Puluhan Warga Tuntut Hak Plasma, PT AKM dan BSU Diadukan ke DPRD Melawi

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 246

Puluhan Warga Tuntut Hak Plasma, PT AKM dan BSU Diadukan ke DPRD Melawi
PERTEMUAN - Perwakilan kepala desa, Koperasi mitra perusahaan PT AKM dan BSU mendatangi DPRD Melawi untuk mengadukan persoalan plasma, CSR hingga tenaga kerja, Rabu (28/3). (SP/Eko)
Kades Sukamaju, Darmadiansyah
“Seharusnya pembagian plasma diberikan masyarakat sejak usia sawit 48 bulan. Ini sudah hampir delapan tahun ternyata tak juga ada kejelasan,”

NANGA PINOH, SP - Dua perusahaan di bawah naungan Eagle High Plantation, yakni PT Agro Kencana Makmur (AKM) dan PT Bumi Sawit Utama (BSU), belum juga memberikan kepastian pembagian plasma pada masyarakat. Padahal kedua perusahaan itu sudah lama beraktivitas di Melawi.

Hal ini membuat puluhan warga bersama kepala desa dan ketua koperasi mitra perusahaan mendatangi DPRD Melawi, Rabu (28/3) siang. 

Kepala Desa Sukamaju Kecamatan Tanah Pinoh, Darmadiansyah mewakili warganya mengungkapkan, janji perusahaan untuk menuntaskan persoalan plasma tak juga terpenuhi sampai saat ini.

“Seharusnya pembagian plasma diberikan masyarakat sejak usia sawit 48 bulan. Ini sudah hampir delapan tahun ternyata tak juga ada kejelasan,” katanya.

Dia menybut, totalnya ada ribuan hektare lahan yang telah diserahkan masyarakat tapi tak seluruhnya telah ditanami kelapa sawit. Ia mencontohkan, di desanya dari 459 hektare yang dibebaskan hanya 300 hektare lebih yang telah ditanami. Begitu juga di desa lain seperti Bata Luar dari total 1.623 hektare, yang ditanami hanya 895 hektare saja.

“Saya ada datanya lengkap karena sebelumnya saya menjadi Asisten Plasma PT AKM sebelum mengundurkan diri tahun lalu. Nah, persoalannya, pembagian plasma ini hanya didasarkan dengan areal yang ditanam. Bagaimana dengan lahan lainnya yang sudah dibebaskan?” tanya dia.

Adanya lahan kebun PT AKM yang berada di luar Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang juga digarap perusahaan kurang lebih 110 hektare. Inilah yang ia juga pertanyakan, apakah ini juga diperbolehkan secara aturan, termasuk bagaimana pola bagi hasilnya.

“Kami dari sosialisasi sebenarnya sudah jelas bahwa pembagian plasma ini seharusnya berdasarkan lahan yang diserahkan sesuai perjanjian, yakni 20 persen dari total lahan. Tapi sampai sekarang belum jelas,” katanya.

Dia menuntut agar PT AKM menyerahkan lahan pada desa untuk dijadikan pendapatan asli desa.  Penyerahan lahan untuk desa tidak diambil dari kebun plasma, tapi dari kebun inti perusahaan.

“Kita juga mempertanyakaan lahan yang tak layak tanam sampai seribuan hektar. Bagaimana kejelasannya. Harusnya ini dikembalikan pada pemilik awal,” katanya.

Sementara itu, Kades Siling Permai, Kecamatan Sayan, Santoso mengeluhkan hampir tidak ada tenaga kerja perusahaan yang direkrut dari desa. Padahal saat sosialisasi, warga dijanjikan akan diterima sebagai tenaga kerja PT AKM di kebun.

“Justru saya sebagai kepala wilayah lebih sering menyelesaikan persoalan warga dari desa lain. Nah, begitu juga untuk program CSR perusahaan, kami selalu kesulitan untuk mendapatkan CSR ini,” katanya.

