22 Persen Desa di Kalbar Belum “Disetrum” PLN

Melawi

Editor kurniawan bernhard Dibaca : 145

22 Persen Desa di Kalbar Belum “Disetrum” PLN
Grafis Koko (Suara Pemred)
Humas PLN Kalbar, Dedy Christian
"Kondisi surplus daya yang dialami PLN, tidak bisa dibandingkan dengan banyaknya daerah yang belum teraliri listrik. Keduanya kondisi yang berbeda."

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim
"Padahal desa-desa itu sudah mengusulkan sesuai prosedur, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut realisasinya."

MELAWI, SP – Sebesar 22 persen desa di Kalbar belum dialiri listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN). Artinya ada 440 dari 2.036 desa tidak mendapat layanan kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi negara. Asa sempat hadir ketika Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) dibangun.

Listrik seharusnya bisa dirasakan semua masyarakat. Namun sayang, seperti di Kabupaten Melawi misalnya, hampir setengahnya belum mendapat layanan tersebut. Warga yang mampu bisa mengandalkan generator set (genset), sementara yang tak mampu harus rela bergerak dalam gelap.

Warga Dusun Sebaju, Desa Kebebu, Kabupaten Melawi, Siyondi mengungkapkan jaringan listrik PLN di daerahnya tak kunjung terlihat. Padahal, Sebaju hanya berjarak kurang lebih setengah jam dari Kecamatan Nanga Pinoh, ibukota Kabupaten Melawi.
 
“Berkali-kali kami mengusulkan jaringan listrik, namun tak juga terealisasi sampai saat ini. Padahal, kami masih masuk dalam kecamatan Nanga Pinoh," keluhya, Selasa (2/10).

Siyondi bercerita, di Sebaju sebagian rumah tangga memang memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), bantuan pemerintah pusat. Tapi PLTS ini tak mampu menghidupkan kulkas, televisi atau mesin cuci, seperti layaknya PLN. Hanya bisa untuk tiga buah lampu berdaya 3 watt.

“Yang hidup di dalam dusun, maupun di tepi jalan Pinoh-Ella nasibnya sama. Kalaupun pakai genset, pengeluarannya lumayan besar,” katanya.

Dia merinci, untuk menyalakan listrik empat jam, menghabiskan 1-2 liter. Dengan harga BBM per liter Rp11 ribu, dalam sebulan Rp700 ribu dihabiskan. Biaya akan lebih besar jika genset hidup semalaman.

Siyondi yang menjabat Ketua Badan Pemberdayaan Desa Kebebu ini berharap pemerintah maupun PLN merealisasikan jaringan listrik ke dusunnya. Pasalnya, di desa tetangga sudah merasakan listrik 24 jam.

“Kami sebenarnya tak terlalu memikirkan darimana sumber daya pembangkit listrik ini. Yang terpenting adalah kampung kami bisa merasakan listrik PLN,” harapnya.

Hal sama dirasakan warga Dusun Pinang Merah, Desa Simpang Empat, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas. Dusun itu jadi satu-satunya dusun yang belum disetrum PLN di Desa Simpang Empat.

"Keinginan masyarakat saat ini agar bisa menikmati listrik PLN, karena ajuan masyarakat selalu ada. Tapi sampai sekarang belum ditanggapi," kata tokoh pemuda Dusun Pinang Merah, Arisko. 

Dusun Pinang Merah berjarak sekitar 7 km dari kota kecamatan. Lokasinya strategis lantaran berbatasan dengan Kecamatan Jawai, dan jadi jalan penghubung antar kecamatan. Bahkan penghubung ke wilayah perbatasan Malaysia. Warga di sana berprofesi sebagai petani dan nelayan. Pantainya memanjang dengan potensi wisata cukup tinggi.

"Sebenarnya banyak potensi ekonomi dan wisata, tapi sayang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena sulitnya untuk menjual hasil-hasil usaha mereka, lantaran listrik dan jalan belum memadai,” sebutnya.

Dusun Rentanak-Dusun Pagar Raya, Desa Nanga Libau, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang pun bernasib serupa. Walau sudah sering mengadu ke DPRD setempat, realisasinya tak kunjung didapat.

Selama ini, warga dua dusun tersebut hanya mengandalkan penerangan dari mesin genset. Kondisi ini tentu membuat beban warga cukup berat. Sebab, untuk operasional genset, dibutuhkan biaya yang besar.

