Pembayaran Utang Pangkas ADD Melawi, Kepala Desa Beramai-ramai Datangi DPRD

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 162

Pembayaran Utang Pangkas ADD Melawi, Kepala Desa Beramai-ramai Datangi DPRD
PERTEMUAN - Sejumlah perwakilan kepala desa mendatangi DPRD Melawi untuk mempertanyakan soal rencana pemangkasan alokasi dana desa (ADD)di APBD 2018. Pemotongan tersebut dipastikan bakal menganggu kinerja perangkat desa. (SP/Eko)
Sugimiarto, Kades Sidumulyo
“Jika terjadi pengurangan alokasi ADD ini, maka akan berdampak kepada kinerja para perangkat desa meliputi operasional, tunjangan perangkat desa dan lainnya, membuat pelayanan kepada masyarakat tidak optimal bahkan terbengkalai”

NANGA PINOH, SP – Klausul pembayaran utang jangka pendek yang ditawarkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Melawi menuai polemik baru. Di salah satu poin menyebutkan ada pemotongan alokasi dana desa (ADD) yang membuat para kepala desa mendatangi Kantor DPRD Melawi, kemarin.   

“Kami ingin menanyakan kebenaran tentang pemotongan ADD untuk pembayaran utang janga pendek pemerintah daerah rahun 2017 lalu,” kata Kades Sidumulyo, Sugimiarto. 

Menurut dia, pemotongan ADD yang dilakukan sebanyak Rp26 miliar. “Kalau benar, maka kami semua aparatur desa menolak dan sangat tak setuju dengan rencana ini,” ucapnya.  

Sugimiarto menyesalkan, saat ini pelaksanaan pembangunan di desa sudah sangat terlambat lantaran belum berjalannya APBD Melawi. ADD adalah dana operasional desa untuk melayani masyarakat. Maka dari itu seharusnya rasionalisasi belanja APBD untuk membayar utang jangka pendek tidak mengorbankan anggaran desa.

“Jika terjadi pengurangan alokasi ADD ini, maka akan berdampak kepada kinerja para perangkat desa meliputi operasional, tunjangan perangkat desa dan lainnya, membuat pelayanan kepada masyarakat tidak optimal bahkan terbengkalai”.

Kades Nanga Kompi, Kecamatan Sayan, Bambang, juga menyatakan tidak setuju pemangkasan ADD tersebut. Kalau terjadi pemotongan, maka perangkat desa tidak akan bekerja, bahkan kantor desa pun akan dikunci.

“Pemotongan ADD akan sangat berpengaruh pada pelayanan masyarakat dan menghambat rencana pembangunan desa di 2018,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin, mengungkapkan klausul pemangkasan ataupun peminjaman ADD yang diusulkan TAPD memang sudah melalui perdebatan panjang di DPRD. Dalam dua hari pembahasan APBD 2018, persoalan pemangkasan ADD ini memang sejak awal sudah dipermasalahkan oleh lembaga legislatif.

Tajudin menyebut, pemotongan ADD awalnya Rp62,8 miliar kemudian dikurangi Rp26 miliar hingga tersisa Rp36 miliar lebih. 

“Sudah kita dengar tadi dari Kades menolak rencana ini. Dewan juga juga sudah mengambil kesimpulan untuk menolak dengan tegas bila pembayaran utang diambil dari ADD,” katanya.

Tajudin melanjutkan, pihaknya akan meminta Bupati melalui TAPD agar bersama menyisir kegiatan tak penting untuk dikesampingkan terdahulu. ADD jangan sampai diganggu gugat karena ini adalah amanat undang-undang dan memang diperlukan oleh desa.

“Struktur APBD yang mereka sampaikan, memang itu disebut pemangkasan, bukan peminjaman karena dari Rp 60 miliar lebih menjadi berkurang. Kalaupun terjadi pengembalian ini baru masuk perubahan. Hanya itu apakah bisa dilakukan bila nantinya tak ada dana untuk membayarnya,” katanya.

Ada Belanja Mobil


Wakil Ketua DPRD Melawi, Kluisen, menyatakan pihaknya akan berusaha berkoordinasi dengan Pemkab Melawi untuk tidak mengurangi ADD tersebut. Menurut Kluisen, masih ada proyek-proyek yang disisir atau ditunda pelaksanaan dan dikurangi anggarannya tanpa mengganggu ADD.

“Antara lain proyek yang bisa disisisr adalah pembangunan Kantor Bupati Melawi, pembangunan Jembatan Melawi II masih bisa dikurangi pada pembangunan tahap pertama,” ucapnya.

“Bahkan belanja modal pengadaan tanah masih bisa dikurangi bahkan ditunda dulu, pengadaan mobil, karena Pemkab Melawi sudah memiliki mobil cukup banyak,” timpalnya.

Selain itu yang juga memungkinkan untuk disisir mengenai sewa kendaraan roda empat tidak perlu dianggarkan di Jakarta, karena setiap pejabat daerah yang melaksanakan perjalanan dinas ke Jakarta sudah disediakan biaya perjalanan dinas.

“Termasuk rencana pembangunan SDN 05 dan SDN 11 Nanga Pinoh tidak mendesak, sehingga ditunda dulu pembangunannya, tunggu keuangan Pemkab Melawi memungkinkan,” sarannya. (eko/ang)