Minggu, 17 November 2019


Warga Tiga Kecamatan Pagar Jalan PT Adau

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 58
Warga Tiga Kecamatan Pagar Jalan PT Adau

BLOKIR JALAN - Aksi pemagaran oleh warga tiga kecamatan di Melawi, yang menuntut pembagian plasma oleh PT Adau. Aksi blokir jalan ini sudah dilakukan sejak Sabtu (2/11) lalu. IST

NANGA PINOH, SP – Tidak jelasnya kemitraan perusahaan perkebunan PT Adau Agro Kalbar (AAK) serta PT Adau Hijau Lestari (AHL) membuat masyarakat setempat berang. 

Warga yang berasal dari Kecamatan Sokan, Tanah Pinoh serta Tanah Pinoh Barat ini pun sampai memagar jalan kebun PT Adau hingga tuntutan mereka terpenuhi.

 Koordinator aksi, Bambang Irawan dihubungi Senin (4/11) mengungkapkan, aksi pemagaran akses jalan PT Adau yang dilakukan warga adalah bentuk dari kekecewaan. 

Hingga saat ini, janji-janji pihak perusahaan kepada warga pemilik lahan belum juga direalisasikan. Aksi blokir jalan ini sudah dilakukan sejak Sabtu (2/11) lalu.

"Ini sebagai bentuk protes masyarakat terkait dengan perusahaan yang tak memenuhi janjinya. Sebelum menggelar aksi pemagaran jalan pihak perusahaan, tentu secara aturan kami juga sudah menyampaikan pemberitahuan kepada pihak kepolisian," ujarnya.

 Bambang mengungkapkan, sampai saat ini belum ada kejelasan pembagian kebun plasma dari pihak perusahaan kepada para warga pemilik lahan.

"Maka dari itu, kami para pemilik lahan ada menyampaikan tiga tuntutan kepada pihak perusahaan PT AAK dan PT AHL," beber Bambang.

Ketiga tuntutan tersebut, yakni selama pihak perusahaan belum bisa memutuskan dengan pasti pembagian hasil plasma, sebagaimana yang telah dijanjikan  pihak perusahaan kepada pemilik lahan. Maka, masyarakat pemilik lahan meminta pihak perusahaan membayar Rp100 ribu per hektare setiap bulannya.

"Terhitung 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019. Dengan cara dibayar sekaligus selambat-lambatnya bulan Januari 2020," tuturnya.

Tuntutan kedua, agar pihak perusahaan mengevaluasi kepengurusan koperasi Mandiri Aman Sejahtera (MAS).

"Tuntutan kita yang terakhir adalah meminta pihak perusahaan agar dapat memfasilitasi pengukuran tapal batas antara Kecamatan Sokan, Tanah Pinoh, dan Tanah Pinoh Barat," ungkapnya.

Camat Sokan, Ardiansyah, membenarkan aksi pemagaran jalan yang dilakukan warga. Menurut Ardian, pemagaran jalan sebagai puncak kekesalan masyarakat terhadap perusahaan yang tidak menepati janji.

“Selama ini kebun sudah panen, namun belum juga ada pembagian plasma ke masyarakat,” katanya saat dikonfirmasi via seluler.

Dia berharap, agar dua perusahaan ini segera memenuhi janji plasma tersebut, sebagai hak warga yang menyerahkan lahan. Apalagi, perusahaan ini sudah beraktivitas sejak beberapa tahun lalu. (eko/lha)

Pemerintah Diminta Turun Tangan

Ketua Komisi III DPRD Melawi, Heri Iskandar mengatakan, kasus ketidakjelasan pembagian plasma antara perusahaan perkebunan dan masyarakat terjadi di banyak tempat. 

Sejak periode 2014-2019, hampir tak terhitung berapa banyak aksi masyarakat karena perusahaan perkebunan kerap mengabaikan hak masyarakat soal pembagian plasma.

“Saat masuk, janji ke masyarakat begitu manis. Setelah mendapatkan lahan dan kini mulai panen, saat ini perusahaan malah mengabaikan janji mereka sendiri,” katanya.

Heri berharap, Pemerintah Kabupaten bisa ikut menangani persoalan ini. Instansi terkait bisa turun ke lapangan untuk melihat komitmen perusahaan terkait kemitraan dengan masyarakat.

“Kalau memang tak jelas, mungkin dievaluasi saja perizinan perusahaan tersebut. Kalau perlu dicabut dan dikembalikan ke masyarakat untuk mengelola kebun sawit,” tegasnya. (eko/lha)