DPRD Terima Hak Angket Pabrik Bermasalah, Panji : Bila Memenuhi Syarat, Izin Bisa Diterbitkan

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 172

DPRD Terima Hak Angket Pabrik Bermasalah, Panji : Bila Memenuhi Syarat, Izin Bisa Diterbitkan
PABRIK - Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit PT Semboja yang menjadi salah satu objek Pansus Hak Angket DPRD beberapa waktu lalu. Pabrik ini dituding berdiri tanpa IUP. (SP/Eko)
Bupati Melawi, Panji
“Hasil kerja pansus sudah disampaikan ke pimpinan dalam paripurna internal DPRD. Nah, sikap DPRD untuk memberikan rekomendasi, tentu tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan pada nilai sebenarnya untuk tetap dilaksanakan dengan aturan yang benar” 

NANGA PINOH, SP - DPRD Melawi sudah menerima hasil kerja Pansus Hak Angket, serta mengeluarkan rekomendasi terkait proses perizinan dua pabrik kelapa sawit yang dianggap bermasalah.

Bupati Melawi, Panji memiliki pandangan tersendiri terkait investasi yang sudah berjalan ini. Ia masih membuka peluang bagi kedua pabrik ini untuk melengkapi persyaratan izin yang sampai saat ini belum terpenuhi.

“Hasil kerja pansus sudah disampaikan ke pimpinan dalam paripurna internal DPRD. Nah, sikap DPRD untuk memberikan rekomendasi, tentu tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan pada nilai sebenarnya untuk tetap dilaksanakan dengan aturan yang benar,” katanya.

Pansus ini tentu tidak harus alergi, karena bisa saja menghasilkan keputusan yang sangat baik, berupa dukungan semua pihak termasuk pemerintah. Bila sesuai aturan dan nilai yang baik, maka rekomendasi ini disambutnya dengan baik.

“Saya berharap pansus angket bukan untuk kepentingan yang bersifat objektif atau ada muatan kepentingan yang terlalu banyak,” katanya.

Terkait regulasi perizinan, memang masih memungkinkan adanya kelemahan dan kekurangan dan juga kerap berubah-ubah. Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan seluruh kepala daerah di Jakarta bulan lalu pun, meminta agar bupati berani menggunakan diskresi untuk mengatasi masalah dalam hal percepatan pembangunan dan untuk mempermudah perizinan.

“Banyak aturan yang menghambat proses perkembangan kita untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Banyaknya regulasi yang mempersulit untuk percepatan pelayanan. Maka sinkronisasi aturan yang tumpang tindih inikan tidak mudah,” katanya.

PT Semboja Inti Perkasa yang disebut oleh DPRD bermasalah karena tak memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP). Menurut Panji, itu adalah korban dari regulasi yang berubah-ubah. PT Semboja untuk IUP nya sudah berproses berdasarkan Permentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dengan menggunakan IUP-P, yakni IUP khusus industri pengolahan kelapa sawit tanpa kebun.

“PT ini mengikuti yang IUP-P. Di tengah perjalanan, muncul perubahan Permentan 29  Tahun 2016 yang disebutkan tidak ada lagi industri pengolahan tanpa kebun. Diwajibkan minimal memiliki kebun sendiri sebesar 20 persen," terangnya.

Kemudian, proses untuk IUP-P ini kemudian dimunculkan lagi dalam Permentan Nomor 21 Tahun 2017 (revisi kedua Permentan 98) yang memberikan celah agar IUP-P tetap bisa dikeluarkan, dimana perusahaan yang mengantongi IUP-P, paling lama tiga tahun harus sudah memiliki kebun sendiri.

“Nah ini diberi waktu tiga tahun terhitung tanggal izin dikeluarkan. Maka sambil menunggu menanam sawit sendiri, mereka dibolehkan bermitra atau MoU dengan perusahaan yang ada kebun. Tapi belum ada pabrik atau bermitra dengan pekebun. Boleh diperjualbelikan atau disewakan atau bentuk kerjasama lain melalui koperasi,” katanya.

Bila nanti IUP-P ini diberikan pada PT Semboja, maka mereka harus memenuhi kuota 20 persen dalam tiga tahun kedepan dari kebun sendiri dan 80 persen melalui kemitraan. Soal apakah nantinya ia akan mengeluarkan izin tersebut, dirinya meminta agar aturan yang ada tetap harus diiikuti.

“Dalam waktu tiga tahun kebun harus ada sendiri dan kemitraan. Kalau itu sudah terpenuhi, barulah kita keluarkan izin. Izin ini bukan mereka harus sudah ada kebun, tapi begitu kita keluarkan izin, mereka langsung mempersiapkan kebun,” katanya.

Sedangkan bagi pabrik PT Citra Mahkota (CM), Panji mengatakan pihaknya masih akan mendalami kembali bersama tim perizinan Pemkab Melawi. Karena sebenarnya persoalan AMDAL sampai saat ini belum keluar.

“Tetap kita bawa sesuai dengan aturan yang ada. Proses tetap harus berjalan, karena pabrik sudah berdiri, investasi juga saya yakin sudah besar,” katanya.

Panji juga menegaskan tak menutup kemungkinan ia mengeluarkan izin lingkungan pabrik PT CM. Yang terpenting perusahaan memenuhi berbagai syarat yang telah ditetapkan.

Sebelumnya dua pekan lalu, DPRD Melawi merekomendasikan agar dua pabrik kelapa sawit yakni PT Citra Mahkota dan PT Semboja Inti Perkasa untuk dilakukan proses hukum. Ketua DPRD, Abang Tajudin mengatakan,rekomendasi ini diberikan pasca laporan Pansus Hak Angket DPRD Melawi yang menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam proses perizinan kedua perusahaan tersebut.
 
Izinnya Mesti Dicabut

WAKIL Ketua DPRD Melawi, Kluisen mengatakan, rekomendasi Pansus Hak Angket DPRD pada intinya mempersoalkan pembangunan pabrik kelapa sawit, yang sampai hari ini belum memiliki izin.

“Kalau secara aturan tidak memenuhi ya saya pikir tergantung bupati, apakah dia mencabut izin yang sudah dikeluarkannya,” katanya.

Mestinya, perizinan sebuah investasi masuk dalam satu kesatuan. Bila ada yang tidak terpenuhi, maka seharusnya pabrik belum berdiri.

“Nah, saya juga tidak paham, bagaimana ada perusahaan tanpa IUP bisa dirikan pabrik. Kalau soal nanti izin pabrik nantinya diterbitkan, ya tergantung yang mengeluarkan izin selanjutnya. Apakah dianggap dia sudah memenuhi syarat kita tak mengetahuinya,” katanya.

Kluisen yang menjadi ketua Pansus Angket beberapa waktu lalu menjelaskan, dari pemanggilan sejumlah instansi terkait termasuk perusahaan, memang ditemukan bahwa dua pabrik ini tidak memenuhi syarat. Termasuk untuk pendirian pabrik ternyata IUP tak ada.

“Rekomendasi Pansus Angket ini sendiri baru disampaikan di internal DPRD. Rekomendasi yang disampaikan memang pabrik berdiri tanpa izin. Semestinya bupati mencabut izin pabrik yang dianggap tak memenuhi syarat," pungkasnya. (eko/pul)