Passing Grade Jadi Momok CPNS

Melawi

Editor Kiwi Dibaca : 840

Passing Grade Jadi Momok CPNS
ilustrasi
MELAWI, SPPassing grade Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018, menjadi momok bagi ribuan pelamar. Banyak daerah mencatat kelulusan pada tes tersebut, tak sampai setengah dari peserta. Rata-rata mereka gagal dalam Tes Kepribadian (TKP) yang jadi satu dari tiga bagian kompetensi dasar.  

Rama, seorang peserta seleksi CPNS di Melawi tertunduk lesu. Dia kesal karena gagal. Padahal hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan Tes Inteligensi Umum (TIU) melampaui ambang batas.   "TKP yang tidak lulus. Hampir rata-rata dalam sesi yang kami ikuti, pesertanya ndak lulus di TKP," katanya Senin (5/11).  

Menurutnya, TKP rumit karena soal panjang dan pilihan jawaban mirip-mirip satu dengan lain. Waktu 90 menit yang disediakan untuk mengerjakan total 100 soal pun, dirasa kurang.   "Padahal kalau ada waktu lebih mungkin bisalah kami ini mengejar passing grade untuk TKD. Membaca soal saja sudah habiskan waktu banyak, belum lagi memikirkan jawabannya," keluhnya.  

Dari pantuan Suara Pemred, sebenarnya tidak sedikit peserta yang nilai tesnya terbilang tinggi. Bahkan ada yang mampu melampaui 350 poin, namun gagal lulus gara-gara nilai TKP di bawah 143.
 

Agus, salah seorang peserta tes mengungkapkan, dia dan adiknya sama-sama tak lulus karena TKP di bawah ambang batas.   "Padahal TIU dan TWK sudah lebih dari 100. Dah lewat passing grade. Namun sayang, sangkut di TKP," katanya.   Di Kabupaten Melawi, dari 3.862 pelamar yang ikuti tes SKD, hanya 64 orang lulus. Sementara untuk kuota penerimaan ada 260 formasi.  

“Pak Bupati sudah perintahkan kita menyurati Menpan, kiranya ada kebijakan lain untuk menyikapi hasil tes ini supaya daerah tidak dirugikan," kata Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Melawi, Paulus.  

Hal itu dilakukan sebagai usaha, agar formasi CPNS yang diberikan pusat tak mubazir. Pemda sejatinya kecewa melihat hasil tersebut, apalagi persiapan mereka sudah matang.  

Sebelum dilaksanakan tes, ada sejumlah formasi yang kosong alias tak ada pelamar. Di antaranya formasi dokter spesialis sebanyak empat orang, formasi K2 dari tujuh formasi hanya dua yang mendaftar, dan satu formasi administrasi perkantoran D3 kosong pelamar.  
"Jadi total yang kosong karena tidak ada pelamar saja sudah mencapai 10 formasi. Nah, sekarang tinggal 250 kuota CPNS. Belum lagi nanti kalau hanya mengandalkan passing grade, sedikit sekali yang bisa terisi," ucapnya.  

Bupati Panji sendiri sudah mengirim surat resmi ke Menpan RB. Dalam surat tersebut, Panji meminta dilakukan peninjauan kembali terhadap Permenpan RB Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Pengadaan CPNS 2018.   

Tak hanya di Melawi, dalam tes CPNS di Landak, sementara hingga Minggu (4/11), hanya 23 pelamar lolos ambang batas. Tes sendiri berlangsung sampai 7 November dengan total 2700 peserta.
  “Ini jauh dari yang kita harapkan," ujar Kabid Pengadaan, Mutasi dan INKA, BKPSDM Landak, Damianus.

Para peserta kesulitan menjawab soal. Selain itu, waktu mengerjakan juga terbatas.
  “Soalnya pun banyak bacaan yang panjang. Akibatnya peserta banyak menghabiskan waktu untuk membaca naskah soal," jelasnya.

Apabila jumlah kuota tidak terpenuhi, Pemerintah Kabupaten Landak akan mengambil langkah berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

"Kita harap ada kebijakan dari pusat untuk mengatasi hal ini. Kalau dilaksanakan seleksi ulang, kemungkinan tidak akan terjadi," katanya.

Bupati Landak, Karolin Margret Natasa mengatakan sudah menyurati Menpan RB sejak pelaksanaan tes hari ketiga. Pasalnya, saat itu hanya enam orang yang lulus dari ratusan peserta.

"Kami membuat surat kepada Kemenpan RB untuk mengambil kebijakan, apakah boleh kita menurunkan passing grade atau kami diperkenankan untuk membuat sistem rangking," kata Bupati.
  Dia tak ingin formasi 185 CPNS tak terpenuhi.  

“Mudah-mudahan Rabu nanti dalam rapat kita bisa bicara dan menyampaikan secara langsung kepada Mempan RB," katanya.  

