DPRD Melawi Bentuk Pansus Dugaan Pungli Tunjangan Guru

Melawi

Editor Angga Haksoro Dibaca : 163

DPRD Melawi Bentuk Pansus Dugaan Pungli Tunjangan Guru
Nanga Pinoh, SP - DPRD Melawi akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru pekan ini. Diduga terjadi pungutan liar terhadap tunjangan khusus guru di daerah terpencil.  

Wakil Ketua DPRD Melawi sekaligus penanggungjawab Pansus, Kluisen menjelaskan pembentukan pansus lintas komisi dan fraksi itu untuk menyelidiki dugaan pungutan liar tunjangan guru.  

“Pansus ini  berawal dari laporan sejumlah PNS guru daerah terpencil ke DPRD Melawi soal adanya pemotongan hak guru oleh oknum-oknum tertentu di Disdikbud Melawi. Sejumlah anggota DPRD menginisiasi agar dibentuk pansus,” ujarnya. 

Menurut Kluisen, sebelum pansus dibentuk anggota Dewan sudah menanyakan langsung kepada salah seorang guru SD di daerah terpencil yang mengaku dana tunjangan mereka dipotong pegawai Disdikbud Melawi.  

Guru tersebut mengaku hanya menerima tunjangan 5 bulan dari 6 bulan yang seharusnya diberikan. “Jadi yang dipotong sebanyak besaran tunjangan satu bulan,” kata Kluisen.  

Melalui pengamatan Kluisen, dugaan pungli oleh pegawai Dinas Pendidikan Melawi mungkin tidak hanya dialami guru berstatus PNS, namun juga guru honorer dan sektor-sektor lain.  

“Nanti akan berkembang setelah pansus berjalan. Kami akan memanggil pihak-pihak terkait,” ujarnya.  

Ketua Pansus Tunjangan dan Tambahan Penghasilan Guru, Mulyadi menyesalkan perbuatan tidak terpuji yang diduga dilakukan pegawai Dinas. “Persoalan ini bukan rahasia umum lagi, bahkan sudah dilaporkan kepada kepolisian dan sedang diselidiki. Mulyadi meminta polisi mengungkap persoalan tersebut hingga tuntas. “Kita menghormati proses yang dilakukan kepolisian, namun Pansus DPRD juga tetap jalan,” kata Mulyadi.  

Pansus digelar untuk meluruskan persoalan ini, karena menyangkut hak pribadi guru. Nantinya pansus akan memanggil kepala sekolah, guru, termasuk Kepala Dinas Pendidikan da Kebudayaan Melawi.  

“Yang namanya hak guru tidak bisa dipotong dengan dalih apapun. Apabila ada guru yang lain merasa gajinya dipotong, saya harap segera lapor ke Pansus DPRD atau ke polisi untuk ditindaklanjuti, karena merupakan salah satu praktik pungli,” ujarnya. (eko)