Distribusi Rastra Terkendala Geografis

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 288

Distribusi Rastra Terkendala Geografis
Grafis (Suara Pemred/Koko)
Sabaruddin Ambrulah, Kepala Divisi Regional Bulog Kalbar 
“Jadi mungkin harus dipahami juga bahwa Bulog itu operator, melakukan apa yang diperintahkan,”

Alfian, Kabag Ekbang Sekda Melawi 
"Yang jelas, kepala desa harus sesuai dengan prosedur yang ada. Bagaimana caranya agar biaya angkut seminimal mungkin"

MELAWI, SP
- Penyaluran Beras Sejahtera (Rastra) untuk warga bertaraf hidup rendah di Kalbar, masih mengalami kendala, terutama di wilayah pedalaman. Bahkan, pada wilayah tertentu butuh perlakuan khusus karena faktor geografis, transportasi dan keterbatasan sarana lainnya.

Di Kabupaten Melawi misalnya, pihak desa harus menyiasati biaya angkutan beras sejahtera dari kecamatan menuju desa. Rastra ini dibagikan gratis kepada penerima. Bahkan tak jarang, ada beberapa desa terjauh harus melewati proses yang cukup panjang dalam pendistribusiannya, dan butuh biaya cukup tinggi.

"Yang jelas, kepala desa harus sesuai dengan prosedur yang ada. Bagaimana caranya agar biaya angkut seminimal mungkin,” kata Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Melawi Alfian.

Pihaknya tidak juga melarang atau menghapus penarikan biaya angkut, karena untuk biaya angkut dari kecamatan hingga desa memang tidak ada.

Jumlah kepala keluarga penerima bantuan Rastra tahun 2018, sesuai dengan tahun kemarin. Kuota Rastra Melawi tahun 2018 setiap kecamatan, yakni untuk Nanga Pinoh sebanyak 967 Kepala Keluarga (KK), Belimbing sebanyak 1.368 KK, Ella Hilir sebanyak 1.500 KK, Menukung sebanyak 1.910 KK, Sayan sebanyak 811 KK, Tanah Pinoh sebanyak 1.180 KK, Sokan sebanyak 1.639 KK, Pinoh Utara sebanyak 1.409 KK, Pinoh Selatan sebanyak 767 KK, Tanah Pinoh Barat sebanyak 1.126 KK dan Belimbing Hulu sebanyak 805 KK.

Jika sebelumnya per kepala keluarga pada tahun lalu mendapatkan 15 kg, tahun 2018 hanya 10 kg saja. Pengurangan beras ini dilakukan oleh dari Pemerintah Pusat.
Di Kabupaten Kapuas Hulu, sebanyak 97 ton Rastra khusus untuk triwulan kedua, sempat terlambat disalurkan kepada masyarakat di beberapa kecamatan di Bumi Uncak Kapuas.

Kepala Kantor Seksi Logistik Bulog Putussibau, Halpid Handi Agus menjelaskan, kendala dalam penyaluran beras tersebut terletak pada pihak penerima (kecamatan/desa) yang belum menyiapkan tempat penampungan beras, kemudian sulitnya akses komunikasi karena ketiadaan sinyal dan infrastruktur jalan yang jelek.

"Untuk kecamatan yang belum tersalur berasnya seperti Kecamatan Silat Hulu, Suhaid, Semitau, Bunut Hulu, Empanang, Puring Kencana dan sebagain desa di kecamatan Kalis dan Kecamatan Putussibau Selatan," terangnya.

Untuk Pendistribusian beras tidak dikenakan biaya, sebab sudah ditanggung oleh Pemda, biasanya beras diantar langsung di titik bagi, seperti di kantor desa dan kecamatan.

"Untuk jatah beras Rastra se- Kapuas Hulu sebanyak 128,3 ton, jenis berasnya medium. Bantuan itu khusus untuk masyarakat yang telah terdata di Kementerian Sosial," jelasnya.

Dijelaskannya, untuk satu kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan beras Rastra sebanyak 10 kilogram, dikarenakan penyalurannya tiga bulan sekali, masyarakat dapat beras untuk satu KK-nya sebanyak 30 kg beras.

"Khususnya untuk kendala di Kecamatan Putussibau Selatan, seperti tidak adanya sinyal sehingga sulit untuk memberikan informasi. Sementara untuk kecamatan Puring Kencana, karena infrastruktur jalannya yang rusak berat," terangnya.

Kepala Seksi Logistik Putussibau, Devisi Regional Kalimantan Barat Perum Bulog, Halpid Handi Agus mengatakan, dalam penyaluran beras Rastra tahun ini tidak ada lagi harga tebus, seperti tahun lalu.

"Tahun lalu harga tebus Rastra Rp1.600/kg, namun kebijakan pemerintah, untuk tahun ini harga tebus Rastra itu ditiadakan sampai titik distribusi Bulog," kata Agus, Minggu (6/5).

Menurut Agus, penyaluran Rastra dari gudang Bulog ke titik distribusi bisa di pusat kecamatan atau pun desa, hal tersebut tergantung letak geografis. Selain itu, Agus juga menyampaikan, pada tahun ini jumlah Rastra di kurangi dari 15 kg menjadi 10 kg/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Jumlah keluarga penerima manfaat Rasta di Kapuas Hulu sebanyak 12.830 KPM dengan rata - rata penyaluran Rastra sebanyak 128.300 ton/bulan. Saat ini beras PSO di gudang Bulog Putussibau sekitar 300 ton, itu termasuk untuk Rastra," jelas Agus.

Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalimantan Barat, Sabaruddin Ambrulah menerangkan untuk Kalbar, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program beras sejahtera (Rastra) sebanyak 221.065 keluarga. 

Tiap bulan, pemerintah menyiapkan 2.200 ton 650 kg untuk wilayah Kalbar. Selain memberikan bantuan kepada masyarakat, bantuan sosial ini diharapkan juga menjaga stabilitas.

“Bansos (Rastra) itu kita di Kalbar sudah 80 persen lebih,” katanya.

Dia menerangkan, dalam pelaksanaannya, distribusi Rastra hanya terkendala masalah geografis. Seperti masalah kondisi medan yang dilalui. Jika sudah demikian, pihaknya tak bisa berbuat apa-apa. Kendala geografis tentu sulit untuk diatasi.

“Kondisi alam tidak bisa diatasi, tapi yang pasti kami dari Bulog bagaimana mengoptimalkan dan kita usahakan segera mungkin bisa tersalurkan,” terangnya.

Rastra 2017 beda dengan 2018. Perbedaan utamanya, Rastra tidak lagi dengan harga tebus. Semua gratis. Selain itu, tahun sebelumnya Rastra yang diterima masyarakat seberat 15 kg, sementara tahun ini hanya 10 kilogram.

Dalam melakukan penyaluran ke titik-titik distribusi, Sabaruddin mengungkapkan semua sudah terjadwal dan ada regulasi yang mengatur. Di mana salah satunya, Rastra baru bisa disalurkan oleh Bulog ketika ada intruksi dari Kementerian Sosial. Tentu hal ini membuat penyaluran tidak bisa dilakukan lebih awal atau bahkan lebih lama dari jadwal yang sudah ditentukan.

“Jadi mungkin harus dipahami juga bahwa Bulog itu operator, melakukan apa yang diperintahkan,” ujarnya.

Pihaknya hanya bisa menyalurkan, begitu ada surat dari Kementerian Sosial. Kalau sudah ada surat, baru bisa dilaksanakan. Kalau kondisi geografis tidak bisa diprediksi, tidak bisa diatasi, yang namanya kendala geografis itu.

Dia kembali menerangkan dalam pendistribusian, kewenangan Bulog hanya sampai pada titik distribusi yang disepakati antara Bulog dengan masing-masing Pemerintah Daerah. Kesepakatan ini pun beda-beda titik distribusinya. Sementara dari titik distribusi ke titik bagi sudah masuk kewenangan Pemerintah Daerah.

Sabaruddin memastikan, bertambahnya waktu distribusi akibat kendala geografis tadi tak akan membuat adanya pengurangan jatah beras yang diterima.

“Kalau biaya justru Bansos sekarang sudah gratis, jadi tidak ada pengurangan dan kita harap sesuai harapan dengan pemerintah,” pungkasnya. (bls/jul/sap/lis)

Koordinasi Pendistribusian Rastra  

Kabag Ekon Setda Sanggau, Eka Pria Saputra mengatakan, akan ada pertemuan membahas kelancaran pendistribusian Bantuan Sosial Beras untuk Rakyat Sejahtera (Bansos Rastra) dan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018 di Pontianak.

“Berdasarkan undangan sosialisasi, kegiatan itu akan digelar pada 9 Mei 2018 di Balai Betitih Kantor Gubernur Kalbar. Sosialisasi itu tindaklanjut Keputusan Mensos Nomor: 140/HUK/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Penetapan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat dan Tahap Penyaluran Bansos Rastra dan Bantuan Pangan Non Tunai tahun 2018 di Kalbar,” ujarnya dihubungi Suara Pemred, Minggu (6/5).

Dalam sosialisasi itu akan dihadiri Ketua Tim Koordinasi Bansos Pangan didampingi Kabag Ekonomi dan Pembangunan kabupaten/kota serta Kepala BPS, Kepala Dinas Sosial dan Kasub Divre/Kakansilog kabupaten/kota.

“Jadi tanggal 9 Mei nanti baru ada rapat membahas hal tersebut,” jawab Eka, saat ditanya strategi yang akan dilakukan untuk distribusi Bansos Rastra di wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus.

Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Sanggau, Yohanes Supriyanto menyebut, mulai tahun ini Rastra berubah status dari beras subsidi menjadi program bansos. Selain diberikan gratis, jumlah beras yang diterima juga berkurang.

“Kalau tahun lalu, beras disubsidi. Keluarga penerima manfaat masih dibebankan biaya tebusan. Tapi untuk tahun ini tidak lagi, tidak ada tebusan. Berasnya diberikan cuma-cuma, tetapi jumlahnya berkurang, dari 15 kg menjadi 10 kg,” katanya.

Untuk jumlah keluarga penerima manfaat program Rastra tersebut, menurut dia, tidak ada perubahan. “Tahun 2017 dan tahun ini jumlah keluarga penerima manfaat sama. Yakni 10.645 KK,” jelas Supriyanto.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan penyalurannya, Perum Bulog mendapat tugas untuk mendistribusikan bantuan sosial Rastra hingga titik distribusi dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pendistribusian ke titik bagi. 

Supriyanto berharap, penyaluran bantuan sosial Rastra ini dapat dilakukan secara rutin setiap tanggal 25 setiap bulannya. Kecuali pada wilayah tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus, karena faktor geografis, transportasi dan keterbatasan sarana lainnya.

“Perlu kita ketahui, bantuan sosial Rastra ini merupakan hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka membantu mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras,” katanya. (bls/jul/lis)