Sengketa Lahan Trans Desa Nyadom, Warga Bersikeras Menuntut Kompensasi

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 150

Sengketa Lahan Trans Desa Nyadom, Warga Bersikeras Menuntut Kompensasi
Nanga Pinoh, SP – Upaya penyelesaian sengketa lahan transmigrasi di Desa Lengkong Nyadom Kecamatan Ella Hilir belum juga menemui hasil. Warga trans menuntut PT Citra Mahkota mengembalikan lahan usaha II seluas 200 hektare yang menjadi perkebunan sawit dikembalikan atau membayar kompensasi.  

Perwakilan warga trans Lengkong Nyadom, Sutrimo dihubungi melalui telepon, Senin (22/10) mengungkapkan warga sudah menunggu lama untuk dapat kembali mengolah lahan tersebut.  

“Warga sudah memagar lahan PT CM sejak sebulan lalu. Warga melarang penen buah (sawit) hingga ada kejelasan soal konflik lahan usaha II yang semestinya menjadi milik warga trans,” kata Sutrimi, Senin (22/10).  

Warga trans juga sudah menggelar pertemuan dengan Bupati Melawi, Camat Ella Hilir serta perwakilan perusahaan. Namun, pertemuan teresbut belum menyepakati poin-poin terkait langkah penyelesaian lahan masyarakat.  

“Ada info katanya dari Dirjen Transmigrasi akan datang ke lokasi transmigrasi untuk mencarikan lahan baru. Kami tunggu kalau memang benar ingin mencari lahan pengganti. Berarti Dirjen sepertinya memihak perusahaan,” ujar Sutrimo.  

Menurut Sutrimo, warga lebih menginginkan kompensasi uang nilai Rp 75 juta per hektare. Itu dilakukan jika perusahaan menolak mengembalikan lahan usaha II pada warga trans.  

“Kita menuntut perusahaan diproses hukum, baik hukum positif maupun hukum adat bila tetap melakukan pemanenan buah dan bila perusahaan mempertahankan lahan usaha II yang sudah ditanam sawit. Kami menuntut kompensasi,” katanya.  

Kabid Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Melawi, Japri mengungkapkan masyarakat trans Lengkong Nyadom ada yang menuntut kompensasi da nada yang menuntut ganti lahan baru.  

Menurut Japri, pemerintah tidak memiliki dasar untuk mengganti lahan yang bermasalah ini dengan uang. “Rencananya ada pertemuan terkait lahan transmigrasi. Yang hadir dari Dirjen Transmigrasi di Pontianak. Salah satu bahasannya tentang ini. Karena itu, kepala dinas kami (Benirobin) ikut hadir disana. Semoga disana bisa dibahas juga masalah ini,” katanya.  

Japri mengungkapkan, dirinya pernah bertemu dengan General Manajer (GM) PT CM di Nanga Pinoh membahas soal lahan usaha II yang kini digarap perusahaan. Opsi memberikan kompensasi ini juga ikut dibahas selain juga kemungkinan pihak perusahaan mengganti lahan baru.  

“Hanya tentu akan ditimbang dahulu, mana yang lebih baik. Apakah mengganti dengan uang atau mencari lahan baru. Mencari lahan baru, apalagi seluas 200 hektare dalam satu hamparan tentu tidak mudah,” kata Japri.  

Bila ada kompensasi, Japri menilai hal itu bukan membeli lahan kepada warga trans. Tapi lebih pada kompensasi kerugian karena warga trans tidak bisa menggarap lahannya.   

Pertemuan akan digelar kembali pada 30 Oktober 2018 untuk finalisasi penyelesaian lahan usaha II. “Kami hanya memfasilitasi masalah ini agar bisa segera diselesaikan. Kami ingin mengejar percepatan proses sertifikasi lahan transmigrasi yang ditargetkan selesai pad 2020,” ujar Japri. (eko)