UMK Melawi Rp 2.288.306

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 174

UMK Melawi Rp 2.288.306
Nanga Pinoh, SP – Upah Minimum Kabupaten (UMK) Melawi tahun 2019 naik menjadi Rp 2.288.306. Upah ini naik Rp 160.092 dibandingkan tahun lalu  

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Melawi, Benirobin ditemui Kamis (1/11) di ruang kerjanya mengungkapkan keputusan menaikkan UMK Melawi berdasarkan kesepakatan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, serikat buruh yang diwakili KSPSI, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta BPS.  

“Kenaikan UMK Melawi sebesar 8,03 persen atau mencapai Rp 160.092 bila dibandingkan dengan UMK Melawi tahun 2018. Kenaikan ini juga sesuai dengan rumus upah minimum yang juga disesuaikan dengan instruksi pemerintah pusat,” kata Benirobin.

Menurut Robin, proses penetapan UMK sempat berjalan alot. Hal ini dapat dimaklumi karena tarik ulur serikat buruh yang berharap mendapatkan kenaikan upah signifikan, sedangkan pihak pengusaha berupaya agar upah yang ditetapkan tidak memberatkan pengusaha.  

“Menurut KSPSI yang mewakili buruh, kenaikan sebesar 8,03 persen ini masih terbilang rendah. Sementara bagi Apindo, ini sudah tinggi. Mengingat kondisi investasi saat ini tidak menentu, khususnya bagi pengusaha perkebunan sawit yang terkadang mengalami pasang surut,” katanya.  

Pemerintah, kata Benirobin berupaya mengambil jalan tengah sehingga kebijakan menaikkan UMK bisa memberikan kenyamanan bagi kedua pihak. Pemerintah, juga memiliki dasar penetapan UMK 2019 dari Kementerian Tenaga Kerja.   “Dan akhirnya semua pihak menerima keputusan kenaikan UMK ini. Nantinya keputusan ini akan diusulkan oleh bupati kepada Gubernur Kalbar agar mendapatkan pengesahan, ujar Benirobin.  

Hasil keputusan ini akan disosialisasikan kepada perusahaan di Melawi agar membayar gaji karyawannya sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan.

Hal tersebut wajib dilakukan seluruh perusahaan yang bekerja sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan sehingga para buruh bisa mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera.  

“Kalau ada persoalan atau masalah terkait upah tidak layak bisa dilaporkan ke Disnaker dengan data dan identitas yang jelas. Nantinya ada pengawas ketenagakerjaan yang akan menegur perusahaan dan memproses sesuai dengan UU.” (eko)