Kades Ella Hulu Diduga Tilep Dana Desa

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 203

Kades Ella Hulu Diduga Tilep Dana Desa
Ilustrasi. Net

Rp584 Juta Digunakan untuk Kepentingan pribadi


Tokoh Masyarakat, Edi
“Hingga 5 Januari 2018, kepala desa membacakan surat pernyataan disaksikan oleh masyarakat, menyatakan bahwa dana sekitar Rp584 juta dipakai buat kepentingan pribadi. Surat pernyataan tersebut sudah disampaikan ke Camat dan ke BPD Ella Hulu,”

NANGA PINOH , SP - Kasus penyimpangan dana desa oleh oknum kepala desa (Kades) mulai ramai dilaporkan masyarakat. Mulai dari dugaan proyek fiktif hingga adanya dana desa yang dipakai untuk kepentingan pribadi oknum Kades tersebut.

Teranyar, Kepala Desa Ella Hulu berinisial SH dilaporkan masyarakat setelah membuat pengakuan telah menggunakan uang dana desa secara pribadi sebesar Rp584 juta.

Tokoh masyarakat setempat, Edi mengatakan, perkara ini muncul Agustus 2017 lalu. Saat ini kepala desa selalu menghindar ketika masyarakat menagih janji pengadaan mesin listrik.

Mesin pembangkit ini yang dianggarkan melalui dana desa tahun 2017 dijanjikan Kades akan beroperasi pada Juli. Namun, hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran, mesin tersebut tak juga terealisasi. 

Karena itu, maka masyarakat menggelar musyawarah dan menuntut Kades bisa merealisasikan semua program termasuk pengadaan mesin pembangkit untuk listrik desa. Karena tak juga terealisasi hingga akhir tahun, masyarakat meminta Kades mundur.

“Hingga 5 Januari 2018, kepala desa membacakan surat pernyataan disaksikan oleh masyarakat, menyatakan bahwa dana sekitar Rp584 juta dipakai buat kepentingan pribadi. Surat pernyataan tersebut sudah disampaikan ke Camat dan ke BPD Ella Hulu,” terangnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Melawi, Junaidi, menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut sudah masuk ke pihaknya. 

“Kami juga sudah sampaikan ke Bupati untuk tindak lanjut pemberhentian kepala desa tersebut,” katanya.

Sementara Polres Melawi sendiri belum bisa memaparkan secara resmi jumlah kasus dana desa yang diselidikinya. Kasat Reskrim Polres Melawi, AKP Samsul Bakri mengungkapkan kasus yang masih penyelidikan belum bisa diekspos olehnya sesuai dengan instruksi presiden yang telah disampaikan pada para penegak hukum.

Inspektorat Kabupaten Melawi sendiri justru mengaku baru menerima sekitar tiga laporan saja. Ini juga bersifat tembusan. Laporan ini termasuk dari Desa Ella Hulu serta dua desa di Sayan dan Tanah Pinoh.

"Karena laporan itu disampaikan langsung ke Bupati. Kalau ke kami sifatnya hanya tembusan," jelas Yakop Tangkin, Kepala Inspektorat Melawi.

Bila ada laporan dan pengaduan masyarakat, Inspektorat bisa melakukan audit khusus untuk menyelidiki dugaan penyimpangan tersebut. Tentunya setelah ada perintah dari bupati.

"Munculnya laporan pengaduan terkadang juga bisa jadi karena masyarakat desa tersebut yang kurang memahami APBDes atau RAB sebuah proyek di desa," jelasnya.

Tak semua kegiatan dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran dan jumlah personel untuk melakukan pengawasan tersebut.

"Untuk cek lapangan, kita paling hanya ambil sampel, biasa hanya 10 persen dari total desa di Melawi. Pemeriksaan dokumen saja. Karena ini hanya persoalan metodologi," ujarnya.

Pengawasan dana desa hanya dianggarkan Rp71 juta per tahun, tentu tak cukup untuk memeriksa langsung realisasi penggunaan dana di 169 desa. 

"Karena itu yang pertama kita cek adalah bagaimana dengan pajaknya. Sudah belum disetor desa. Ini bagian penyelamatan keuangan negara. Kemudian semua administrasi pelaporan dana desa kita cek," katanya.

Bila memang terjadi penyimpangan atau dana desa dipergunakan untuk kepentingan pribadi, maka pihaknya akan meminta uang tersebut dikembalikan ke kas negara. 

"Tentunya ini setelah dilakukan audit khusus ternyata ada nilai kerugian negara yang nilainya tidak terlampau besar, lebih baik yang bersangkutan mengembalikan dana tersebut," ucapnya.

Diminta Mengacu Aturan


Bupati Melawi, Panji mengatakan, dalam pengelolaan keuangan desa, para kepala desa dan para pengelola keuangan desa diharapkan bekerja mengacu betul kepada aturan. 

“Jangan pernah berani keluar dari aturan, jangan pernah berani mengambil kebijakan-kebijakan yang kiranya tidak ada payung humumnya. Laksanakan sesuai aturan yang ada, sungguh berusaha untuk sesuai aturan,” pesannya.

Setelah itu, baru melakukan koordinasi, konsultasi kepada tingkatan-tingkatan yang resmi. Seperti Kepala Desa ada Camat sebagai atasan pelaksana tugas pendampingan para Kepala Desa. Atasan dia secara hirarki adalah bupati. 

Pengalokasian anggaran ada mengurutkan  prioritasnya. Karena uang yang tersedia sedikit, maka salah satu cara supaya bisa maksimal antara lain dengan mampu mengurutkan prioritas. 

“Kalau tidak mampu mengurutkan prioritas, turut rasa keinginan-keinginan tidak akan ada hasil. Kemampuan membidik prioritas inilah pokok awal kalau kita mau berhasil. Karena uang kita sangat terbatas,” tuturnya. (eko/ang)