Polemik APBD Melawi Dibawa ke Pemprov Kalbar

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 315

Polemik APBD Melawi Dibawa ke Pemprov Kalbar
Ilustrasi. Net
NANGA PINOH, SP – Belum tuntasnya sengkarut APBD Melawi antara Pemkab dan DPRD Melawi membuat Bupati Panji meminta bantuan Pemprov Kalbar memfasilitasi penyelesaian masalah tersebut. Dua pihak tetap bertahan pada argumen masing-masing sehingga APBD Melawi tak juga bisa berjalan hingga saat ini.

Dalam Surat Bupati tanggal 12 Februari yang ditujukan kepada Gubernur Kalbar, Pemkab Melawi sudah meminta fasilitasi percepatan penetapan APBD 2018 karena RAPBD yang telah dilakukan evaluasi  pada 8 Desember 2017 ini belum juga mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD.

Dala surat ini, gubernur diminta bisa memfasilitasi dan memberikan solusi permasalahan untuk percepatan proses pembangunan di Melawi.

Saat ini Panji bersama pimpinan DPRD diketahui telah menghadap Pj Gubernur Kalbar dan memaparkan persoalan APBD dari masing-masing pihak. Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin yang dijumpai wartawan, Minggu (18/2) mengungkapkan saat ini tinggal menunggu penjadwalan dari Pemprov untuk menggelar pertemuan yang rencananya akan dihadiri Bupati bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah serta DPRD Melawi.

“Dalam minggu-minggu ini kemungkinan sudah bisa difasilitasi untuk pembahasan persoalan APBD ini. Yang jelas dari DPRD, kita sudah memaparkan alasan mengapa APBD ini belum juga kita berikan persetujuan,” jelas Tajudin.

Ia mengungkapkan, pertemuan antara Bupati, TAPD dan DPRD beberapa waktu lalu sebenarnya sudah menyepakati adanya tim kecil untuk melakukan rasionalisasi pada APBD. Rasionalisasi ini diperlukan agar ada kepastian terkait sumber dana yang akan digunakan untuk membayar utang pihak ketiga yang jumlahnya mencapai Rp58 miliar pada APBD 2017 lalu.

“Hanya sampai kemarin tidak ada skema yang disampaikan oleh tim kecil ini pada DPRD. Ini bukan soal APBD dibayar melalui penyempurnaan atau perubahan, tapi kita ingin mengetahui darimana lagi nantinya utang tersebut akan dibayar,” terang Tajudin.

APBD Melawi 2018 sudah diketuk palu dengan kondisi defisit. Bahkan kalau defisit yang ada dalam APBD Melawi saja sudah melampaui tiga persen karena perubahan nilai pendapatan APBD yang ditetapkan dengan realisasi sebenarnya tahun ini.

“Nah, defisit lebih dari tiga persen ini sudah melanggar undang-undang. Darimana lagi kita akan bayar utang pihak ketiga kalau APBD saja sudah defisit. Ini yang menjadi pertanyaaan DPRD,” katanya.

Hal ini juga telah Tajudin sampaikan pada Pj Gubernur Kalbar. Tentunya hal tersebut bisa menjadi masukan dalam penyelesaian persoalan APBD Melawi yang kembali mengalami keterlambatan tahun ini.

“Bukan kita tak peduli pada masyarakat, pada pegawai negeri maupun honorer yang belum menerima Kespeg dan gaji. Tapi juga ada persoalan yang kita anggap krusial dan kalau tak jelas sumber pembayaran utang, kita khawatir, utang tersebut tak dibayar pada tahun ini,” katanya. 

Bupati Melawi Panji sejak awal berharap pimpinan DPRD Melawi bisa segera menandatangani APBD Melawi yang telah diketuk palu dan dievaluasi oleh Gubernur Kalbar. Perbaikan terhadap rekomendasi gubernur juga sudah dilakukan.

“Masih ada hal belum sependapat, ada penafsiran dari versi kami bahwa ada hal yang tak bisa dilakukan, tapi oleh kawan-kawan DPRD itu diperbolehkan. Contohnya perhitungan utang jangka pendek. Utang ini adalah hasil hitungan yang terjadi satu tahun anggaran 2017,” katanya.

Pengakuan utang, harus melalui hasil perhitungan yang sah, yakni melalui hasil audit BPK. Ada juga yang namanya perhitungan anggaran. Nah, proses perhitungan anggaran maupun audit BPK ini belum ada, sehingga perlu ada tahapan agar menghitung utang. (eko/ang)