“Kalau ada listrik PLN, tentu akan lebih hemat. Lebih murah. Di sini banyak warga yang mau pasang listrik PLN,” yakin Andi, warga setempat.

Terpisah, anggota DPRD Sintang, Kusnadi mengatakan, penerangan listrik PLN merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat.

“Karena itu, kita berharap pihak PLN bisa merealisaikan apa yang menjadi keinginan warga di sana,” kata Kusnadi.

Wakil rakyat daerah pemilihan Kecamatan Sepauk-Kecamatan Tempunak itu menegaskan, selama ini banyak daerah yang belum tersentuh aliran listrik PLN. Bahkan tingkat elektrifikasi di Kabupaten Sintang juga masih sangat rendah.

“Kalau bisa segeralah dipasang. Kasihan warga di sana sudah sejak lama merindukan aliran listrik PLN,” ucap legislator Partai PKB itu.

Anggota DPRD Kapuas Hulu, Fabianus Kasim mengatakan, sebanyak 12 desa di Kecamatan Kalis belum teraliri listrik negara. Dia menjelaskan, sudah pernah mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI untuk berkonsultasi. 

Jika mengacu target nasional, tahun 2018 sekitar 90 persen wilayah di Indonesia sudah teraliri listrik negara. Namun, kenyataannya bertolak belakang.

"Hasil koordinasi dengan kementerian, ternyata kewenangan pemasangan listrik ini terletak sepenuhnya di PLN pusat," katanya.

Namun, untuk tahapan pengusulan pengajuan pemasangan jaringan listrik PLN dimulai dari tingkat rayon, cabang, baru disampaikan ke PLN pusat.

"Untuk itu, kita meminta peran aktif pengurus PLN dalam menyampaikan usulan masyarakat tersebut mulai dari tingkat bawah. Sebab, PLN pusat hanya akan memproses usulan yang sudah masuk ke mereka saja," kata Kasim.

Legislator Hanura ini menyampaikan, sejatinya ada 17 desa di Kecamatan Kalis, tapi hanya 5 desa yang dialiri listrik PLN.

"Padahal desa-desa itu sudah mengusulkan sesuai prosedur, namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut realisasinya," ungkapnya.

Menurut Kasim, listrik sangat penting bagi masyarakat, mengingat operasional barang-barang elektronik dan telekomunikasi membutuhkan daya listrik. Ketersediaan listrik juga sangat mempengaruhi tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) dan kemajuan suatu desa. Sebab, dengan tidak adanya listrik para pelajar akan sulit untuk belajar, khususnya di waktu malam.

Sementara Bupati Kapuas Hulu, Abang Muhammad Nasir menyatakan, masalah jaringan listrik tidak lagi jadi kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu.

"Pemda sudah tidak boleh lagi menganggarkan untuk jaringan, aturan sekarang sudah ketat," terangnya.

Hanya dia memastikan, Pemda akan mendorong pemerintah pusat dan memberikan rekomendasi, agar desa-desa segera dialiri listrik.

Surplus Daya

Plt DM Hukum dan Humas PLN Kalbar, Dedy Christian mengatakan pasokan listrik di Kalbar saat ini dalam posisi aman. Meskipun dia tidak menyebutkan secara rinci berapa total maupun kekurangannya. Namun, menurutnya justru PLN tengah mengalami surplus daya listrik. 

"Untuk neraca daya kita, PLN Kalbar saat ini di semua sistem dalam posisi aman. Untuk Sistem Khatulistiwa PLN Kalbar kondisi surplus," ujarnya.

Disinggung soal masih ada sejumlah wilayah atau desa terpencil yang belum terjangkau listrik, Dedy tidak menampik akan hal itu. Namun, saat ditanya apa kendala dan bagaimana langkah PLN selanjutnya, lagi-lagi dia tidak memberikan jawaban pasti. 

"Rasio elektrifikasi PLN di Kalbar saat ini presentasinya kurang lebih 84,7 persen. Kami akui memang masih ada gap. Menjadi cita-cita PLN Kalbar untuk melistriki 100 persen Provinsi Kalimantan Barat ini," katanya.

Dedy menjelaskan kondisi surplus daya yang dialami PLN, tidak bisa dibandingkan dengan banyaknya daerah yang belum teraliri listrik. Keduanya kondisi yang berbeda. 