Perlu Rakor
 
Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Sanggau, Herkulanus SP menyarankan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalbar, menggelar rapat koordinasi (rakor) menyikapi hasil sementara tes CPNS.   “Karena ini rata-rata terjadi di kabupaten/kota di Kalbar,” katanya.   Rakor tersebut untuk menyatukan suara yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat, agar ada kebijakan yang dikeluarkan sehingga formasi CPNS tidak kosong.  

“Mungkin rapat tersebut diadakan setelah semua kabupaten/kota melaksanakan tes SKD,” sarannya.   Kabupaten Sanggau baru melaksanakan tes SKD 10 November hingga 17 November mendatang dan diikuti 3.489 pelamar. Mereka memperebutkan 217 formasi.  

Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat, Moses Tabah mengatakan, kelulusan para peserta tes CPNS ditentukan oleh Panselnas (Panitia Seleksi Nasional), berdasarkan hasil tes yang sudah tersistem menggunakan komputer.
 

“Kalau misalnya nanti ada hambatan atau apa, ada ketidaklulusan dan segala macam yang menentukan juga Panselnas,” kata Moses.
Dia enggan berkomentar soal hasil sementara tes CPNS. Menurutnya, harus ada pengumuman resmi dari pusat, dalam hal ini Panselnas. Panselda hanya membantu mempersiapkan jumlah peserta, kemudian membagi sesi ujian. Sarana prasarana seperti komputer pun, disiapkan pusat.

“Hasilnya juga mereka mengawasi pelaksanaan ujian sehingga kita tunggu saja, saya tidak berani menyimpulkan,” bebernya.
Namun, dia memberi lampu hijau dilakukannya rapat bersama mencari solusi. Terlebih jika itu masalah passing grade. Dia berharap bisa mengajukan penggunaan sistem peringkat ke pusat dan diterima. Akan tetapi dia menerangkan kelulusan didasarkan pada Tes Kompetensi Dasar dan Tes Kompetensi Bidang (TKB). Nanti yang tak lulus kompetensi dasar, bisa masuk di tes kompetensi bidang. Jadi ada dua tahapan. Tapi semua kewenangan atas hasil kelulusan itu ada di Panselnas.

“Saya hanya bisa berdoa semoga anak-anak kita ini mampu, kalau tidak mampu ya itu menjadi masalah kita bersama, mudah-mudahan nanti ada solusinya,” sambungnya.
Dia mempersilakan kepala daerah yang ingin menyampaikan hasil sementara ke pusat. Pihaknya tetap akan menunggu hasil dari Panselnas. Hanya saja, BKD membuka ruang diskusi yang bisa saja menghasilkan draf kebijakan kepala daerah, untuk masalah hasil tes tersebut.

“Mungkin nanti kita juga akan bahas ini bersama Gubernur,” imbuhnya.
Dia tak berani mengaitkan permasalahan passing grade dengan kualitas Sumber Daya Manusia Kalbar. Perlu ada penelitian khusus soal itu. Tapi hasil tes keseluruhan nanti bisa menggambarkan hal itu. “Mungkin ada gap antara passing grade ini dengan kemampuan SDM kita. Kita ingin evaluasi dulu, kita tak berani buat statemen karena yang tahu kualitas pendidikan itu kan perguruan tinggi,” katanya.

Menurutnya, filosofi dari tes CPNS ini adalah mencari yang terbaik, karena itu tidak semua mampu dengan passing grade yang ditetapkan. “Karena PNS itu mencari yang terbaik dan punya kualitas tertentu, kalau punya kualifikasi bisa masuk kalau tidak ya begitu,” katanya.
Secara keseluruhan, Kalbar memiliki 2.762 formasi CPNS. Sebanyak 353 di antaranya berada di Pemerintahan Provinsi. Meski berharap terisi, Moses menyebut ada formasi yang tidak memiliki pelamar.

“Saya juga belum merekap ada berapa kemarin itu yang tidak dilamar, yang jelas ada guru dan juga dokter spesialis,” ucapnya.

Penentu Kelulusan

Peserta seleksi CPNS 2018 harus melalui tahapan tes SKD setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi. Dalam tes SKD, peserta menggunakan sistem CAT. Saat tes SKD, para peserta harus mengerjakan 100 soal yang terbagi dalam tiga bidang. Rinciannya, Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) 35 soal, Tes Intelegensia Umum (TIU) 30 soal, dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) 35 soal.

Untuk kelulusan tes SKD ini menggunakan passing grade.
Dikutip dari penjelasan di akun Twitter resmi Kemenpan RB, passing grade atau nilai ambang batas adalah nilai minimal untuk dapat lolos ke tahap berikutnya. Jadi, peserta harus mendapat nilai di atas passing grade. Passing grade CPNS 2018 ini diatur dalam Peraturan Menteri PANRB No. 37/2018 tentang Nilai Ambang Batas SKD Pengadaan CPNS 2018. (dvi/eko/jul/nak/bls)

Komentar