Usulan Hutan Adat Terganjal Perda, Pemda Diminta Konsultasikan Registrasi Penomoran di Pemprov

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 67

Usulan Hutan Adat Terganjal Perda, Pemda Diminta Konsultasikan Registrasi Penomoran di Pemprov
HUTAN - Sejumlah masyarakat Sebaju Desa Kebebu menyeberangi Sungai Sebaju yang masih terjaga keasriannya. Kawasan Rasau Sebaju ini menjadi salah satu wilayah adat yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan hutan adat dari pemerintah. (SP/Eko)
Direktur Lembaga Bina Banua Talino, Agustinus Agus
“Karena sebelum ada penetapan hutan adat, harus ada Perda dulu bagi wilayah adat yang ada di dalam kawasan hutan. Seperti masyarakat dari Ella Hilir yang sangat terpukul dengan status kawasan di wilayahnya,”

NANGA PINOH, SP - Jalan panjang sepertinya masih harus dihadapi masyarakat hukum adat yang memperjuangkan pengakuan hutan adat sebagai hak wilayahnya. Di Melawi sampai kini belum ada satupun komunitas adat yang mendapatkan pengakuan hutan adat, akibat belum tuntasnya Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat  Hukum Adat atas Wilayah Adat yang sebenarnya sudah disepakati DPRD dan Pemkab Melawi sejak tahun lalu.

Direktur Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Agustinus Agus mengatakan, penetapan hutan adat di Melawi sangat tergantung dengan keberadaan Perda tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.

“Karena sebelum ada penetapan hutan adat, harus ada Perda dulu bagi wilayah adat yang ada di dalam kawasan hutan. Seperti masyarakat dari Ella Hilir yang sangat terpukul dengan status kawasan di wilayahnya,” katanya usai pelaksanaan Seminar dan Lokakarya Multipihak dalam persiapan menuju penetapan hutan adat, di Kantor Bupati Melawi, Kamis (24/5).

Dikatakannya, Pemda sebagai pemangku kebijakan bisa segera merespon dan menyampaikan perkembangan sejauh mana proses penomoran perda tersebut. Sehingga dari progres ini bisa dipersiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk percepatan penetapan hutan adat.

“Karena di Melawi, yang baru bisa kita usulkan karena sudah memenuhi syarat yang dimandatkan dalam PermenLHK Nomor 83 Tahun 2015 terkait pengakuan hutan adat. Ada enam komunitas yakni Dayak Limbai di Kampung Bunyau, Dayak Limbai, Ransa di Belabang Ella, Kerangan Panjang di Kecamatan Sokan, Teluai, Boyun, serta masyarakat di Rasau Sebaju Desa Kebebu,” terangnya.

Dijelaskan Agus, dengan adanya pertemuan ini, masyarakat lain yang belum memenuhi persyaratan pengakuan hutan adat,bisa ikut mengusulkan segera. Karena pihaknya juga sudah menyiapkan formulir untuk pengusulan penetapan hutan adat.

“Dengan penetapan hutan adat, Pemkab Melawi juga semestinya menyiapkan peta jalan. Kemudian perlu ada kelembagaan dan organisasi untuk percepatan penetapan, termasuk penyediaan anggaran,” ujarnya.

Hutan adat sendiri sudah diakui negara melalui keputusan MK Nomor 35 Tahun 2012. Sehingga tinggal melepas kawasan hutan dari masyarakat dan menetapkan kawasan hutan tersebut menjadi milik masyarakat adat.
 
“Bila sudah ada pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, nanti akan berubah di peta tata ruang. Jadi statusnya tak lagi APL, atau kawasan hutan, tapi berubah menjadi kawasan hutan adat milik masyarakat,” terangnya.

Bila sudah ada pengakuan, masyarakat adat pun berdaulat atas wilayahnya. Mereka bisa mengelola hutan dan tak akan lagi terancam karena memiliki legal formal.
 
“Hanya memang secara nasional, pengakuan masyarakat dan hutan adat ini sangat lambat. Bila dibandingkan dengan skema kehutanan lain seperti hutan desa, hutan kemitraan justru lebih cepat. Hutan adat ini berbeda, karena dimiliki secara komunal dan dia tak bisa dialihfungsikan,” katanya.

Melawi sendiri kata Agus, akan diusulkan sebanyak lebih dari 43 ribu luas total wilayah adat dengan total potensi hutan adat sebanyak kurang lebih 28 ribu hektar untuk mendapatkan pengakuan negara.

Sementara itu, Wakil Bupati Melawi, Dadi Sunarya mengatakan, pemerintah sangat mendukung upaya pengakuan hutan adat bagi sejumlah komunitas masyarakat adat di Melawi. Walau harus diakui, perjalanan untuk proses pengakuan tersebut tidaklah mudah.

“Memang program pengakuan hutan adat ini menjadi bagian dari Nawacita Presiden Jokowi. Dan Melawi juga sudah membuat Perda melalui inisiatif DPRD Melawi, tinggal menunggu registrasi dan penomoran,” pungkasnya.
 
DPRD Pertanyakan Proses

KETUA Badan Legislasi DPRD Melawi, Pose mempertanyakan proses Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Wilayah Adat di Kabupaten Melawi yang sudah disepakati sejak tahun lalu. Menurutnya, proses perda ini sudah tak lagi berada di DPRD karena sudah disahkan dan sudah dievaluasi di provinsi.

“Sudah diparipurnakan sejak 30 Agustus 2017 lalu. Jadi proses pembahasan sudah lewat. Tinggal registrasi penomoran yang bukan domain DPRD. Pemda yang nanti mengkonsultasikan dari bagian hukum Pemprov. Saat pembahasan kemarin juga tak banyak dilakukan koreksi,” katanya.

Pemkab Melawi diharapkan bisa menjawab mengapa penomoran Perda tersebut belum juga dilakukan sampai saat ini. Padahal, Perda tersebut dinilai penting dalam menjamin hak ulayat adat yang harus dilakukan secepatnya.

“Terbitnya Perda tersebut diperlukan karena mengatur tentang hak ulayat masyarakat adat, serta pengakuan hutan adat,” pungkasnya. (eko/pul)