Evaluasi Kebijakan

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 149

Evaluasi Kebijakan
Zulkarnain Pengamat Kebijakan Publik
Secara umum, pemberlakuan kebijakan ini, tentu suatu evaluasi terhadap yang sebelumnya. Di awal era otonomi, rekrutmen CPNS diserahkan kepada daerah. Akibatnya banyak rekrutmen mengedepankan nepotisme. Jadi, standar ASN bermasalah. Tentu ada hal yang perlu diperbaiki di situ. Apalagi sekarang ini harus terpahamkan, ASN itu profesi yang profesional. ASN juga harus paham bahwa mereka dibayar mahal oleh negara untuk profesinya. Tentu, kinerja yang dituntut harus luar biasa karena biaya untuk mereka mahal.   

Namun, saya cukup prihatin juga untuk kondisi sekarang ini. ASN sekarang kan terpusat. Tentu paradigmanya berubah. Tadinya diserahkan ke daerah, sekarang banyak dikendalikan oleh pusat karena itu bentuk sentralisasi. Kepemilikannya ada pada negara. Memang persoalan utamanya, boleh jadi ada rasa ketidakadilan karena pembangunan di republik ini tidak merata. Artinya, pada sektor pendidikan, kesenjangan ini bermasalah: antara kota besar dan kota kecil, Jawa dan luar Jawa.  

Kalimantan Barat ini termasuk yang standar pendidikannya tidak terlalu bagus pada mutu dan kualitas. Saya tidak katakan negara salah, tapi memang daerah juga harus memperhatikan kualitas pendidikan. Jangan hanya mengejar kuantitas.   

Untuk ASN, yang dituntut sekarang, ASN harus profesional dan memiliki kualitas yang baik. Saya setuju itu, harus menuju ke sana. Sekarang kan, tidak tercapai. Masalah juga ada pada SDM. Itu harus jadi koreksi semua daerah. Di Kalbar, hampir semua daerah tidak tercapai, termasuk Kota Pontianak. Kondisi seperti ini harus dicari jalan keluarnya.  

Kalau memang tahap pertama, banyak yang tidak lulus, saya pikir harus dikomunikasikan pada kementerian pusat. Dan, diperlukan pengkajian ulang.  

Memang, tidak semua hal, profesionalitasnya hanya ditentukan lewat SKD dengan parameternya itu. Di situ tidak bisa terlihat soal integritas. Oleh sebab itu, pada masa transisi ini, barangkali dalam periode 5 tahun ke depan, ada perlakuan khusus. Secara daerah juga harus konsisten meningkatkan mutu pendidikan supaya tidak terulang seperti sekarang.   Sekarang ini, saya pikir banyak juga ASN yang tidak berkualitas karena inputnya bermasalah. Suatu standar yang tinggi, saya pikir tidak ada masalah.   

Secara formal, saya pikir SKD sudah termasuk formulasi yang baik, ada tiga tes yang dikombinasikan. Cuma persoalannya dalam konteks SKD, masih ada rasa tidak adil. Karena tidak bisa anak lulusan kita yang sudah 2 tahun, lalu disamakan dengan anak lulusan Bandung dan Jakarta.  

Kasihan juga kalau yang lulus di sini adalah mereka yang dari kota-kota besar. Maksudnya, rasa keadilan itu yang juga harus diperhatikan, tanpa harus mengabaikan profesionalisme.  

Sebagai catatan, di negara kita ini, lulusan perguruan tinggi sebagian mencari kerja, melamar ASN. Nah, paradigma seperti itu harus diubah. Kalau memang arahnya ke sana, kenapa tidak wiraswasta saja? Kan, lebih bagus.  Kalau diterapkan secara nasional, nilai yang ditetapkan, terutama untuk intelegensia, level Kalbar memang tidak mudah. Namun saya pikir, masih ada ruang untuk ke Kementerian karena Kalbar termasuk daerah terluar dan terpencil juga. Jadi, peluang untuk diperlakukan secara khusus itu ada. Tentunya, harus ada proaktif dari BKD-BKD yang ada di daerah.  

Menurut saya, kemampuan peserta dalam konteks ini, kemampuan pesertalah yang kurang. Jadi, Kalbar harus serius meningkatkan kualitas pendidikan. (lha/bls)

Komentar