Dampak Penerapan Sistem Zonasi PPDB, Nilai di Bawah Standar Bisa Masuk Sekolah Favorit

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 1046

Dampak Penerapan Sistem Zonasi PPDB, Nilai di Bawah Standar Bisa Masuk Sekolah Favorit
PENDAFTARAN - Sejumlah calon siswa baru mendatangi tempat pendaftaran PPDB Online SMAN 1 Nanga Pinoh. Setelah mendaftar, siswa ini akan melakukan proses verifikasi. (SP/Eko)
Kepala SMPN 1 Nanga Pinoh, Theresia Idayani 
“PPDB kali ini, kita menerapkan sesuai dengan Permendikbud 14 tahun 2018 tentang penerimaan siswa"
 
NANGA PINOH, SP - Sejumlah sekolah sudah menyelesaikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pun mengatur bahwa sekolah wajib menerapkan sistem zonasi. Dimana calon siswa yang dekat dengan sekolah tertentu menjadi prioritas.

SMPN 1 Nanga Pinoh yang selama ini kerap disebut sebagai salah satu sekolah favorit, ikut menerapkan sistem zona untuk menerima siswa baru. Hasilnya, dari 288 total siswa baru yang diteirma, sebanyak 191 siswa berasal dari desa di sekitar sekolah.

“PPDB kali ini, kita menerapkan sesuai dengan Permendikbud 14 tahun 2018 tentang penerimaan siswa. Memang tahun ini, penerimaan didasarkan zona dimana siswa tersebut tinggal dan pengaturan zona ini sudah disesuaikan dengan kesepakatan,” kata Kepala SMPN 1 Nanga Pinoh, Theresia Idayani saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (9/7).

Yani, sapaan akrabnya mengungkapkan, penetapan zonasi didasarkan kesepakatan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) serta Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Sedangkan untuk SMPN 1 Nanga Pinoh, disepakati bahwa zona 1 meliputi Desa Paal, Tanjung Niaga, Kelakik serta Desa Kenual.

“Desa-desa ini masuk zona 1. Dimana siswa yang tinggal di daerah ini, wajib kita terima sesuai dengan daya tampung yang ada,” katanya.

Dampak penerapan zonasi ini, memang memberikan kesempatan yang begitu besar pada siswa yang tinggal tak jauh dari SMPN 1 Nanga Pinoh. Tak cuma siswa yang berprestasi atau memiliki nilai tinggi, tapi siswa yang memiliki nilai di bawah standar juga ikut masuk ke sekolah yang selama ini memiliki banyak prestasi ini.

“Ya ini memang menjadi PR kami, bagaimana nantinya menaikkan kualitas sekolah dengan kemampuan siswa yang beragam. Kalau dulu dalam penerimaan siswa, kita menerapkan standar, namun sekarang kita tak bisa menolak siswa yang berada dalam zona 1 karena ada sanksi yang diberikan,” katanya.

Hanya saja, kata Yani, tetap akan dilakukan pembicaraan khusus dengan orang tua yang memiliki anak dengan tingkat akademik yang sedikit di bawah standar. Sehingga dipastikan bahwa sang anak bisa mengikuti proses belajar dengan lancar ke depannya.

“Pembicaraan pun dilakukan sejak dini, takut bila anak didik ini nanti tak mampu menyesuaikan dengan standar yang sudah diterapkan di sini,” katanya. 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Melawi, Joko Wahyono mengungkapkan, penerapan zonasi memang menjadi prioritas utama bagi seluruh sekolah dalam menerima peserta didik. Siswa diharapkan bisa bersekolah tak jauh dari tempat tinggalnya.

“Hal ini sesuai dengan peraturan Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB. Dimana penerapan zona dilakukan agar ada pemerataan peserta didik dan tidak ada sekolah yang seakan menjadi sekolah favorit,” katanya.

Kendati demikian, tentu siswa di luar zona sekolah tetap bisa mendaftar di sekolah di daerah lain. Tapi dia harus melalui tes akademik atau memperhatikan prestasi yang dimiliki.
“Aturan ini mesti diikuti oleh semua sekolah. Bahkan diterapkan di seluruh jenjang pendidikan formal,” katanya.

Joko memaparkan, sistem zonasi dilakukan untuk menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri. Membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Sistem zonasi juga diyakini dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi siswa yang heterogen.
 
“Tujuan kementerian menerapkan ini adalah semua sekolah bisa mencapai standar pendidikan,” pungkasnya.

Sekolah Diharapkan Tingkatkan Standar

Embel-embel sekolah favorit sepertinya masih sulit dihilangkan dari dunia pendidikan. Sehingga sistem zonasi dianggap lebih menguntungkan siswa yang kebetulan domisilinya berada dekat dengan sekolah yang dianggap memiliki standar mutu lebih baik.

Koordinator Koalisi Masyarakat Peduli Anak Melawi (Kompawi), Bahrum Sirait menyebut, sekolah yang berada di daerah atau pedalaman juga diharapkan bisa meningkatkan standar mutu layanan pendidikannya dengan penerapan zona.

“Karena sudah tak ada lagi rangking sekolah standar nasional atau berstandar internasional. Semua sekolah dianggap sama, namun dalam kenyataannya, masih ada sekolah yang memang standar mutunya masih kurang,” katanya.

Sirait menyebut, penerapan sistem zona membuat siswa yang berasal dari luar zona sekolah akan sulit masuk ke sekolah yang diinginkan, kecuali memang secara akademik memiliki nilai bagus atau memiliki prestasi khusus.

“Karena itu, menjadi tugas pemerintah khususnya dinas pendidikan memperhatikan standar mutu sekolah-sekolah yang masih kurang, sehingga paling tidak bisa mendekati dengan standar sekolah yang ada di wilayah kota ini,” katanya.

Faktor guru saja, menurutnya bisa menjadi pembeda kualitas sekolah di daerah dengan perkotaan. Sementara orang tua tentu lebih menginginkan sang anak sekolah yang sudah memiliki kualitas baik.

“Ini juga menjadi PR pemerintah. Bagaimana ke depan, sistem zonasi bisa berdampak pada meratanya mutu kualitas pendidikan antar sekolah,” pungkasnya. (eko/pul)