Di tempat yang sama, Kades Nanga Potai, Kecamatan Sokan, Renawati mengeluhkan koordinasi dengan jajaran manajemen baru PT BSU yang beraktivitas di wilayah desa. Selain persoalan plasma yang tidak jelas, perhatian pada pihak desa juga tidak ada.

“Padahal tiap kali ada pemagaran di wilayah kebun, saya juga yang turun tangan menyelesaikannya. Tapi perhatian ke kami hampir tidak ada. Padahal tanggung jawab ini sangat besar. Begitu juga soal tenaga kerja, kami selalu kesulitan untuk menempatkan warga untuk bekerja di perusahaan. Padahal mereka sudah serahkan lahan,” keluhnya.

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin saat menerima masyarakat mengungkapkan persoalan plasma ini memang sudah berkali-kali menjadi konsentrasi DPRD mengingat hal terjadi hampir di semua perkebunan sawit di Melawi.

“Masalah ini sebenarnya tidak akan muncul bila perusahaan memenuhi komitmennya pada masyarakat. Jangan saat akan masuk menjanjikan yang manis, tapi setelah tanam atau panen justru mengingkari komitmen awal,” katanya.

Ia mengatakan persoalan ini juga mestinya diantisipasi sejak awal bila ada pengawasan dari pemerintah. Dinas terkait mestinya ikut membina perusahaan dan memberikan solusi bila terjadi hal seperti ini, seperti dalam persoalan pembagian plasma.

Sesuai Areal Tanam

Kepala Perizinan dan Plasma wilayah Kalbar, Fajar Irawan didampingi dua asisten bidang ketenagakerjaan dan CSR mewakili Eagle High Plantation mengatakan, terkait soal pembagian lahan inti dan plasma perkebunan, dalam Permentan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengembangan Usaha Perkebunan, ditegaskan dalam Pasal 11, dasar pembagian lahan didasarkan pada lahan yang diusahakan di dalam areal izin.

Permentan Nomor 98 tahun 2013 disebutkan pada Pasal 15 Ayat 2, lahan yang mesti dialokasikan untuk plasma harus berada di luar izin usaha budidaya atau integrasi. Persoalannya di AKM atau BSU sulit mencari lahan yang bisa dikembangkan di luar izin. 

“Maka saya setuju lahan plasma mesti dibangun dari areal yang ada yakni tertanam di areal perusahaan,” katanya.

Persoalanya, dalam lahan yang telah diserahkan, tidak semuanya bisa ditanami. Dan perusahaan terus mendorong pengembangan kebun sesuai luasannya. Fajar menuturkan, perluasan kebun ini terus dilakukan sampai saat ini, dengan pola blok.

“Sehingga pola bagi lahan, acuannya tetap pada lahan yang diusahakan. Tinggal bagaimana perusahaan mengejar ketertinggalan mengejar penanaman pada areal layak tanam. Ini tanggung jawab kami. Sehingga apa yang diinginkan masyarkaat bisa terpenuhi ketika menyerahkan lahan pada masyarakat untuk memperoleh hasil,” ujarnya.

Hanya saja untuk pembagian lahan perusahaan memerlukan waktu. Kebun plasma yang ada diharapkan bisa semakin luas. Pihaknya juga mengupayakan adanya lahan yang masih bisa dibuka.

“Sedangkan untuk CPCL (calon petani calon lahan) yang nantinya diverifikasi sebagai calon peserta plasma yang kemudian ditetapkan bupati melalui koperasi. Kami sendiri masih berunding dengan manajemen agar MoU ditandatangani bupati. Setidaknya untuk yang sudah clear and clean,” katanya.

Fajar mengakui komunikasi dengan desa dan koperasi sangat kurang. Hal ini menjadi PR yang akan dibenahi. Mengenai CSR, pengelolaannya lebih banyak berdasarkan proposal usulan warga yang disampaikan ke Jakarta.

“Memang harapannya CSR ini bisa sinkron dengan pembangunan di desa. Kami akui CSR kewajiban perusahaan yang akan dipenuhi sesuai kemampuan. Ke depan akan kita perbaiki,” pungkasnya. (eko/ang)