Pemkab Melawi Akan Gelar Lelang Jabatan pada September

Melawi

Editor Indra W Dibaca : 188

Pemkab Melawi Akan Gelar Lelang Jabatan pada September
Ilustrasi. (Net)
NANGA PINOH, SP – Sejumlah kursi kepala dinas serta posisi jabatan eselon II bakal lowong pada 2018 ini. Pensiunnya sejumlah pejabat eselon II membuat Pemkab Melawi akan menggelar seleksi atau lelang jabatan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus baru-baru ini mengungkapkan setidaknya ada lima jabatan eselon II yang akan kosong karena purna tugasnya sejumlah kepala dinas hingga pejabat eselon II. Posisi jabatan yang sudah maupun akan pensiun pada 2018 ini, yakni Kepala Kepala Dishubkominfo, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Asisten III Setda Melawi, Kepala Bappeda, serta staf ahli Bupati.

“Diperkirakan, proses lelang jabatan ini akan dimulai proses pada bulan Setember 2018. Prosedur atau persyaratan lelang nantinya tidak jauh berbeda dengan lelang sebelumnya,” terangnya.

Dikatakan Paulus, masing-masing Aparatur Sipil  Negara (ASN) yang sudah menduduki jabatan eselon III (baik IIIA maupun IIIB) bisa mengikuti seleksi sesuai dengan jabatan yang dilelang atau diinginkan.

Selain itu kata Paulus, pelamar atau yang berminat mengisi posisi jabatan tersebut juga dipersilahkan dari ASN luar Melawi, yang penting memenuhi persyaratan.

“Lelang jabatan ini mesti segera dilakukan mengingat karena saat ini jabatan Kepala Dishubkominfo sudah pensiun dan diisi pelaksana tugas serta empat jabatan lain akan masa pensiun tahun ini juga, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal,” jelasnya.

Hanya, Paulus menjelaskan, posisi yang akan dilelang belum tentu akan dilakukan pada posisi jabatan kepala dinas yang lowong. Karena bisa saja, Bupati Melawi melakukan rotasi kepala dinas atau melelang posisi yang sebenarnya masih dijabat.

“Terkait posisi yang dilelang, nanti tentu tergantung kebijakan Bupati. Karena bisa saja nantinya bupati akan melakukan tes kompetensi pada pejabat eselon II terlebih dahulu sebagai dasar pelaksanaan rotasi kepala SKPD, baru kemudian menggelar lelang jabatan,” pungkasnya. (eko)