Syarat Keterangan Sehat Rohani Jadi Persoalan Bakal Caleg, DPRD Ingin Rekomendasi Bisa Dikeluarkan RSUD Melawi

Melawi

Editor Indra W Dibaca : 677

Syarat Keterangan Sehat Rohani Jadi Persoalan Bakal Caleg, DPRD Ingin Rekomendasi Bisa Dikeluarkan RSUD Melawi
Rapat dengar pendapat di ruang Pansus DPRD Melawi, Rabu (4/7).
MELAWI, SP – Walau pendaftaran bakal calon legislatif sudah dibuka oleh KPU mulai Rabu (4/7) ini, namun masih ada sejumlah persyaratan yang belum dilengkapi. Salah satunya soal surat keterangan sehat rohani yang mesti dikeluarkan oleh rumah sakit.

Hal ini menjadi polemik mengingat RSUD Melawi awalnya menolak mengeluarkan rekomendasi tersebut karena tak memiliki spesialis kejiwaan di rumah sakit.

Hal tersebut membuat DPRD Melawi menggelar rapat dengar pendapat dengan menghadirkan komisioner KPU Melawi, dinas kesehatan hingga Direktur RSUD Melawi, Rabu (4/7) di ruang Pansus DPRD.

Pertemuan ini dilakukan untuk mencari solusi serta membangun kesepakatan agar pemeriksaan kejiwaan sebagai syarat dikeluarkan surat keterangan sehat rohani ini bisa dilakukan di RSUD Melawi.

“Sejak pemilu legislatif lalu memang syarat sehat jasmani dan rohani ini memang sudah ada. Tapi kali ini sepertinya lebih spesifik. Persoalannya, yang agak rancu dan menjadi persoalan adalah di Melawi tak ada rumah sakit yang memiliki dokter spesialis kejiwaan sehingga harus melengkapi surat tersebut ke rumah sakit jiwa yang ada di Provinsi,” kata Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin.

Ia memaparkan hal ini memang sedikit menyulitkan bagi bakal caleg dari Melawi yang jumlahnya bisa mencapai 400 an orang dari 16 parpol yang ada. Sementara informasi yang didapat Rumah Sakit Khusus di Pontianak hanya mampu melayani 120 orang per hari. Apalagi hasil tes di rumah sakit jiwa tersebut tak bisa selesai dalam sehari.

“Asumsi saja kalau bacaleg se Kalbar itu bisa mencapai 7 ribuan lebih dan semua harus dilakukan di sana. Sementara tahapan pendaftaran calon yang mepet  dan parpol harus segera menyelesaikan proses ini maka kita berharap bahwa pemeriksaan kesehatan jiwa bagi calon legislatif bisa dilakukan di Melawi,” harap Tajudin.

Dalam rapat tersebut, Ketua KPU Melawi, Dedi Suparjo memaparkan syarat pencalonan anggota legislatif ini diatur dalam Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 khususnya dalam pasal 182 dan 240. Salah satnya memang soal syarat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dilampirkan secara terpisah.

“Dari koordinasi kami dengan RSUD Melawi, memang hanya surat keterangan jasmani dan narkotika saja yang bisa dikeluarkan, sementara untuk rohani RSUD Melawi tak bisa keluarkan itu. Sementara dalam dalam surat edaran KPU RI, pemeriksaan kesehatan kejiwaan bisa dilakukan di rumah sakit pemerintah, sepanjang rumah sakit itu mampu dan bisa memberikan hasil pemeriksaan,” katanya.

Dedi mengungkapkan, memang awalnya dalam edaran KPU, surat keterangan rohani ini hanya bisa dikeluarkan oleh rumah sakit khusus kejiwaan yang jumlahnya hanya ada dua di Kalbar. Namun, dalam edaran terbaru dilakukan revisi dimana rumah sakit pemerintah dan bisa mengeluarkan hasil pemeriksaan kejiwaan.

“Kecuali untuk rumah sakit rujukan, tak perlu mengeluarkan hasil pemeriksaan. Di KPU kami  tentu tidak mencampuri soal teknis hasil pemeriksaan kejiwaan. Yang penting ada dan bisa dipertanggungjawabkan,” lugasnya.

Kabid Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Melawi, Tanjung Harapan Tampubolon ikut memberikan pertimbangan bahwa sebenarnya Melawi bisa saja mengundang dokter spesialis kejiwaan atau psikiater untuk datang membantu rumah sakit dan memberikan surat keterangan, mengingat kejelasan profesi dan izin praktek yang bersangkutan.

“Tinggal nanti kita mengeluarkan STR sementara saja. Bahkan sebenarnya dokter umum juga sudah dididik untuk mendiagnosis atau memeriksa kesehatan jiwa seseorang. Kami di puskesmas saja bisa menerbitkan surat keterangan sehat jasmani maupun rohani,” katanya.

Menurut Tanjung, tinggal keberanian dari pihak rumah sakit saja karena dalam edaran KPU tidak menyebutkan bagaimana hasil pemeriksaan tersebut disampaikan. Yang terpenting, dokter yang memberikan keterangan berani bertanggung jawab.

“Syarat dari KPU juga jelas, yang penting dari rumah sakit pemerintah dan dokternya berani bertanggung jawab dengan hasil pemeriksaan rohani ini,” katanya. (eko)