Jumat, 06 Desember 2019


APBD Melawi Ditarget Ketuk Palu pada 2 Desember

Editor:

elgiants

    |     Pembaca: 73
APBD Melawi Ditarget Ketuk Palu pada 2 Desember

MENYERAHKAN - Bupati Panji menyerahkan Nota RAPBD 2020 kepada Pimpinan DPRD Melawi, di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (25/11).

NANGA PINOH, SP - Pembahasan RAPBD Melawi tahun anggaran 2020 bakal digelar dalam waktu yang cukup singkat. Apalagi penyampaian nota dengan rencana ketuk palu hanya berjarak sepekan. 

Bupati Melawi, Panji, baru menyampaikan nota keuangan RAPBD Melawi 2020, dalam rapat paripurna DPRD Melawi di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (25/11).

Dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBD tahun 2020 itu, Panji menyampaikan pokok-pokok dan substansi atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Bupati menjabarkan, jumlah pendapatan daerah sebesar Rp1,094 triliun. Target pendapatan bersumber dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45,7 miliar dan Dana Perimbangan Rp823,3 miliar. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah ditetapkan sebesar Rp225 miliar.

"Untuk Belanja Daerah Dalam RAPBD 2020 sebesar Rp1,125 triliun, terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp680,99 miliar dan Belanja Langsung Rp444 miliar. Penerimaan Pembiayaan Daerah Rp32,8 miliar dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Rp2 miliar," paparnya

Panji menyatakan menghargai saran dan masukan dalam pembahasan lebih lanjut, sehingga lebih sempurna dan dengan harapan Rancangan Peraturan Daerah segera mendapat persetujuan bersama.

Di tempat yang sama, Ketua DPRD Melawi, Widya Hastuti mengatakan, penetapan APBD 2020 harusnya dilakukan pada 30 November mendatang. Namun, karena keterlambatan penyampaian APBD Melawi, kemungkinan ketuk palu APBD akan mundur.

"Kita sudah izin dari provinsi, diperbolehkan sampai tanggal 2 Desember. Sebenarnya memang harus tanggal 30 November. Hanya kita mohon ke provinsi dan diberikan waktu dua hari," jelasnya.

Widya mengungkapkan, padatnya jadwal di DPRD dengan berbagai agenda yang menunggu, membuat pihaknya harus menyelesaikan satu demi satu tahapan. Pembahasan APBD Melawi pun berjalan kurang lebih sepekan saja.

"Kita pun kerja maraton. Bahkan sering pulang subuh. Tetapi memang harus berani merubah ke depannya, dari yang biasa terlambat, dengan suasana yang baru ke depan bisa lebih baik," ujarnya.

Pembahasan RAPBD Melawi 2020, kata Widya, akan dimulai pada 27 November mendatang. (eko/lha) 

Bukan Salah DPRD

Ketua Fraksi Gerindra, Iif Usfayadi, dalam Pandangan Umum Fraksi mempertanyakan soal batas waktu penyampaian Raperda APBD berdasarkan peraturan perundang-undangan, di mana kepala daerah wajib mengajukan Raperda APBD, paling lambat 60 hari sebelum satu bulan tahun anggaran berakhir atau tiga bulan sebelum akhir tahun anggaran.

"Dan persetujuan rancangan perda APBD semestinya ditetapkan satu bulan sebelum tahun anggaran dimulai," katanya.

Iif pun menilai, waktu pembahasan RAPBD 2020 yang dijadwalkan selama empat hari, tentu tak akan cukup dan maksimal. Ia pun berharap DPRD dapat membahas dengan maksimal APBD Melawi. Karena ini, menyangkut kepentingan masyarakat Melawi.

"Kita harus mengawal dan meneliti dengan mendalam untuk mendapat persetujuan bersama. Tak cukup waktu pembahasan selama empat hari," ujarnya

Iif juga mengatakan, jika terjadi keterlambatan dalam pengesahan APBD 2020, hal ini bukan salah DPRD, tapi kesalahan kepala daerah yang terlambat menyampaikannya ke DPRD. Ia pun meminta agar DPRD jangan tergesa-gesa mengesahkan APBD 2020.

"Ancaman sanksi 6 bulan tidak bergaji, tidak diberikan untuk anggota DPRD. Karena keterlambatan penetapan bukan dari DPRD, tapi karena keterlambatan penyampaian APBD dari kepala daerah. Maka, sanksi tidak dapat dikenakan pada anggota DPRD," pungkasnya. (eko/lha)