Tuntut Naik Gaji, Tenaga Kontrak Demo DPRD Melawi

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 273

Tuntut Naik Gaji, Tenaga Kontrak Demo DPRD Melawi
Nanga Pinoh, SP -  Ratusan Tenaga Kontrak Daerah (TKD) Pemkab Melawi berunjuk rasa di Gedung DPRD, Selasa (30/10) pagi. Mereka menuntut kenaikan gaji.

Para honorer ini juga meminta perhatian pemerintah mengingat masa kerja mereka terbilang lama.  

Sebelum menyambangi DPRD Melawi, para TKD berkumpul di Monumen Juang Nanga Pinoh. Dengan berkendara sepeda motor, para honorer ini kemudian berkonvoi menuju kantor DPRD Melawi untuk menyuarakan aspirasinya.  

“Gaji kami yang lulusan SMA ini hanya Rp 1.050.000 per bulan. Sementara kebutuhan pokok untuk membayar listrik, membeli kebutuhan pokok dan rumah tangga dimasa sekarang sudah tidak lagi cukup. Padahal kami juga sudah bekerja sampai belasan tahun sebagai honorer,” kata salah seorang ibu yang sudah lama menjadi honorer di Pemkab Melawi.  

Kusmana Kilbi, Ketua Forum TKD Melawi mengungkapkan ada tiga hal yang dituntut para tenaga kerja kontrak. Mereka meminta kenaikan gaji setidaknya sesuai UMK Melawi.  

“UMK Melawi 2018 sudah Rp 2.118.214, sementara beban kerja kami sama dengan PNS yakni 8 jam kerja, lima hari per minggu. Digaji hanya Rp 1.050.000 untuk SMA dan Rp 1.100.000 untuk lulusan S1. Bagaimana kami akan bekerja maksimal, sementara gaji kami saja tidak sesuai aturan ketenagakerjaan,” katanya.  

Tenaga kontrak juga menuntut revisi aturan perpanjangan kontrak menjadi 5 tahun, dan pengangkatan TKD bersifat insidentil selama masih diperlukan. Selama ini, kontrak TKD diperpanjang setahun sekali.

“Yang terakhir, kami minta data riil TKD dan minta Pemkab memperhatikan nasib TKD yang sudah mengabdi lebih dari lima tahun. Tadi ada ibu yang sudah jadi tenaga kontrak hampir 14 tahun. Ini yang ingin kami perjuangkan,” kata Kusmana.

Para pengunjuk rasa diterima Wakil Ketua DPRD Melawi, Iif Usfayadi bersama sejumlah anggota dewan lainnya. Hadir pula Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Paulus, serta Asisten III Setda Melawi, Iskandar.  

Dalam pertemuan tersebut, Iif menyatakan DPRD menerima aspirasi para tenaga kontrak daerah. “Peran wakil rakyat adalah menerima aspirasi dan juga akan menyampaikannya kepada legislatif. Tapi kewenangan untuk menambah penghasilan atau memutuskan kenaikan gaji TKD ada pada pemerintah daerah,” katanya.  

Anggota Dewan PKS, Widya Rima mengapresiasi tuntutan yang disampaikan TKD Melawi. “Semoga dalam pembahasan APBD nanti ada titik terang. Kalau memang menjadi hak, mengapa tidak kami perjuangkan. Namun untuk persoalan data, ini menjadi kewenangan pemerintah. Namun, usulan untuk menaikkan gaji ini merupakan wewenang legislatif. Kami hanya bisa membantu melalui rapat kerja bersama instansi terkait,” katanya. (eko)