Tim Khusus Gubernur, Urai Benang Kusut APBD Melawi

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 492

Tim Khusus Gubernur, Urai Benang Kusut APBD Melawi
Nanga Pinoh, SP – Pelaksanaan APBD Kabupaten Melawi macet. Pemerintah Kabupaten dan DPRD Melawi belum tidak satu suara soal potensi defisit anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan fisik melalui penunjukan langsung.  

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji bahkan mengirim tim khusus untuk memfasilitasi pembahasan APBD Melawi. Tim yang dipimpin Asisten Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Kalbar, Marlina akan membantu mencari jalan keluar masalah tersebut.  

Tim khusus Pemprov Kalbar Rabu (17/10)  menggelar pertemuan dengan DPRD Melawi. Kemarin tim sudah bertemu dengan Bupati serta Tim Anggaran Pemkab Melawi.  

Ketua DPRD Melawi, Abang Tajudin mengatakan tim yang ditugaskan khusus oleh Gubernur Kalbar ini bertujuan mencari penyebab persoalan APBD. Tajudin berharap ada solusi agar pelaksanaan APBD bisa berjalan normal.  

“DPRD sudah menyampaikan berbagai hal. Kronologis yang terjadi sampai saat ini. Gubernur yang baru kami harap dapat memberikan solusi yang cepat dan tepat. Karena ini kaitannya dengan proses pembangunan di Melawi,” ujar Abang Tajudin.

Menurut Anggota DPRD Melawi, Widya Rima, jika kesepakatan Pemkab dan DPRD Melawi Maret lalu dijalankan, polemik APBD tidak akan terjadi. Kesepakatan itu antara lain Pemkab wajib melaporkan jumlah defisit APBD Melawi.  

“Asumsi defisit yang disampaikan Pemkab terus berubah. Mulai dari Rp 202 miliar, kemudian berubah kembali, sampai pertemuan terakhir dipaparkan potensi defisit menjadi Rp 142 miliar. Padahal belanja untuk pembangunan masyarakat belum berjalan,” kata Widya Rima.  

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalbar, Samuel yang ikut dalam tim khusus Pemprov Kalbar, mengaku mendapat tugas khusus dari Gubernur untuk menindaklanjuti laporan kegiatan di Melawi yang belum berjalan.  

“Tupoksi BPKPD adalah membina, memfasilitasi dalam penyusunan RAPBD hingga penetapan APBD. Dalam 3 tahun terakhir, masalah ini tak kunjung selesai. Bahkan sudah 3 gubernur, kejadian ini terus terulang. Kami juga heran dari 14 kabupaten dan kota, hanya Melawi yang sering bermasalah,” ujarnya. (eko)