"Jadi aliran listrik itu hampir sama seperti air. Menyalurkan air perlu jaringan atau pipa, untuk daerah yang belum teraliri listrik atau belum terjangkau jaringan PLN itu," ucapnya. 

Begitu juga saat ditanya soal rencana pengembangan listrik biomassa di Kalbar, dan bagaimana perannya dalam mengejar elektrifikasi. Dia tak menjawab rinci.

“PLTBm biomassa dengan skema IPP saat ini, PLN sudah eksisting dengan pengembang PLTBm di daerah Wajok (Mempawah) yang dilakukan oleh PT Rezeki, PLN membeli daya dari sana sebesar 10 MW," terangnya. 

Terkait komitmen PLN menerangi hingga ke pelosok yang selama ini belum tersentuh jaringan listrik, Dedy mengatakan, akan melakukan upaya pembenahan. Pembenahan itu menurutnya perlu dukungan semua pihak. Kerja sama dijalin dengan Pemda, dalam hal data wilayah yang belum teraliri listrik.

Sebelumnya dia mengatakan, ada 440 desa di Kalbar yang belum disetrum PLN. Sebagian besar berada di daerah hulu Kalbar. Dalam pengembangan jaringan listrik, PLN saat ini juga memaksimalkan peran pembangkit listrik yang dimiliki oleh Perkebunan Kelapa Sawit (PKS). Mereka mengambil sisa pemakaian listrik PKS, untuk disalurkan ke masyarakat sekitar perkebunan.

"Ini sudah dirintis sejak tahun lalu, sampai sekarang masih progres," ucapnya.

Selain itu, untuk memenuhi kuota listrik di Kalbar, PLN melakukan impor listrik dari Malaysia. Impor dilakukan untuk menghemat pembakaran BBM jenis solar yang jadi bahan bakar pembangkit diesel.

“Seperti kita ketahui, harga dolar kan fluktuatif dan (solar) kita bergantung pada harga dolar. Harga BPP PLN naik. Pada saat itu munculah ide menggunakan pembangkit lebih ramah dari sisi biaya," ujarnya. 

Akhirnya, PLN Kalbar membeli listrik dari Sesco Malaysia. Malaysia memproduksi listriknya dengan pembangkit tenaga air. Dari sisi biaya, pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Air memang mahal. Tapi dalam pengoperasiannya jauh lebih murah. 

Kendati masih impor listrik dari Sesco Malasysia, bukan berarti ketergantungan tersebut terus dibiarkan. Pihaknya berjanji akan membangun lebih banyak pembangkit listrik.

"Sekarang pembangunan pembangkit listrik kita terus berjalan, dan pengerjaan sudah 85 persen ke atas konstruksinya. Dalam waktu dekat kita harap bisa beroperasi," pungkasnya. (abd/eko/pul/noi/sap/nak/bls)

Hilangkan Ketergantungan BBM

Anggota DPRD Kalbar, Suyanto Tanjung mengapresiasikan inovasi yang akan dikembangkan oleh PLN dengan listrik biomassanya. Menurutnya, selama ini listril daerah selalu tergantung pada Bahan Bakar Minyak (BBM). Sehingga pihaknya akan mendukung inovasi Energi Baru Terbarukan (EBT). 

"Jadi kita sangat menyambut baik kalau kita memang sudah saatnya mengembangkan EBT ini," tuturnya, Selasa (2/10).

Menurutnya, kebutuhan dasar listrik sangat tinggi di Kalbar, karena masih banyak daerah yang belum teraliri listrik. Sampai saat ini, dia banyak masyarakat menyampaikan aspirasi terkait listrik. Bahkan sudah ada yang mengajukan bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum terealisasi. 

"Masyarakat daerah terpencil masih banyak yang belum teraliri listrik," ujarnya.

Ketua DPD Hanura Kalbar ini mengingatkan, yang perlu diperhatikan dalam pengembangan EBT adalah potensi gangguan lingkungan. Artinya jangan sampai merusak lingkungan. 

Dengan adanya EBT, dirinya berharap ke depan daerah-daerah terpencil bisa merasakan aliran listrik. Karena selama ini banyak masyarakat menggunakan listrik secara mandiri, sehingga biayanya lebih besar. 

"Jangan berpikir profitnya dulu. Tapi bagaimana pelayanan publik harus disediakan oleh pemerintah, termasuk persoalan listrik," ujarnya. (iat/bls)