarakat di wilayahnya menginginkan adanya pemekaran daerah pemilihan (Dapil) pada Pemilu Legislatif 2019 mendatang.

Dia berpendapat harusnya ada penambahan Dapil baru, sehingga Pinoh Selatan bisa menjadi satu Dapil bersama Kecamatan Sayan.

“Keinginan masyarakat kami ingin Dapil ini dimekarkan dan bergabung dengan Kecamatan Sayan. Alasannya agar ada keterwakilan DPRD dari Pinoh Selatan,” kata Hilarius saat KPU Melawi menggelar uji publik dua opsi Dapil, Senin (12/2).

Selama ini belum pernah ada warga atau penduduk dari Pinoh Selatan yang duduk di lembaga legislatif. Sehingga kepentingan masyarakat juga kurang terakomodir.

“Kami ingin jangan sampai kalah dengan kecamatan lain seperti Tanah Pinoh, Ulak Muid dan Sokan yang punya keterwakilan di DPRD,” ucapnya.

Masyarakat hanya menjadi pemilih bagi calon anggota legislatif yang sebagian besar berasal dari Kota Nanga Pinoh. Karena itu, bila dimekarkan, bisa saja nantinya ada putra daerah Pinoh Selatan yang setidaknya berpeluang menduduki kursi dewan.

Sementara tokoh masyarakat, Timotius Udin juga menyambut baik dengan adanya draf untuk penataan Dapil ini. Ia menilai kedua opsi ini tentunya memiliki kelebihan masing-masing. Namun, ia juga menilai opsi pemekaran Dapil akan membuat peluang keterwakilan di lembaga DPRD semakin luas dari berbagai kecamatan.

Sementara itu, uji publik yang digelar KPU Melawi terhadap dua rancangan draf Dapil untuk pelaksanaan Pemilu Legislatif 2019 di Melawi berjalan hangat. Partai politik pun terbelah menjadi dua kelompok, antara mempertahankan skema empat Dapil yang dipergunakan di Pemilu 2014 atau wacana  penambahan menjadi lima Dapil.

Ketua DPC Gerindra, Iif Usfayadi yang paling pertama bersuara menegaskan pilihannya untuk mempertahankan opsi Dapil yang lama. Alasannya sesuai dengan prinsip berkesinambungan yang menjadi satu dari tujuh prinsip dalam menata Dapil sudah jelas dipaparkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 16 Tahun 2017.

“Belum ada satu pun Dapil di Melawi yang mencapai 12 kursi seperti yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Di Melawi satu Dapil maksimal hanya 11 kursi,” kata Iif.

Sekretaris Gerindra, Abang Baharudin juga menambahkan, Kecamatan Pinoh Selatan sendiri secara historis merupakan pemekaran dari Kecamatan Nanga Pinoh. Sehingga menurutnya sudah selayaknya ia tetap bersama dengan satu Dapil.

“Ini alasan dari kami meminta agar KPU mempertahankan draf Dapil lama,” jelasnya.

Ketua KPU Melawi, Julita menegaskan prinsip penataan Dapil yakni kesetaraan suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, integritas wilayah, coterminus, kohesivitas serta kesinambungan.

“Semua draf yang kita sampaikan sudah melalui kajian dengan benar. Mengapa kami menawarkan draf dua untuk pemekaran Dapil, karena kami menganggap masih ada prinsip yang dilanggar dalam Dapil Pemilu yang lama,” terangnya.

Julita juga menegaskan tak ada kepentingan KPU dalam penataan Dapil ini. KPU tak pernah sama sekali berkomunikasi soal draf Dapil ini dengan partai politik. 

Julita juga mengaku sudah berdiskusi dengan tokoh masyarakat di Pinoh Selatan serta Sayan terkait kesamaan budaya maupun suku. Karena itu KPU telah benar-benar mempertimbangkan dua draf ini dan nantinya keputusan akhir berada di tangan KPU RI.

“Kami akan menyampaikan hasil uji publik ini dan melakukan presentasi disana dan menjelaskan alasan mengapa draf satu dipilih dan draf dua dipilih. Hanya kita juga melihat mana yang paling banyak dipilih dan masukan yang disampaikan juga akan kita paparkan dalam presentasi,” katanya.

Golkar Melawi Menolak


Sekretaris DPD Golkar Melawi, Taufik juga mempertanyakan alasan KPU kembali mengusulkan penataan Dapil serta melempar opsi penambahan Dapil pada draf Dapil kedua dimana Kecamatan Pinoh Selatan digabung dengan kecamatan Sayan dengan alokasi empat kursi sehingga mengurangi jumlah kursi di sejumlah Dapil.

“Tidak ada angin, tidak ada hujan tiba-tiba KPU mewacanakan pemekaran Dapil. Padahal usulan pemekaran ini sudah pernah disampaikan pada Pemilu terdahulu, namun ditolak,” kata dia.

Sekarang apa pentingnya bagi KPU bila melakukan pemecahan Dapil, mengingat partai politik di Melawi juga sebenarnya belum melampaui ambang batas yang ditetapkan KPU Pusat.

PAN dan PPP sendiri termasuk ikut bersama Gerindra menginginkan draf Dapil lama. Sementara itu, dari NasDem, Dedit memilih opsi dua, dimana dilakukannya pemecahan Dapil Melawi menjadi lima Dapil dengan Pinoh Selatan dipisahkan dari Nanga Pinoh dan bergabung dengan Sayan menjadi satu Dapil tersendiri.

Bersama Nasdem, ada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Melawi yang juga memilih opsi dua untuk memekarkan Dapil di Melawi. Ketua PKPI, Pencon yang juga berasal dari Sayan menilai, harga kursi di Dapil III selama ini memang jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan tiga Dapil lainnya di Melawi.

“Dapil III (meliputi Sayan, Tanah Pinoh, Tanah Pinoh Barat dan Sokan) bila dihitung dengan Dapil lama mencapai lebih dari delapan ribuan suara. Sementara bila dipisah dan dibentuk Dapil sendiri dengan Pinoh Selatan menjadi tujuh ribuan. Sehingga kami bisa lebih setara dengan wilayah Nanga Pinoh,” katanya. (eko/ang)