Serapan Belanja Modal Tak Tercapai 12 Persen, DPRD Tindaklanjuti LKPJ Bupati Melawi Melalui Pansus

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 174

Serapan Belanja Modal Tak Tercapai 12 Persen, DPRD Tindaklanjuti LKPJ Bupati Melawi Melalui Pansus
PENYAMPAIAN - Penyampain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Melawi tahun anggaran 2017 oleh Bupati Panji di DPRD Melawi, Senin (9/4). (SP/Eko)
Bupati Melawi, Panji
"Realisasi PAD pada 2017 mencapai Rp37,39 miliar mengalami kenaikan bila dibandingkan pada 2016 yakni Rp25,19 miliar atau naik 32,8 persen" 

NANGA PINOH, SP - DPRD Melawi menggelar sidang paripurna yang menggagendakan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Melawi Tahun Anggaran 2017, Senin (9/4). Sejumlah capaian program serta keuangan Pemkab Melawi akan ditindaklanjuti oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD.

Bupati Melawi, Panji dalam penyampaikan LKPJ memaparkan garis besar program serta laporan keuangan APBD 2017. Di antaranya peningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pendapatan transfer pusat.

"Realisasi PAD pada 2017 mencapai Rp37,39 miliar mengalami kenaikan bila dibandingkan pada 2016 yakni Rp25,19 miliar atau naik 32,8 persen," katanya.

Sedangkan untuk pendapatan transfer, dari rencana Rp1,037 triliun terealisasi sebesar Rp1,028 triliun atau tercapai 99,17 persen. Angka ini meningkat 11 persen bila dibandingkan dengan APBD 2016 yang sebesar Rp909 miliar.

"Lain-lain pendapatan yang sah dari Rp146,9 miliar terrealisasi sebesar Rp132,9 miliar atau hanya 90,47 persen," papar Panji.

Sementara itu, untuk pos belanja daerah masih didominasi belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, bansos, bantuan keuangan pada provinsi/kabupaten/desa dan bagi hasil ke provinsi/kabupaten/desa yang terrealisasi Rp768,6 miliar dari anggaran sebesar Rp843,1 miliar atau 91,16 persen.

“Sedangkan untuk belanja modal yang meliputi pengadaan aset tetap terrealisasi sebesar Rp373 miliar, dari rencana belanja sebesar Rp427,32 miliar, jadi serapan belanja modal tak tercapai 12 persen," jelas Panji.

Panji juga memaparkan, belanja tak terduga sebesar Rp75 juta, kemudian penerimaan realisasi pembiayaan untuk penggunaan Silpa sebesar Rp8,8 miliar dari total anggaran Rp26,97 miliar.

"Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan, dianggarkan sebesar Rp2,54 miliar dan terrealisasi 100 persen," katanya.

Panji mengakui, masih adanya beberapa kekurangan dan kendala dalam pelaksanaan program, namun pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap kendala tersebut di masa depan.

"Sehingga ke depan pelaksanaan seluruh penyelenggaraan tugas umum pemerintah, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat bisa terselenggara dengan maksimal," terangnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan, usai penyampaian LKPJ, DPRD Melawi langsung membentuk Pansus yang akan membedah LKPJ bupati tersebut. Pansus nantinya akan bekerja untuk memberikan rekomendasi serta melihat capaian kinerja Pemkab Melawi sepanjang tahun lalu.

"Kalau sekarang kita belum bisa memberikan kritik dan saran, karena memang kita belum melihat secara detail isi LKPJ yang telah disampaikan bupati tadi," katanya.

Tajudin mengatakan, nantinya melalui Pansus akan disampaikan apa-apa saja yang perlu dievaluasi dan diperbaiki dari kinerja serta program pemerintah di tahun 2017. Apa saja program riil yang memang tercapai dan mana yang perlu mendapat kritik.

"Tentu LKPJ ini akan kita lihat kondisi riilnya di lapangan. Kalaupun ada kritik itu bentuk kritikan yang membangun sehingga kinerja pemerintah kabupaten Melawi ke depan bisa lebih baik, pungkasnya.

Masyarakat Perlu Tahu

TOKOH Pemuda Melawi, Hermawan menilai LKPJ semestinya bisa diketahui oleh masyarakat, sehingga diketahui apa saja yang telah dikerjakan Pemkab Melawi dalam kurun waktu satu tahun lalu.

" Sehingga penggunaan dana APBD yang nilainya mencapai lebih dari Rp1 Triliun itu diketahui kemana saja peruntukkannya. Apakah untuk membangun infrastruktur atau habis untuk belanja pegawai," katanya.

Hermawan mengungkapkan, transparansi terhadap penggunaan dana APBD sudah saatnya diwujudkan oleh pemerintah. Karena dari sanalah diketahui capaian kinerja pemerintah terkait dengan program pembangunan daerah yang telah disusun dalam RPJMD.

"Kita berharap nantinya Pansus LKPJ tidak sekedar membuat rekomendasi rutin. Tapi bisa menjadi bahan perbaikan yang sebenarnya bagi pelaksanaan Pemkab Melawi. Mana yang kurang dan harus menjadi prioritas bisa dipaparkan dalam rekomendasi Pansus tersebut," harapnya. (eko/pul)

Komentar