Angka Stunting Masih Tinggi, Kompawi Desak Anggaran Kesehatan Ditingkatkan

Melawi

Editor Indra W Dibaca : 118

Angka Stunting Masih Tinggi, Kompawi Desak Anggaran Kesehatan Ditingkatkan
Foto bersama jajaran KOMPAWI Melawi dengan Dinkes dan Dinas Pengendalian Penduduk, KB, serta Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Ist)
MELAWI, SP - Koalisi Organisasi Masyarakat Peduli Anak Melawi (KOMPAWI) mendesak Pemkab Melawi untuk meningkatkan alokasi anggaran kesehatan utamanya dalam kaitan menuju Kabupaten Layak Anak (KLA). 

Selama ini anggaran kesehatan, utamanya pada kesehatan dasar dan kesejahteraan anak terbilang minim pada APBD Melawi.

Juru Bicara KOMPAWI, Ika Wirawati Gea, Kamis (30/8) memaparkan indikator KLA tentang kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Melawi juga melihat kondisi prevalensi status gizi balita belum memenuhi standar World Health Organization (WHO).

“Berdasarkan pemantauan status gizi Kemenkes, bahwa status gizi di Melawi belum memenuhi standar minimal kesehatan. Untuk kategori stunting (pendek) tahun 2016 mencapai 51,7 persen bahkan tertinggi di Kalbar, kemudian menurun menjadi 37,9 persen pada 2017,” katanya.

Ika melanjutkan, sedangkan untuk  status kurus pada 2016 mencapai 11,8 persen, dan meningkat pada 2017 menjadi 14,9 persen. Sedangkan untuk kasus kategori kurang gizi pada 2016 sebanyak 33,7 persen, dan menurun menjadi 23,5 persen di tahun berikutnya.

KOMPAWI sendiri menilai, kondisi status gizi tersebut menggambarkan kondisi anak Melawi yang berpengaruh pada tumbuh kembang anak dan kecerdasan.

“KOMPAWI didampingi Fakta Kalbar, menyerahkan rekomendasi untuk mendorong terwujudnya Melawi sebagai KLA melalui peningkatan anggaran kesehatan serta kebijakan perlindungan anak di APBD Melawi 2019 pada instansi Dinkes dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Melawi. Selanjutnya KOMPAWI juga akan menyerahkan rekomendasi tersebut kepada Bappeda, DPRD dan Bupati Melawi,” ujarnya.

Ika memaparkan, rekomendasi yang diserahkan pada pemerintah adalah hasil dari pengumpulan data dari masyarakat melalui pendekatan suara dan aksi warga negara, konsultasi publik, diskusi publik, analisa APBD Melawi dan berbagai sumber lainnya untuk mendukung indikator kesehatan dasar dan kesejahteraan anak.

Ika mememaparkan sejumlah rekomendasi yang disampaikan antara lain, Pemkab Melawi mengalokasikan anggaran urusan kesehatan sesuai dengan UU Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yaitu 10 persen diluar belanja tidak langsung, prasarana pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius, peningkatan anggaran untuk perbaikan gizi-stunting-sanitasi STBM, komitmen Gugus Tugas Kabupaten Melawi Layak Anak untuk melakukan sosialisasi tentang KLA, pengumpulan data capaian KLA dan membuat program kerja dalam mewujudkan Melawi sebagai KLA serta peningkatan kapasitas bagi tenaga kesehatan Puskesmas dan dan desa.

Sementara itu, Koordinator I KOMPAWI, Bahrum Sirait, mengatakan, rekomendasi yang berkaitan dengan mewujudkan Melawi menuju KLA bukan perkara mudah. Harus ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Mulai dari sisi penerapan aturan seperti Peraturan Daerah KLA, peningkatan infrastruktur dan juga alokasi anggaran yang memadai.

“Intinya jangan setengah-setengah kalau ingin mewujudkan Melawi sebagai KLA,” ucapnya.

Ditegaskan, KOMPAWI dengan kerja sosial di masyarakat tetap berkomitmen untuk turut serta mendukung mewujudkan Melawi menjadi KLA.

“Anak-anak adalah aset masa depan, kita semua harus peduli terhadap nasib dan masa depan mereka. Mari kita semua bersama-sama ikut memikirkan mereka,” jelasnya. (eko)